Malang (Antaranews Jatim) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang mengkaji kembali efektivitas sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018/2019.
Sistem zonasi yang telah diterapkan pada PPDB 2018/2019 tersebut dikaji kembali dan dievaluasi sekaligus merancang kebijakan PPDB menjadi lebih matang pada tahun depan. Kegiatan tersebut dikemas dalam workshop Strategi Komunikasi Publik dalam Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud Tahun 2018 di Malang, Rabu.
"Tema ini diambil dalam rangka mengkaji efektivitas strategi komunikasi dalam penerapan sistem zonasi PPDB, sekaligus respons dari kebijakan tersebut. Dalam workshop ini juga dilakukan evaluasi bersama terkait kebijakan tersebut," kata peneliti sekaligus dosen Ikom UMM Dr Frida Kusumastuti di sela workshop.
Frida mengemukakan, workshop tersebut merupakan kerja sama lanjutan dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diawali dengan forum diskusi kelompok (forum group discussion/FGD) dan analisis isi media dengan tema serupa.
"Harapan kami, kerja sama sinergis ini dapat menjadi bahan valuasi bersama terkait kebijakan zonasi dalam PPDB 2018, sehingga bisa memberikan kontribusi yang kosntruktif untuk kebijakan selanjutnya," paparnya.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemendikbud Nasrullah menyatakan sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan pada tahun ini di Kota Malang dan sekitarnya berjalan lancar dan tidak ada masalah.
"Namun, yang menjadi pemikiran kita bersama adalah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang cukup mencengangkan, yakni sekitar 15 ribu SMK dan lulusannya juga terbanyak, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran. Pengangguran paling banyak juga dari lulusan SMK," kata Nasrullah.
Nasrullah mengemukakan, dari sekitar 15 ribu SMK tersebut, yang benar-benar sebagai SMK bagus dan berkualitas hanya sekitar 500 sekolah.
Tidak saja tampilan fisik gedung (kelas), guru-guru yang mengajar pun banyak yang kategori guru-guru normatif, bukan guru skill, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan keahlian (kompetensi) sebagai guru vokasi (SMK)," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Humas UMM itu, keberadaan SMK secara bertahap dilakukan revitalisasi, bahkan saat ini sudah banyak guru SMK yang diberi pelatihan khusus agar memiliki keahlian ganda, termasuk pelatihan di luar negeri (Jerman).
"Selain itu, SMK harus pandai-pandai mencari mitra kerja, khususnya dari kalangan industri agar bisa menopang kebutuhan pendanaan SMK bersangkutan. Dengan pendanaan yang kuat, siswa siswi lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja dengan keahlian dan kemampuan yang cukup mumpuni di bidangnya," katanya.
Selain membahas sisten zonasi PPDB, dalam workshop itu juga dibahas tentang anggaran pendidikan yang dikucurkan dari APBN serta kondisi SMK yang perlu direvitalisasi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Sistem zonasi yang telah diterapkan pada PPDB 2018/2019 tersebut dikaji kembali dan dievaluasi sekaligus merancang kebijakan PPDB menjadi lebih matang pada tahun depan. Kegiatan tersebut dikemas dalam workshop Strategi Komunikasi Publik dalam Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud Tahun 2018 di Malang, Rabu.
"Tema ini diambil dalam rangka mengkaji efektivitas strategi komunikasi dalam penerapan sistem zonasi PPDB, sekaligus respons dari kebijakan tersebut. Dalam workshop ini juga dilakukan evaluasi bersama terkait kebijakan tersebut," kata peneliti sekaligus dosen Ikom UMM Dr Frida Kusumastuti di sela workshop.
Frida mengemukakan, workshop tersebut merupakan kerja sama lanjutan dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diawali dengan forum diskusi kelompok (forum group discussion/FGD) dan analisis isi media dengan tema serupa.
"Harapan kami, kerja sama sinergis ini dapat menjadi bahan valuasi bersama terkait kebijakan zonasi dalam PPDB 2018, sehingga bisa memberikan kontribusi yang kosntruktif untuk kebijakan selanjutnya," paparnya.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemendikbud Nasrullah menyatakan sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan pada tahun ini di Kota Malang dan sekitarnya berjalan lancar dan tidak ada masalah.
"Namun, yang menjadi pemikiran kita bersama adalah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang cukup mencengangkan, yakni sekitar 15 ribu SMK dan lulusannya juga terbanyak, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran. Pengangguran paling banyak juga dari lulusan SMK," kata Nasrullah.
Nasrullah mengemukakan, dari sekitar 15 ribu SMK tersebut, yang benar-benar sebagai SMK bagus dan berkualitas hanya sekitar 500 sekolah.
Tidak saja tampilan fisik gedung (kelas), guru-guru yang mengajar pun banyak yang kategori guru-guru normatif, bukan guru skill, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan keahlian (kompetensi) sebagai guru vokasi (SMK)," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut mantan Kepala Humas UMM itu, keberadaan SMK secara bertahap dilakukan revitalisasi, bahkan saat ini sudah banyak guru SMK yang diberi pelatihan khusus agar memiliki keahlian ganda, termasuk pelatihan di luar negeri (Jerman).
"Selain itu, SMK harus pandai-pandai mencari mitra kerja, khususnya dari kalangan industri agar bisa menopang kebutuhan pendanaan SMK bersangkutan. Dengan pendanaan yang kuat, siswa siswi lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja dengan keahlian dan kemampuan yang cukup mumpuni di bidangnya," katanya.
Selain membahas sisten zonasi PPDB, dalam workshop itu juga dibahas tentang anggaran pendidikan yang dikucurkan dari APBN serta kondisi SMK yang perlu direvitalisasi.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018