Komisi IV DPRD Situbondo, Jawa Timur, terus memperjuangkan nasib ribuan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama tiga tahun terakhir tidak menerima insentif dari pemerintah daerah setempat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Situbobndo, Hasanah Tohir, Jumat, mengaku sejak awal pihaknya memperjuangkan kesejahteraan para guru PAUD, akan tetapi sejak tiga tahun lalu Pemkab Situbondo menarik insentif guru PAUD.
"Kami memperjuangkan insentif guru PAUD sejak 2009, dan saat itu insentifnya masih Rp50.000 per bulan dan Komisi IV terus mendorong peningkatan insentif hingga mencapai Rp150.000," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Situbondo menarik insentif guru PAUD dengan dalih karena double counting, mengingat guru PAUD sudah menerima tunjangan fungsional pemerintah provinsi.
Padahal, katanya, Komisi IV DPRD Situbondo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan studi banding ke beberapa kabupaten lain di Jawa Timur, dan pada kenyataannya kabupaten lain masih tetap menganggarkan untuk insentif guru PAUD.
"Kami akan terus mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memberikan insentif guru PAUD, karena kesejahteraan guru berhubungan langsung dengan kualitas dunia pendidikan," ucapnya.
Beberapa hari lalu, perwakilan guru PAUD di Kabupaten Situbondo mendatangi Komisi IV DPRD dan mempertanyakan mengenai insintif yang selama tiga tahun tidak dianggarkan lagi oleh pemerintah daerah setempat.
Pemkab Situbondo dinilai kurang memberikan perhatian terhadap nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini , dan selama tiga tahun terakhir ribuan guru PAUD di Situbondo tak menerima insentif.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, jumlah guru PAUD di Situbondo tercatat sebanyak 1.534 orang, dengan rincian guru TK swasta dan negeri sebanyak sebanyak 938 orang dan sedangkan guru Kelompok Bermain (KB) sebanyak 596 orang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Situbobndo, Hasanah Tohir, Jumat, mengaku sejak awal pihaknya memperjuangkan kesejahteraan para guru PAUD, akan tetapi sejak tiga tahun lalu Pemkab Situbondo menarik insentif guru PAUD.
"Kami memperjuangkan insentif guru PAUD sejak 2009, dan saat itu insentifnya masih Rp50.000 per bulan dan Komisi IV terus mendorong peningkatan insentif hingga mencapai Rp150.000," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Situbondo menarik insentif guru PAUD dengan dalih karena double counting, mengingat guru PAUD sudah menerima tunjangan fungsional pemerintah provinsi.
Padahal, katanya, Komisi IV DPRD Situbondo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan studi banding ke beberapa kabupaten lain di Jawa Timur, dan pada kenyataannya kabupaten lain masih tetap menganggarkan untuk insentif guru PAUD.
"Kami akan terus mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memberikan insentif guru PAUD, karena kesejahteraan guru berhubungan langsung dengan kualitas dunia pendidikan," ucapnya.
Beberapa hari lalu, perwakilan guru PAUD di Kabupaten Situbondo mendatangi Komisi IV DPRD dan mempertanyakan mengenai insintif yang selama tiga tahun tidak dianggarkan lagi oleh pemerintah daerah setempat.
Pemkab Situbondo dinilai kurang memberikan perhatian terhadap nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini , dan selama tiga tahun terakhir ribuan guru PAUD di Situbondo tak menerima insentif.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, jumlah guru PAUD di Situbondo tercatat sebanyak 1.534 orang, dengan rincian guru TK swasta dan negeri sebanyak sebanyak 938 orang dan sedangkan guru Kelompok Bermain (KB) sebanyak 596 orang. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019