Situbondo (Antaranews Jatim) - DPRD Situbondo, Jawa Timur, segera memanggil Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) setempat untuk mengevaluasi realisasi PAD pajak bumi dan bangun (PBB) yang menurun.
"Pada akhir Tahun Anggaran 2018 DPRD fokus membentuk pansus yang dibebani tugas khusus untuk menelaah optimalisasi semua pendapatan asli daerah atau PAD Pemkab Situbondo," ujar Ketua Panitia Khusus Optimalisasi Pengawasan PAD DPRD Situbondo, Hadi Prianto di Situbondo, Selasa.
Dalam kerangka kerja pansus, lanjut dia, aka melakukan pengawasan khusus terhadap potensi-potensi dan aset-aset yang menghasilkan pendapatan asli daerah.
Pada Rabu (14/11), katanya, akan dilaksanakan rapat perdana panitia khusus dengan DPPKAD Kabupaten Situbondo dan pansus akan meminta semua data objek pajak dan retribusi yang menghasilkan pendapatan asli daerah.
"Untuk pajak, utamanya pajak bumi dan bangunan (PBB) memang potensi pendapatannya sangat tinggi namun realisasinya masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi apa yang sebenarnya menjadi kendala," ucapnya.
Selain itu, menurut Hadi, termasuk juga pajak hotel dan restoran yang tidak terimplementasi dengan baik akan dilakukan pendataan semua wajib pajak yang ada dan kendalanya serta akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap objek pajak termasuk retribusi daerah.
"Untuk realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan dan pansus akan melakukan evaluasi bersama DPPKAD," katanya.
Data diperoleh, piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 2017 terus bertambah mencapai Rp22 miliar.
Lambannya penagihan piutang ini menyebabkan uang pemkab yang macet terus bertambah dari tahun ke tahun.
Pada 2016 piutang sekitar Rp20,9 miliar dan pada 2017 meningkat menjadi Rp24 miliar atau naik Rp3,1 miliar.
Dari Rp24 miliar tersebut, terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu Rp22 miliar dan sejauh ini DPPKAD setempat selalu mengeluhkan validasi data penunggak pajak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Pada akhir Tahun Anggaran 2018 DPRD fokus membentuk pansus yang dibebani tugas khusus untuk menelaah optimalisasi semua pendapatan asli daerah atau PAD Pemkab Situbondo," ujar Ketua Panitia Khusus Optimalisasi Pengawasan PAD DPRD Situbondo, Hadi Prianto di Situbondo, Selasa.
Dalam kerangka kerja pansus, lanjut dia, aka melakukan pengawasan khusus terhadap potensi-potensi dan aset-aset yang menghasilkan pendapatan asli daerah.
Pada Rabu (14/11), katanya, akan dilaksanakan rapat perdana panitia khusus dengan DPPKAD Kabupaten Situbondo dan pansus akan meminta semua data objek pajak dan retribusi yang menghasilkan pendapatan asli daerah.
"Untuk pajak, utamanya pajak bumi dan bangunan (PBB) memang potensi pendapatannya sangat tinggi namun realisasinya masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi apa yang sebenarnya menjadi kendala," ucapnya.
Selain itu, menurut Hadi, termasuk juga pajak hotel dan restoran yang tidak terimplementasi dengan baik akan dilakukan pendataan semua wajib pajak yang ada dan kendalanya serta akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap objek pajak termasuk retribusi daerah.
"Untuk realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan dan pansus akan melakukan evaluasi bersama DPPKAD," katanya.
Data diperoleh, piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 2017 terus bertambah mencapai Rp22 miliar.
Lambannya penagihan piutang ini menyebabkan uang pemkab yang macet terus bertambah dari tahun ke tahun.
Pada 2016 piutang sekitar Rp20,9 miliar dan pada 2017 meningkat menjadi Rp24 miliar atau naik Rp3,1 miliar.
Dari Rp24 miliar tersebut, terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu Rp22 miliar dan sejauh ini DPPKAD setempat selalu mengeluhkan validasi data penunggak pajak. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018