Kalangan birokrat mempunyai peluang mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon wali kota maupun calon wakil wali kota Surabaya, Jawa Timur, pada Pilkada Surabaya 2020 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meski tidak melalui proses pendaftaran.
Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya Baktiono, di Surabaya, Jumat, mengatakan birkorat atau siapapun yang tidak mendaftar sebagai bakal cawali atau cawawali Surabaya dalam penjaringan yang dibuka di DPC, DPD atau DPP memungkinkan bisa mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan.
"Kalau yang tidak daftar tapi dia ditunjuk DPP ya bisa saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, salah satu yang menjadi acuan penting dalam menentukan rekomendasi bakal cawali maupun cawawali Surabaya 2020 adalah hasil survei tertutup yang dilakukan dari DPP PDI Perjuangan.
Saat ini, lanjut dia, tim yang ditunjuk DPP PDI Perjuangan sedang melakukan survei tertutup di Surabaya. Baktiono mengatakan bakal cawali dan cawawali Surabaya yang sudah daftar di DPC PDI Perjuangan Surabaya maupun DPD PDI Perjuangan Jatim juga tidak luput disurvei.
"Hasil survei itu jadi acuan dari DPP, soal prosesntasinya berapa kita tidak tahu. Jadi ada tim yang akan mengkaji hasil survei itu," katanya.
Saat ditanya apakah yang sudah dafar sebagai bakal cawali-cawawali Surabaya bukan jaminan dapat rekomendasi ? Baktiono mengatakan pihaknya tidak memberikan jaminan karena di DPP memang sudah ada ketentuan menurut peraturan partai.
"DPP mempunyai hak penuh untuk memberikan rekomendasi kepada siapapun," katanya.
Saat ditanya apakah birokrat punya peluang mendapatkan rekomendasi, Baktiono mengatakan hal itu
bisa saja terjadi. Tapi tidak memungkinkan suara warga masyarakat dari survei seperti apa itu jadi acuan, baik dari elektabilitasnya atau lainnya," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Surabaya, Wimbo Ernanto sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas dan formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020 ke DPD PDI Perjuangan Jatim pada Selasa (17/9).
"Kami serahkan delapan berkas meliputi lima bakal cawali dan tiga bakal cawawali Surabaya," katanya.
Adapun delapan berkas pendaftaran untuk bakal cawali Surabaya meliputi Whisnu Sakti Buana, Sutjipto Joe Angga, Chrisman Hadi, Dyah Katarina dan Sri Setyo Pertiwi. Sedangkan untuk bakal cawawali Surabaya meliputi Armudji, Eddy Tarmidi Widjaya dan Anugrah Ariyadi.
Para bakal cawali dan cawawali Surabaya tersebut selanjutnya mengikuti tahapan selanjutnya berupa tes uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Jalan Raya Kendangsari Industri, Surabaya pada Rabu (18/9) dan Kamis (19/9). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Surabaya Baktiono, di Surabaya, Jumat, mengatakan birkorat atau siapapun yang tidak mendaftar sebagai bakal cawali atau cawawali Surabaya dalam penjaringan yang dibuka di DPC, DPD atau DPP memungkinkan bisa mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan.
"Kalau yang tidak daftar tapi dia ditunjuk DPP ya bisa saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, salah satu yang menjadi acuan penting dalam menentukan rekomendasi bakal cawali maupun cawawali Surabaya 2020 adalah hasil survei tertutup yang dilakukan dari DPP PDI Perjuangan.
Saat ini, lanjut dia, tim yang ditunjuk DPP PDI Perjuangan sedang melakukan survei tertutup di Surabaya. Baktiono mengatakan bakal cawali dan cawawali Surabaya yang sudah daftar di DPC PDI Perjuangan Surabaya maupun DPD PDI Perjuangan Jatim juga tidak luput disurvei.
"Hasil survei itu jadi acuan dari DPP, soal prosesntasinya berapa kita tidak tahu. Jadi ada tim yang akan mengkaji hasil survei itu," katanya.
Saat ditanya apakah yang sudah dafar sebagai bakal cawali-cawawali Surabaya bukan jaminan dapat rekomendasi ? Baktiono mengatakan pihaknya tidak memberikan jaminan karena di DPP memang sudah ada ketentuan menurut peraturan partai.
"DPP mempunyai hak penuh untuk memberikan rekomendasi kepada siapapun," katanya.
Saat ditanya apakah birokrat punya peluang mendapatkan rekomendasi, Baktiono mengatakan hal itu
bisa saja terjadi. Tapi tidak memungkinkan suara warga masyarakat dari survei seperti apa itu jadi acuan, baik dari elektabilitasnya atau lainnya," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Surabaya, Wimbo Ernanto sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas dan formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2020 ke DPD PDI Perjuangan Jatim pada Selasa (17/9).
"Kami serahkan delapan berkas meliputi lima bakal cawali dan tiga bakal cawawali Surabaya," katanya.
Adapun delapan berkas pendaftaran untuk bakal cawali Surabaya meliputi Whisnu Sakti Buana, Sutjipto Joe Angga, Chrisman Hadi, Dyah Katarina dan Sri Setyo Pertiwi. Sedangkan untuk bakal cawawali Surabaya meliputi Armudji, Eddy Tarmidi Widjaya dan Anugrah Ariyadi.
Para bakal cawali dan cawawali Surabaya tersebut selanjutnya mengikuti tahapan selanjutnya berupa tes uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Jalan Raya Kendangsari Industri, Surabaya pada Rabu (18/9) dan Kamis (19/9). (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019