Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah setempat untuk menguatkan rantai pasok atau "supply chain" serta sektor penawaran atau "supply side" untuk menjaga inflasi di wilayah setempat selama 2019-2021.
"Dengan penguatan kedua hal tersebut, maka antara kebutuhan dan ketersediaan barang akan bisa stabil. Jangan sampai ketika masyarakat sudah memproduksi, tapi tidak ada yang beli," kata Soekarwo, yang akrab dipanggil Pakde pada acara evaluasi program TPID dan pengesahan peta jalan TPID Jatim 2019-2021 di Surabaya, Rabu.
Pakde mengatakan, penguatan suplai stok juga harus disertai dengan pemantauan intensif di pasar melalui mitra pedagang atau pelapak di pasar rakyat dan gerai pangan.
"Apalagi, saat ini infrastruktur sudah semakin baik, maka pemerintah harus menghitung betul permintaan kebutuhan dan kemampuan produsen," katanya.
Pemprov Jatim, kata dia, juga telah menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memantau harga barang kebutuhan pokok, yakni melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Barang Pokok (Siskaperbapo) dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (Sipap).
"Dengan menggunakan kedua aplikasi ini, perkembangan harga dan stok barang pokok dapat dipantau secara daring," kata Pakde.
Pakde juga meminta adanya otoritas yang jelas terkait komponen yang menyebabkan inflasi di Jatim khususnya "administired price" atau kebijakan pemerintah.
"Sistem pengaturan stok harus diatur betul, misalnya beras di bulan September stok di Jatim harus diatas 1 juta ton. Lewat metode ini maka inflasi di Jatim akan terus terkendali," kata dia, menjelaskan.
Saat ini, kata Pakde, Pemprov Jatim juga berusaha memotong rantai dan biaya distribusi, serta mempermudah perolehan bahan kebutuhan pokok dan harga barang lebih terjangkau dengan menggandeng bukalapak atau perusahaan daring.
"Saat ini sudah ada sekitar 18 ribu IKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam marketplace bukalapak. Diharapkan ke depan akan kita tambah 9 ribu untuk di luar Surabaya Sidorajo," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Dengan penguatan kedua hal tersebut, maka antara kebutuhan dan ketersediaan barang akan bisa stabil. Jangan sampai ketika masyarakat sudah memproduksi, tapi tidak ada yang beli," kata Soekarwo, yang akrab dipanggil Pakde pada acara evaluasi program TPID dan pengesahan peta jalan TPID Jatim 2019-2021 di Surabaya, Rabu.
Pakde mengatakan, penguatan suplai stok juga harus disertai dengan pemantauan intensif di pasar melalui mitra pedagang atau pelapak di pasar rakyat dan gerai pangan.
"Apalagi, saat ini infrastruktur sudah semakin baik, maka pemerintah harus menghitung betul permintaan kebutuhan dan kemampuan produsen," katanya.
Pemprov Jatim, kata dia, juga telah menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memantau harga barang kebutuhan pokok, yakni melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Barang Pokok (Siskaperbapo) dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (Sipap).
"Dengan menggunakan kedua aplikasi ini, perkembangan harga dan stok barang pokok dapat dipantau secara daring," kata Pakde.
Pakde juga meminta adanya otoritas yang jelas terkait komponen yang menyebabkan inflasi di Jatim khususnya "administired price" atau kebijakan pemerintah.
"Sistem pengaturan stok harus diatur betul, misalnya beras di bulan September stok di Jatim harus diatas 1 juta ton. Lewat metode ini maka inflasi di Jatim akan terus terkendali," kata dia, menjelaskan.
Saat ini, kata Pakde, Pemprov Jatim juga berusaha memotong rantai dan biaya distribusi, serta mempermudah perolehan bahan kebutuhan pokok dan harga barang lebih terjangkau dengan menggandeng bukalapak atau perusahaan daring.
"Saat ini sudah ada sekitar 18 ribu IKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam marketplace bukalapak. Diharapkan ke depan akan kita tambah 9 ribu untuk di luar Surabaya Sidorajo," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019