Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator menyoroti rencana Wali Kota Surabaya yang akan membangun sekolah menengah atas gratis untuk menampung siswa miskin, anak-anak putus sekolah maupun anak-anak yang terancam putus sekolah.
"Rencana membangun SMA (sekolah menegah atas) itu baik, tapi kami berharap agar wali kota berkonsultasi terlebih dahulu ke Gubernur Jatim maupun Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara di Surabaya,Selasa.
Menurut dia, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemerintah provinsi, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk SD dan SMP.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar rencana wali kota tersebut dikaji ulang agar tidak dianggap melanggar asas kepatuan dan ketaatan terhadap regulasi yang sudah ada.
"Kami lebih sepakat kalau Pemkot Surabaya membangun rumah sakit daerah. Itu lebih baik karena dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya ini.
Bahkan, menurut Caleg Surabaya daerah pemilihan lima ini, Pemkot Surabaya jauh jauh hari sudah berencana membangun sejumlah rumah sakit daerah di semua wilayah di Surabaya.
Saat ini rumah sakit daerah yang ada di Surabaya masih berpusat di kawasan Surabaya utara dengan adanya RSUD Shoewandhie dan kawasan Surabaya barat dengan RSUD Bhakti Dharma Husada. Sedangkan untuk Surabaya timur dan selatan belum ada.
"Pernah ada rencana pemkot membangun rumah sakit di daerah Gunung Anyar dan Wiyung. Tapi saat ini belum ada realisasinya," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan SMA swasta gratis yang akan dibangun dengan menggandeng BUMN, BUMD dan pihak swasta tersebut kualitasnya hampir sama dengan SMK yang banyak pelatihannya.
"Nanti kita banyak pelatihan-pelatihan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah di situ, maka mereka siap bekerja," katanya.
Selain itu, mereka juga akan diberikan sertifikat-sertifikat pelatihan yang menjadi tanda bahwa siswa itu sudah menguasai keterampilan tersebut. Melalui cara ini, maka mereka akan lebih siap dan layak untuk bekerja usai lulus sekolah.
"Nanti fasilitasnya ada laboratorium-laboratorium, seperti ada bengkel, misalnya mereka juga fokus di bangunan, nanti ada laboratorium bangunan. Jadi, yang kita perkuat nanti justru laboratoriumnya," kata dia.
Menurut dia, rencananya sekolah ini nanti akan menempati eks Kantor Kelurahan Dukuh Pakis, karena lokasinya sangat luas dan merupakan bangunan dua lantai, sehingga bangunan ini tinggal difungsikan.
"Regulasinya akan kita matangkan dulu supaya benar-benar siap untuk digunakan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Rencana membangun SMA (sekolah menegah atas) itu baik, tapi kami berharap agar wali kota berkonsultasi terlebih dahulu ke Gubernur Jatim maupun Kementerian Dalam Negeri," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara di Surabaya,Selasa.
Menurut dia, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemerintah provinsi, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk SD dan SMP.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar rencana wali kota tersebut dikaji ulang agar tidak dianggap melanggar asas kepatuan dan ketaatan terhadap regulasi yang sudah ada.
"Kami lebih sepakat kalau Pemkot Surabaya membangun rumah sakit daerah. Itu lebih baik karena dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya ini.
Bahkan, menurut Caleg Surabaya daerah pemilihan lima ini, Pemkot Surabaya jauh jauh hari sudah berencana membangun sejumlah rumah sakit daerah di semua wilayah di Surabaya.
Saat ini rumah sakit daerah yang ada di Surabaya masih berpusat di kawasan Surabaya utara dengan adanya RSUD Shoewandhie dan kawasan Surabaya barat dengan RSUD Bhakti Dharma Husada. Sedangkan untuk Surabaya timur dan selatan belum ada.
"Pernah ada rencana pemkot membangun rumah sakit di daerah Gunung Anyar dan Wiyung. Tapi saat ini belum ada realisasinya," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan SMA swasta gratis yang akan dibangun dengan menggandeng BUMN, BUMD dan pihak swasta tersebut kualitasnya hampir sama dengan SMK yang banyak pelatihannya.
"Nanti kita banyak pelatihan-pelatihan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah di situ, maka mereka siap bekerja," katanya.
Selain itu, mereka juga akan diberikan sertifikat-sertifikat pelatihan yang menjadi tanda bahwa siswa itu sudah menguasai keterampilan tersebut. Melalui cara ini, maka mereka akan lebih siap dan layak untuk bekerja usai lulus sekolah.
"Nanti fasilitasnya ada laboratorium-laboratorium, seperti ada bengkel, misalnya mereka juga fokus di bangunan, nanti ada laboratorium bangunan. Jadi, yang kita perkuat nanti justru laboratoriumnya," kata dia.
Menurut dia, rencananya sekolah ini nanti akan menempati eks Kantor Kelurahan Dukuh Pakis, karena lokasinya sangat luas dan merupakan bangunan dua lantai, sehingga bangunan ini tinggal difungsikan.
"Regulasinya akan kita matangkan dulu supaya benar-benar siap untuk digunakan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019