Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilayangkan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana terhadap ketua dan empat anggota Bawaslu Surabaya di ruang sidang KPU Jatim di Surabaya, Jumat.
Ketua Majelis dari DKPP Harjono menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan kali ini merupakan langkah hukum untuk melanjutkan ke sidang pleno di Jakarta dan nantinya menentukan putusan sidang dengan melibatkan unsur Bawaslu, KPU dan Pemolisian Masyarakat (Polmas).
"Sebelum itu (putusan) harus ada pleno di Jakarta, pleno itu hasil di sini saya laporkan, lalu di sana dibahas oleh semua anggota, dan kemudian juga masukan dari DPD di sini, unsur Bawaslu, KPU dan unsur polmas untuk diambil menjadi masukan putusannya," katanya.
Ia pun menjelaskan akan memberikan waktu selama lima hari untuk mempersiapkan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan ini untuk dijadikan pertimbangan di persidangan selanjutnya.
Setelah lima hari, DKPP akan menyesuaikan jadwal persidangan di pusat yang menunggu pengumpulan kasus dari berbagai daerah.
"Setelah lima hari nanti kita sesuaikan dengan jadwal di sana, karena jadwal di sana itu dikumpulkan beberapa kasus dulu, lalu dibahas bersama," katanya.
Dalam sidang kali ini DKPP belum dapat menyimpulkan apakah Bawaslu Surabaya terindikasi melanggar kode etik atau tidak. Hal ini mengingat masih harus menunggu hasil sidang pleno di Jakarta.
"Nanti kita nilai apakah di situ sudah mengindikasikan ada sesuatu yang bertentangan atau tidak," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo saat dikonfirmasi wartawan usai persidangan mengatakan pihaknya akan mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan selanjutnya.
Ia mengatakan tetap menghargai proses hukum yang akan dijalani di DKPP.
Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji yang ikut dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa ada bukti dan saksi-saksi yang dinilai memberatkan terlapor seperti halnya bukti berupa tangkapan layar (screenshoot) pesan singkat yang terdapat dalam group Whatsapp bahwa Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Agil Akbar mengkonsolidasikan panwascam, relawan Caleg DPR RI dari PKB Fandi Utomo untuk memenangkan Fandi Utomo di Pileg 2019.
"Itu tadi semua dibuktikan di persidangan. Ini merupakan bukti bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Surabaya dalam Pemilu 2019 tidak sesuai prosedur yang ada," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta ketua dan anggota Bawaslu Surabaya yang jika terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggara Pemilu 2019 dalam persidangan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPU Jatim pada Jumat (24/5) harus diganti.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Ketua Majelis dari DKPP Harjono menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan kali ini merupakan langkah hukum untuk melanjutkan ke sidang pleno di Jakarta dan nantinya menentukan putusan sidang dengan melibatkan unsur Bawaslu, KPU dan Pemolisian Masyarakat (Polmas).
"Sebelum itu (putusan) harus ada pleno di Jakarta, pleno itu hasil di sini saya laporkan, lalu di sana dibahas oleh semua anggota, dan kemudian juga masukan dari DPD di sini, unsur Bawaslu, KPU dan unsur polmas untuk diambil menjadi masukan putusannya," katanya.
Ia pun menjelaskan akan memberikan waktu selama lima hari untuk mempersiapkan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan ini untuk dijadikan pertimbangan di persidangan selanjutnya.
Setelah lima hari, DKPP akan menyesuaikan jadwal persidangan di pusat yang menunggu pengumpulan kasus dari berbagai daerah.
"Setelah lima hari nanti kita sesuaikan dengan jadwal di sana, karena jadwal di sana itu dikumpulkan beberapa kasus dulu, lalu dibahas bersama," katanya.
Dalam sidang kali ini DKPP belum dapat menyimpulkan apakah Bawaslu Surabaya terindikasi melanggar kode etik atau tidak. Hal ini mengingat masih harus menunggu hasil sidang pleno di Jakarta.
"Nanti kita nilai apakah di situ sudah mengindikasikan ada sesuatu yang bertentangan atau tidak," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo saat dikonfirmasi wartawan usai persidangan mengatakan pihaknya akan mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan selanjutnya.
Ia mengatakan tetap menghargai proses hukum yang akan dijalani di DKPP.
Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji yang ikut dalam persidangan tersebut mengatakan bahwa ada bukti dan saksi-saksi yang dinilai memberatkan terlapor seperti halnya bukti berupa tangkapan layar (screenshoot) pesan singkat yang terdapat dalam group Whatsapp bahwa Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Agil Akbar mengkonsolidasikan panwascam, relawan Caleg DPR RI dari PKB Fandi Utomo untuk memenangkan Fandi Utomo di Pileg 2019.
"Itu tadi semua dibuktikan di persidangan. Ini merupakan bukti bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Surabaya dalam Pemilu 2019 tidak sesuai prosedur yang ada," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta ketua dan anggota Bawaslu Surabaya yang jika terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggara Pemilu 2019 dalam persidangan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPU Jatim pada Jumat (24/5) harus diganti.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019