Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menggelar evaluasi Pemilu 2019 untuk mendapatkan masukan bagi penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih baik.
"Evaluasi ini penting dengan harapan proses pemilu ke depan lebih baik," ujar komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro di sela Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Surabaya, Selasa.
Turut hadir pada kesempatan tersebut sejumlah pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, pimpinan partai politik, polisi dan TNI, ormas, Satpol Pamong Praja, Bakesbanglinmas serta pimpinan media massa.
Menurut dia, ada dua fokus pada rapat evaluasi kali ini, yakni terkait alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye.
Beberapa catatan dan masukan yang berharga, kata dia, diberikan kepada KPU Jatim adalah fasilitasi APK oleh KPU yang dinilai masih tanggung.
Partai politik berharap fasilitasi kampanye bukan hanya soal percetakan APK, namun sekalian pemasangannya juga.
"Hal itu diperlukan supaya tidak ada lagi saling tuding dan menyalahkan antara partai politik dan Satpol PP maupun Bawaslu karena pemasangan APK dianggap melanggar peraturan daerah," katanya.
Sedangkan, terkait iklan kampanye diharapkan peningkatan kuantitas dan melibatkan media mainstream.
"Pengelolaan iklan kampanye juga tak harus melalui lelang, tapi bisa dengan penunjukan langsung karena KPU provinsi dan kabupaten/kota lebih tahu mana media yang aktif dan tidak," katanya.
Di sisi lain, KPU Jatim juga langsung bergerak untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dilakukan di 19 kabupaten/kota.
Bahkan, untuk membantu kesiapan daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun depan, pihaknya secara khusus membentuk helpdesk untuk membantu penganggaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Evaluasi ini penting dengan harapan proses pemilu ke depan lebih baik," ujar komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro di sela Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Surabaya, Selasa.
Turut hadir pada kesempatan tersebut sejumlah pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, pimpinan partai politik, polisi dan TNI, ormas, Satpol Pamong Praja, Bakesbanglinmas serta pimpinan media massa.
Menurut dia, ada dua fokus pada rapat evaluasi kali ini, yakni terkait alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye.
Beberapa catatan dan masukan yang berharga, kata dia, diberikan kepada KPU Jatim adalah fasilitasi APK oleh KPU yang dinilai masih tanggung.
Partai politik berharap fasilitasi kampanye bukan hanya soal percetakan APK, namun sekalian pemasangannya juga.
"Hal itu diperlukan supaya tidak ada lagi saling tuding dan menyalahkan antara partai politik dan Satpol PP maupun Bawaslu karena pemasangan APK dianggap melanggar peraturan daerah," katanya.
Sedangkan, terkait iklan kampanye diharapkan peningkatan kuantitas dan melibatkan media mainstream.
"Pengelolaan iklan kampanye juga tak harus melalui lelang, tapi bisa dengan penunjukan langsung karena KPU provinsi dan kabupaten/kota lebih tahu mana media yang aktif dan tidak," katanya.
Di sisi lain, KPU Jatim juga langsung bergerak untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dilakukan di 19 kabupaten/kota.
Bahkan, untuk membantu kesiapan daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun depan, pihaknya secara khusus membentuk helpdesk untuk membantu penganggaran.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019