Situbondo (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Narwiyoto, menilai pemerintah kabupaten setempat belum siap dalam menyambut tahun kunjungan wisata 2019,karena pembangunan sarana prasarana penunjang wisata tidak direncanakan secara matang.
"Karena Pemkab Situbondo telah mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019, semestinya sebelum 2019 tempat wisata harus benar-benar sudah siap dan dipersiapkan semuanya untuk melayani dan disuguhkan kepada wisatawan," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengatakan telah mendapatkan informasi jika banyak keluhan dari masyarakat karena kecewa tempat wisata seperti di objek wisata Kampung Kerapu tidak sesuai dengan penawaran wisata, ketika acara peluncuran wisata Kampung Kerapu pada pertengahan Desember 2018.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, kekecewaan pengunjung wisata Kampung Kerapu baik dari lokal maupun pengunjung luar kabupaten menjadi koreksi bagi pemerintah daerah.
Selain pemerintah daerah harus mempersiapkan perencanaan pembangunan sarana wisata, lanjut Narwiyoto, retribusi atau tiket masuk ke tempat wisata juga semestinya telah dipersiapkan sesuai perencanaan.
"Tahun kunjungan wisata 2019 di Situbondo kami tidak mengatakan gagal, namun kami anggap perencanaannya tidak matang, dan sehingga perencanaan yang tidak baik sama saja merencanakan kegagalan," katanya.
Banyak pengunjung wisata baru, Kampung Kerapu itu kecewa karena tak bisa melihat air mancur warna warni di sekitar dermaga yang menjadi daya tarik wisata itu.
"Selama bulan Januari 2019 air mancur di wisata Kampung Kerapu, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit memang sengaja kami padamkan karena selain cuaca ekstrem, biaya menghidupkan air mancur warna-warni itu mahal," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Eko Prayudi.
Ia mengaku menghidupkan air mancur warna-warni pada malam hari membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Alat penyemprot dan lampu warna-warni air mancur tersebut, kata dia, 105.000 watt, sedangkan anggaran yang ada sangat terbatas karena sampai saat ini belum diberlakukan retribusi atau tiket masuk ke objek wisata yang telah menyerap anggaran sebesar lebih dari Rp10 miliar itu.
"Untuk membayar biaya listriknya saja kami kelimpungan mau dapat dari mana," katanya.
Menurut Eko, untuk mengatasi keterbatasan anggaran menghidupkan air mancur itu pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk membuat peraturan desa (perdes) terkait penarikan retribusi di wisata Kampung Kerapu.
"Kami sedang mendiskusikan untuk kerja sama dengan pemerintah desa setempat dan tentunya nanti ada bagi hasilnya," kata Eko. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Karena Pemkab Situbondo telah mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019, semestinya sebelum 2019 tempat wisata harus benar-benar sudah siap dan dipersiapkan semuanya untuk melayani dan disuguhkan kepada wisatawan," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengatakan telah mendapatkan informasi jika banyak keluhan dari masyarakat karena kecewa tempat wisata seperti di objek wisata Kampung Kerapu tidak sesuai dengan penawaran wisata, ketika acara peluncuran wisata Kampung Kerapu pada pertengahan Desember 2018.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, kekecewaan pengunjung wisata Kampung Kerapu baik dari lokal maupun pengunjung luar kabupaten menjadi koreksi bagi pemerintah daerah.
Selain pemerintah daerah harus mempersiapkan perencanaan pembangunan sarana wisata, lanjut Narwiyoto, retribusi atau tiket masuk ke tempat wisata juga semestinya telah dipersiapkan sesuai perencanaan.
"Tahun kunjungan wisata 2019 di Situbondo kami tidak mengatakan gagal, namun kami anggap perencanaannya tidak matang, dan sehingga perencanaan yang tidak baik sama saja merencanakan kegagalan," katanya.
Banyak pengunjung wisata baru, Kampung Kerapu itu kecewa karena tak bisa melihat air mancur warna warni di sekitar dermaga yang menjadi daya tarik wisata itu.
"Selama bulan Januari 2019 air mancur di wisata Kampung Kerapu, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit memang sengaja kami padamkan karena selain cuaca ekstrem, biaya menghidupkan air mancur warna-warni itu mahal," kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Eko Prayudi.
Ia mengaku menghidupkan air mancur warna-warni pada malam hari membutuhkan biaya yang cukup mahal.
Alat penyemprot dan lampu warna-warni air mancur tersebut, kata dia, 105.000 watt, sedangkan anggaran yang ada sangat terbatas karena sampai saat ini belum diberlakukan retribusi atau tiket masuk ke objek wisata yang telah menyerap anggaran sebesar lebih dari Rp10 miliar itu.
"Untuk membayar biaya listriknya saja kami kelimpungan mau dapat dari mana," katanya.
Menurut Eko, untuk mengatasi keterbatasan anggaran menghidupkan air mancur itu pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk membuat peraturan desa (perdes) terkait penarikan retribusi di wisata Kampung Kerapu.
"Kami sedang mendiskusikan untuk kerja sama dengan pemerintah desa setempat dan tentunya nanti ada bagi hasilnya," kata Eko. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019