Pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dinilai kurang optimal, karena kekurangan tenaga pendamping.
Menurut Koordinator Kabupaten PKH Bangkalan, Heru Wahyudi, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PKH, idealnya satu orang pendamping maksimal melakukan pendampingan sebanyak 250 orang penerima bantuan.
"Tapi di Bangkalan ini lebih dari jumlah batas maksimal," kata Heru seraya menjelaskan ini terjadi karena saat ini jumlah penerima bantuan PKH bertambah, sedangkan tenaga pendamping tetap.
Bahkan satu orang pendamping rata-rata melakukan pendampingan antara 300 hingga 400 penerima bantuan PKH. Beban tugas tenaga pendamping semakin banyak, di samping kinerja mereka dalam melakukan pendampingan tidak maksimal.
Menurut Heru, total jumlah tenaga pendamping pada bantuan PKH di Bangkalan yang tersebar di 18 kecamatan sebanyak 206 orang. Sementara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 69.327 keluarga.
"Jadi, jika dirata-rata, satu pendamping harus melayani 336 penerima," kata Heru.
Lebih lanjut, Heru menuturkan total dana yang disediakan Kementerian Sosial untuk bantuan PKH ini sebesar Rp54 miliar lebih.
"Kami sudah menyampaikan mengenai fakta lapangan yang terjadi di Bangkalan ini, baik kepada Pemkab Bangkalan maupun kepada Kemensos, tapi belum ada tanggapan," katanya.
Kabupaten Bangkalan terdata sebagai kabupaten di Pulau Madura dengan jumlah penerima terbanyak kedua setelah Kabupaten Pamekasan yang mencapai 72.636 keluarga.
Kemudian Kabupaten Sumenep di urutan ketiga, yakni sebanyak 63.550 keluarga dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Sampang sebanyak 46.732 keluarga.
Dibanding tahun 2018, jumlah KPM penerima bantuan PKH di Kabupaten Bangkalan ini, termasuk dua kabupatan lain di Madura, yakni Sumenep dan Sampang berkurang. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan bertambah.
Sebab pada 2018, penerima PKH di Bangkalan sebanyak 72.995 keluarga, Sampang sebanyak 73.442 keluarga dan Sumenep sebanyak 67.248 keluarga, sedangkan Pamekasan ada 48.893 keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Menurut Koordinator Kabupaten PKH Bangkalan, Heru Wahyudi, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PKH, idealnya satu orang pendamping maksimal melakukan pendampingan sebanyak 250 orang penerima bantuan.
"Tapi di Bangkalan ini lebih dari jumlah batas maksimal," kata Heru seraya menjelaskan ini terjadi karena saat ini jumlah penerima bantuan PKH bertambah, sedangkan tenaga pendamping tetap.
Bahkan satu orang pendamping rata-rata melakukan pendampingan antara 300 hingga 400 penerima bantuan PKH. Beban tugas tenaga pendamping semakin banyak, di samping kinerja mereka dalam melakukan pendampingan tidak maksimal.
Menurut Heru, total jumlah tenaga pendamping pada bantuan PKH di Bangkalan yang tersebar di 18 kecamatan sebanyak 206 orang. Sementara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 69.327 keluarga.
"Jadi, jika dirata-rata, satu pendamping harus melayani 336 penerima," kata Heru.
Lebih lanjut, Heru menuturkan total dana yang disediakan Kementerian Sosial untuk bantuan PKH ini sebesar Rp54 miliar lebih.
"Kami sudah menyampaikan mengenai fakta lapangan yang terjadi di Bangkalan ini, baik kepada Pemkab Bangkalan maupun kepada Kemensos, tapi belum ada tanggapan," katanya.
Kabupaten Bangkalan terdata sebagai kabupaten di Pulau Madura dengan jumlah penerima terbanyak kedua setelah Kabupaten Pamekasan yang mencapai 72.636 keluarga.
Kemudian Kabupaten Sumenep di urutan ketiga, yakni sebanyak 63.550 keluarga dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Sampang sebanyak 46.732 keluarga.
Dibanding tahun 2018, jumlah KPM penerima bantuan PKH di Kabupaten Bangkalan ini, termasuk dua kabupatan lain di Madura, yakni Sumenep dan Sampang berkurang. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan bertambah.
Sebab pada 2018, penerima PKH di Bangkalan sebanyak 72.995 keluarga, Sampang sebanyak 73.442 keluarga dan Sumenep sebanyak 67.248 keluarga, sedangkan Pamekasan ada 48.893 keluarga.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019