Surabaya (Antaranews Jatim) - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin menegaskan penerapan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di wilayah Jatim masih sebatas wacana dan perlu kajian lebih jauh.
"Masih wacana, bukan akan diterapkan pada minggu atau tahun depan," ujarnya di sela workshop bertema Penerapan Kebijakan Ganjil Genap Sebagai Upaya Mengatasi Kemacetan di Jatim di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan penerapan ganjil genap merupakan instruksi dari Kementerian Perhubungan dengan alasan tingkat kemacetan yang cukup tinggi.
Menurut dia, sangat diperlukan pembahasan, diskusi dan perumusan tentang formulasi sebelum diterapkan kebijakan tersebut.
"Sekali lagi, workshop ini jangan dianggap sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan dengan segera. Kami menunggu bagaimana respon masyarakat," ucapnya. Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Brawijaya Malang, Achmad Wicaksono menilai penerapan ganjil genap di Jatim perlu pengkajian yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
"Semuanya perlu dikaji tentang efektif atau tidaknya, kemudian ruas jalan mana saja, lalu bagaimana jalan alternatifnya. Bahkan kalau perlu harus ada uji coba terlebih dahulu," katanya.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan data yang dimilikinya dari inrix.com tentang kemacetan lalu lintas di dunia pada akhir 2017, yakni Indonesia berada di peringkat kedua setelah Thailand.
Terkait tingkat kemacetan kota di dunia, Jakarta berada di urutan 17, sedangkan untuk di Indonesia, Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Kota Bandung dan Kota Malang di urutan kedua dan ketiga.
"Surabaya berada di urutan sembilan dalam daftar tingkat kemacetan di Indonesia," kata dosen teknik sipil bidang transportasi tersebut.
Dengan demikian, kata dia, jika di Jatim dilakukan penerapan ganjil genap maka yang dijadikan proyek percontohan adalah Kota Malang dan Kota Surabaya karena termasuk dalam 10 besar kota dengan kemacetan lalu lintas tinggi di Indonesia.
"Tapi tetap harus ada solusi, apakah sesuai kebijakan ini, ataukah ada kebijakan lain untuk mengatasi masalah kemacetan. Semisal, angkutan umum semakin diefektifkan, atau mungkin kebijakan lain terhadap kendaraan pribadi," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018