Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan strategi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga serta demi pembangunan di kota ini, sehingga 91,15% indikator kinerja berhasil.
"Berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019 yang terdiri dari 192 indikator kinerja sasaran pada masing-masing urusan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sebesar 91,15% atau 175 indikator kinerja sasaran dinyatakan berhasil," katanya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu.
Selain itu, dalam pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kediri tahun 2018, ia juga mengatakan sebesar 4,17% atau delapan indikator kinerja sasaran juga dinyatakan cukup berhasil dan sebesar 4,69% atau sembilan indikator kinerja sasaran perlu mendapat perhatian dan peningkatan kinerja.
Mas Abu, sapaan akrabnya juga mengungkapkan tentang pencapaian kinerja program-program prioritas pembangunan di Kota Kediri yaitu mengenai aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Kediri, peningkatan akses layanan kesehatan terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi semua lapisan masyarakat.
Pemkot juga mempunyai program untuk penanganan permasalahan ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran terbuka hingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan daerah.
"Keberlanjutan peningkatan kualitas ketersediaan semua infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dasar kepada masyarakat ataupun dunia usaha, yang terakhir pengembangan koperasi dan UMKM serta kewirausahaan di Kota Kediri. Ini capaian kinerja program prioritas," kata dia.
Mas Abu mengatakan, untuk hasil-hasil pembangunan Kota Kediri baik dari sudut pandang pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia dapat dilihat dari beberapa indikator. Parameter yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah melalui indikator perkembangan PDRB.
Untuk perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) nontembakau mencapai 7,02% sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) dengan industri tembakau tahun 2017 mencapai 5,14%.
"Hal itu menandakan perkembangan sektor nontembakau cukup baik," kata dia.
Indikator lain dalam pembangunan ekonomi di Kota Kediri, tambah dia adalah pendapatan per kapita. Pada 2017, pendapatan per kapita Kota Kediri atas dasar harga berlaku (ADHK) Rp408.658.000. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari tingkat inflasi yang mampu ditekan tidak melebihi dua digit yaitu sebesar 1,97% pada tahun 2018. Nilai ini lebih rendah dari inflasi nasional dan inflasi Jawa Timur.
"Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM di Kota Kediri juga terus meningkat pada 2017 sudah mencapai 77,13 atau masuk pada kategori tinggi dalam standar internasional yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) serta masuk lima pemerintah daerah yang tertinggi se-Jawa Timur," ujar Mas Abu.
Ke depan, Mas Abu berharap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemkot Kediri tersebut dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019 yang terdiri dari 192 indikator kinerja sasaran pada masing-masing urusan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sebesar 91,15% atau 175 indikator kinerja sasaran dinyatakan berhasil," katanya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu.
Selain itu, dalam pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kediri tahun 2018, ia juga mengatakan sebesar 4,17% atau delapan indikator kinerja sasaran juga dinyatakan cukup berhasil dan sebesar 4,69% atau sembilan indikator kinerja sasaran perlu mendapat perhatian dan peningkatan kinerja.
Mas Abu, sapaan akrabnya juga mengungkapkan tentang pencapaian kinerja program-program prioritas pembangunan di Kota Kediri yaitu mengenai aksesibilitas layanan pendidikan di Kota Kediri, peningkatan akses layanan kesehatan terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi semua lapisan masyarakat.
Pemkot juga mempunyai program untuk penanganan permasalahan ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran terbuka hingga upaya pengentasan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan daerah.
"Keberlanjutan peningkatan kualitas ketersediaan semua infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dasar kepada masyarakat ataupun dunia usaha, yang terakhir pengembangan koperasi dan UMKM serta kewirausahaan di Kota Kediri. Ini capaian kinerja program prioritas," kata dia.
Mas Abu mengatakan, untuk hasil-hasil pembangunan Kota Kediri baik dari sudut pandang pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia dapat dilihat dari beberapa indikator. Parameter yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro adalah melalui indikator perkembangan PDRB.
Untuk perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) nontembakau mencapai 7,02% sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) dengan industri tembakau tahun 2017 mencapai 5,14%.
"Hal itu menandakan perkembangan sektor nontembakau cukup baik," kata dia.
Indikator lain dalam pembangunan ekonomi di Kota Kediri, tambah dia adalah pendapatan per kapita. Pada 2017, pendapatan per kapita Kota Kediri atas dasar harga berlaku (ADHK) Rp408.658.000. Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari tingkat inflasi yang mampu ditekan tidak melebihi dua digit yaitu sebesar 1,97% pada tahun 2018. Nilai ini lebih rendah dari inflasi nasional dan inflasi Jawa Timur.
"Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM di Kota Kediri juga terus meningkat pada 2017 sudah mencapai 77,13 atau masuk pada kategori tinggi dalam standar internasional yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) serta masuk lima pemerintah daerah yang tertinggi se-Jawa Timur," ujar Mas Abu.
Ke depan, Mas Abu berharap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemkot Kediri tersebut dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019