Malang (Antaranews Jatim) - Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Riaz Januar Putra Saehu menyatakan Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang pekerja migran tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 53.525 orang.
"Berdasarkan data dari BNP2TKI, Jawa Timur sebagai penyumbang tertinggi tenaga kerja migran di Tanah Air, bahkan Malang termasuk dalam 20 kota/kabupaten terbesar penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI)," kata Riaz Januar Putra Saehu di sela acara Konsultasi Publik Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Senin.
Karena tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri tersebut, kata Riaz, terkait pemberian pelayanan yang baik kepada PMI, pemerintah akan meluncurkan kampanye masyarakat mengenai migrasi yang aman.
"Pemerintah juga telah merencanakan kegiatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan orientasi prakeberangkatan sebagai bagian dari pelayanan kepada PMI," tuturnya.
Sebab, lanjut Riaz, ketika PMI bekerja di luar negeri, bagi yang sudah berkeluarga, pasti akan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, sehingga perlu ada pendampingan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini, agar penjaminan hak-hak anak terkait pendidikan dan aspek lainnya dapat tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melakukan pendampingan terhadap PMI. "Upaya perlindungan pada PMI bukan hanya perlu dipahami oleh keluarga pekerja, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas," tutur Fauzan.
Bagi Fauzan, hak-hak anak para pekerja migran juga perlu dijamin selama orang tuanya bekerja di luar negeri, seperti usaha yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Prodi HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM.
Selain Riaz Januar Putra Saehu, pembicara lain dalam Konsultasi Publik dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN itu adalah Rendra Setiawan (Kasubdit Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI), Yumar (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (PPMI), Muhammad Hafiz Human Rights Working Group (HRWG) Executive Directior; dan Dr Tutik Sulistyowati (Prodi HI UMM).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Berdasarkan data dari BNP2TKI, Jawa Timur sebagai penyumbang tertinggi tenaga kerja migran di Tanah Air, bahkan Malang termasuk dalam 20 kota/kabupaten terbesar penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI)," kata Riaz Januar Putra Saehu di sela acara Konsultasi Publik Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Senin.
Karena tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri tersebut, kata Riaz, terkait pemberian pelayanan yang baik kepada PMI, pemerintah akan meluncurkan kampanye masyarakat mengenai migrasi yang aman.
"Pemerintah juga telah merencanakan kegiatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan orientasi prakeberangkatan sebagai bagian dari pelayanan kepada PMI," tuturnya.
Sebab, lanjut Riaz, ketika PMI bekerja di luar negeri, bagi yang sudah berkeluarga, pasti akan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, sehingga perlu ada pendampingan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini, agar penjaminan hak-hak anak terkait pendidikan dan aspek lainnya dapat tetap berjalan dengan baik.
Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melakukan pendampingan terhadap PMI. "Upaya perlindungan pada PMI bukan hanya perlu dipahami oleh keluarga pekerja, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas," tutur Fauzan.
Bagi Fauzan, hak-hak anak para pekerja migran juga perlu dijamin selama orang tuanya bekerja di luar negeri, seperti usaha yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Prodi HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM.
Selain Riaz Januar Putra Saehu, pembicara lain dalam Konsultasi Publik dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN itu adalah Rendra Setiawan (Kasubdit Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI), Yumar (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (PPMI), Muhammad Hafiz Human Rights Working Group (HRWG) Executive Directior; dan Dr Tutik Sulistyowati (Prodi HI UMM).(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018