Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Maryoto Birowo sebagai Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2008-2023 di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa sore.
"Selamat kepada Bupati Tulungagung dan harus terus fokus bekerja demi pelayanan terhadap masyarakat," ujar Gubernur di sela pelantikan.
Proses penggantian Bupati Tulungagung ini merupakan dampak dari kasus skandal korupsi yang menjerat Bupati Syahri Mulyo yang oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka saat masa kampanye Pilkada 2018.
Meski menjadi tahanan KPK, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo memenangi kontestasi pilkada setempat, kemudian dilantik di kantor Kemendagri pada Selasa (25/9) oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Soekarwo.
Namun, jabatan kepala daerah langsung dinonaktifkan lantaran yang bersangkutan berstatus sebagai tahanan KPK.
Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp700 juta, serta hak politiknya dicabut dalam kurun waktu lima tahun.
Gubernur Khofifah meminta bupati yang baru selalu berhati-hati untuk bisa menjaga pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel, sebab itu menjadi bagian penting dalam memaksimalkan penggunaan APBD demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
"Masih banyak juga PR di Tulungagung. Semisal, pilkades ada yang siap dilantik, tapi ada juga yang masih harus diselesaikan. Kemudian tentang pengisian jabatan, serta menjaga dan meningkatkan program maupun kebijakan pro rakyat," ucap mantan Menteri Sosial tersebut.
Baca juga: Bupati Tulungagung Nonaktif Divonis 10 Tahun
Baca juga: Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Akui Bersalah, Tidak Ajukan Banding
Baca juga: Kasus Bupati Tulungagung inkracht, DPRD usulkan pemberhentian
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo berkomitmen akan mengoptimalkan segala program dan menindaklanjutinya, lalu meningkatkan personal dan sumber daya manusia untuk digerakkan bekerja menjadi lebih baik.
"Aparatur sipil negara (ASN) atau pekerja di lingkungan Pemkab Tulungagung harus betul-betul meningkatkan kinerjanya demi pelayanan yang baik terhadap masyarakat," katanya.
Selain pelantikan terhadap bupati, di tempat sama juga dilakukan pengambilan sumpah Ketua PKK sekaligus Ketua Dekranasda Tulungagung sisa masa bakti 2018-2023, Siyuk Birowo, oleh Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Selamat kepada Bupati Tulungagung dan harus terus fokus bekerja demi pelayanan terhadap masyarakat," ujar Gubernur di sela pelantikan.
Proses penggantian Bupati Tulungagung ini merupakan dampak dari kasus skandal korupsi yang menjerat Bupati Syahri Mulyo yang oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka saat masa kampanye Pilkada 2018.
Meski menjadi tahanan KPK, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo memenangi kontestasi pilkada setempat, kemudian dilantik di kantor Kemendagri pada Selasa (25/9) oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Soekarwo.
Namun, jabatan kepala daerah langsung dinonaktifkan lantaran yang bersangkutan berstatus sebagai tahanan KPK.
Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp700 juta, serta hak politiknya dicabut dalam kurun waktu lima tahun.
Gubernur Khofifah meminta bupati yang baru selalu berhati-hati untuk bisa menjaga pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel, sebab itu menjadi bagian penting dalam memaksimalkan penggunaan APBD demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
"Masih banyak juga PR di Tulungagung. Semisal, pilkades ada yang siap dilantik, tapi ada juga yang masih harus diselesaikan. Kemudian tentang pengisian jabatan, serta menjaga dan meningkatkan program maupun kebijakan pro rakyat," ucap mantan Menteri Sosial tersebut.
Baca juga: Bupati Tulungagung Nonaktif Divonis 10 Tahun
Baca juga: Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Akui Bersalah, Tidak Ajukan Banding
Baca juga: Kasus Bupati Tulungagung inkracht, DPRD usulkan pemberhentian
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo berkomitmen akan mengoptimalkan segala program dan menindaklanjutinya, lalu meningkatkan personal dan sumber daya manusia untuk digerakkan bekerja menjadi lebih baik.
"Aparatur sipil negara (ASN) atau pekerja di lingkungan Pemkab Tulungagung harus betul-betul meningkatkan kinerjanya demi pelayanan yang baik terhadap masyarakat," katanya.
Selain pelantikan terhadap bupati, di tempat sama juga dilakukan pengambilan sumpah Ketua PKK sekaligus Ketua Dekranasda Tulungagung sisa masa bakti 2018-2023, Siyuk Birowo, oleh Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019