Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jawa Timur, menyebut tidak ada sekolah di daerah setempat yang kekurangan murid dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi.
"Kuota semua terpenuhi. Alhamdulillah PPDB baik TK, SD, SMP terakhir kemarin (Rabu, 19/6), selanjutnya tanggal 24 Juni diumumkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, dalam PPDB 2019 memang ada kendala teknis. Dirinya langsung komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, terkait dengan kendala dan ternyata dari laporan yang masuk salah satunya data kurang lengkap. Adanya kendala itu juga langsung diselesaikan oleh petugas terkait dan tuntas.
"Untuk hari berikutnya, masih ada, tapi satu, dua. Jadi, ada kendala soal KTP, KK, tapi migrasi sudah selesai," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pengajuan pecah KTP dan KK bagi orang tua yang hendak memasukkan anaknya di sekolah yang menurut mereka terbaik, tidak mudah. Sesuai dengan syarat, seharusnya minimal enam bulan, sehingga sebelum waktu tersebut untuk pecah KK tidak bisa digunakan mendaftar PPDB di sekolah yang diinginkan.
Baca juga: PPDB sistem zonasi bikin siswa dan orang tua di Kediri bingung
Terkait dengan program setelah pengumuman pada 24 Juni 2019, Siswanto mengatakan nantinya orang tua bisa melakukan daftar ulang. Setelahnya, baru pada 15-16 Juli 2019 dilakukan program pengenalan lingkungan sekolah baik guru, sarana, dan sebagainya.
Di tahun ajaran baru ini, Siswanto juga menegaskan pemerintah kota tetap memberikan bantuan untuk pelajar baik SD dan SMP, yakni dengan seragam gratis ditambah dengan ongkos jahit bagi pelajar asal Kota Kediri. Setiap pelajar yang diterima, mendapatkan anggaran Rp150 ribu untuk ongkos jahit. Dengan itu, diharapkan bisa meringankan beban orang tua.
Di Kota Kediri, jumlah SMP negeri ada delapan, sedangkan jumlah SD negeri ada 114 sekolah, sedangkan yang swasta ada sekitar 20 sekolah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kuota semua terpenuhi. Alhamdulillah PPDB baik TK, SD, SMP terakhir kemarin (Rabu, 19/6), selanjutnya tanggal 24 Juni diumumkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan, dalam PPDB 2019 memang ada kendala teknis. Dirinya langsung komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, terkait dengan kendala dan ternyata dari laporan yang masuk salah satunya data kurang lengkap. Adanya kendala itu juga langsung diselesaikan oleh petugas terkait dan tuntas.
"Untuk hari berikutnya, masih ada, tapi satu, dua. Jadi, ada kendala soal KTP, KK, tapi migrasi sudah selesai," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pengajuan pecah KTP dan KK bagi orang tua yang hendak memasukkan anaknya di sekolah yang menurut mereka terbaik, tidak mudah. Sesuai dengan syarat, seharusnya minimal enam bulan, sehingga sebelum waktu tersebut untuk pecah KK tidak bisa digunakan mendaftar PPDB di sekolah yang diinginkan.
Baca juga: PPDB sistem zonasi bikin siswa dan orang tua di Kediri bingung
Terkait dengan program setelah pengumuman pada 24 Juni 2019, Siswanto mengatakan nantinya orang tua bisa melakukan daftar ulang. Setelahnya, baru pada 15-16 Juli 2019 dilakukan program pengenalan lingkungan sekolah baik guru, sarana, dan sebagainya.
Di tahun ajaran baru ini, Siswanto juga menegaskan pemerintah kota tetap memberikan bantuan untuk pelajar baik SD dan SMP, yakni dengan seragam gratis ditambah dengan ongkos jahit bagi pelajar asal Kota Kediri. Setiap pelajar yang diterima, mendapatkan anggaran Rp150 ribu untuk ongkos jahit. Dengan itu, diharapkan bisa meringankan beban orang tua.
Di Kota Kediri, jumlah SMP negeri ada delapan, sedangkan jumlah SD negeri ada 114 sekolah, sedangkan yang swasta ada sekitar 20 sekolah.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019