Sebagai upaya peningkatan layanan kepada nasabah, PT Penjaminan Jamkrimdo Syariah yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama Gatot Suprabowo dan Direktur Operasional Achmad Sonhadji bersama 13 lembaga keuangan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kerja sama ini dilakukan untuk akses pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik (KTP-e). Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh perwakilan pemimpin perusahaan dari 14 lembaga pengguna dan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, pekan lalu.
Dengan adanya kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ini, maka terdapat 3 jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, yaitu: akses data perseorangan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka verifikasi data calon nasabah dan/atau nasabah, pemadanan database nasabah masing-masing lembaga keuangan sehingga database masing-masing lembaga keuangan bisa semakin akurat, dan terakhir akses pemanfaatan data melalui penggunaan perangkat pembaca KTP-e guna verifikasi keaslian KTP-e setiap nasabah dan/atau calon nasabah.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan dokumen kependudukan dan layanan perbankan, sementara lembaga keuangan pun di sisi lain sangat membutuhkan jaminan keamanan serta akurasi data dalam memberikan layanan perbankan.
Kerja sama ini memberikan dampak positif baik untuk negara dan lembaga keuangan. Bagi negara kerja sama ini membantu melengkapi serta meningkatkan akurasi serta memperkaya basis data kependudukan, sementara lembaga keuangan mendapatkan keamanan, keakuratan serta kemudahan dalam verifikasi data penduduk.
Terhitung sampai dengan tanggal 16 Juli 2019, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekeman KTP elektronik telah mencapai 98.93 persen, dan hingga saat ini sebanyak 1.227 lembaga telah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil.
"Dengan melihat dua capaian tersebut maka kami optimisti cita-cita besar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan ekosistem nasional sadar administrasi kependudukan segera dapat terwujud," ujar Zudan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Kerja sama ini dilakukan untuk akses pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik (KTP-e). Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh perwakilan pemimpin perusahaan dari 14 lembaga pengguna dan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, di Jakarta, pekan lalu.
Dengan adanya kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ini, maka terdapat 3 jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, yaitu: akses data perseorangan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka verifikasi data calon nasabah dan/atau nasabah, pemadanan database nasabah masing-masing lembaga keuangan sehingga database masing-masing lembaga keuangan bisa semakin akurat, dan terakhir akses pemanfaatan data melalui penggunaan perangkat pembaca KTP-e guna verifikasi keaslian KTP-e setiap nasabah dan/atau calon nasabah.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, di era digital sekarang masyarakat menginginkan pelayanan publik yang serba cepat termasuk layanan dokumen kependudukan dan layanan perbankan, sementara lembaga keuangan pun di sisi lain sangat membutuhkan jaminan keamanan serta akurasi data dalam memberikan layanan perbankan.
Kerja sama ini memberikan dampak positif baik untuk negara dan lembaga keuangan. Bagi negara kerja sama ini membantu melengkapi serta meningkatkan akurasi serta memperkaya basis data kependudukan, sementara lembaga keuangan mendapatkan keamanan, keakuratan serta kemudahan dalam verifikasi data penduduk.
Terhitung sampai dengan tanggal 16 Juli 2019, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekeman KTP elektronik telah mencapai 98.93 persen, dan hingga saat ini sebanyak 1.227 lembaga telah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil.
"Dengan melihat dua capaian tersebut maka kami optimisti cita-cita besar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan ekosistem nasional sadar administrasi kependudukan segera dapat terwujud," ujar Zudan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019