Situbondo (Antaranews Jatim) - DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menginginkan calon Direktur BPR Syariah yang lolos seleksi memiliki orientasi dan komitmen mengembangkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Oleh karena itu, kami meminta agar dalam seleksi rekrutmen direktur BPRS `track record` atau rekam jejak calon jadi prioritas utama berkomitmen mengembangkan UMKM," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto kepada wartawan di Situbondo, Minggu.
Ia juga menegaskan agar proses seleksi direktur BPRS dilakukan secara transparan dan Komisi II DPRD Situbondo akan terus memantau setiap tahapan seleksi.
Menurut dia, baru kali ini rekrutmen calon direktur salah satu BUMD milik pemerintah daerah dilakukan secara terbuka.
Selain itu, lanjut dia, calon direktur BPR Syariah perlu memiliki orientasi dan komitmen mengembangkan UMKM di Situbondo, karena salah satu tujuan pendirian BPR Syariah untuk memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pedagang kecil.
"Pemkab Situbondo harus belajar dari direktur sebelumnya yang diberhentikan karena dinilai gagal menjalankan BPR Syariah," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Situbondo Syaifullah mengemukakan, saat ini ada lima calon direktur BPR Syariah mengikuti seleksi.
"Lima calon yang sudah dinyatakan lulus administrasi tersebut mengikuti tes tulis," katanya.
Syaifullah menjelaskan, pelamar direktur BPRS sebenarnya ada 10 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi hanya lima orang memenuhi syarat menjadi calon direktur bank milik Pemkab Situbondo itu.
"Kelima calon Direktur BPR Syariah akan mengikuti seleksi beberapa kali tahapan, mulai tes tulis dan psikotes dan selanjutnya kelima calon direktur akan mengikuti tes wawancara pada Minggu (11/11)," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Oleh karena itu, kami meminta agar dalam seleksi rekrutmen direktur BPRS `track record` atau rekam jejak calon jadi prioritas utama berkomitmen mengembangkan UMKM," ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto kepada wartawan di Situbondo, Minggu.
Ia juga menegaskan agar proses seleksi direktur BPRS dilakukan secara transparan dan Komisi II DPRD Situbondo akan terus memantau setiap tahapan seleksi.
Menurut dia, baru kali ini rekrutmen calon direktur salah satu BUMD milik pemerintah daerah dilakukan secara terbuka.
Selain itu, lanjut dia, calon direktur BPR Syariah perlu memiliki orientasi dan komitmen mengembangkan UMKM di Situbondo, karena salah satu tujuan pendirian BPR Syariah untuk memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pedagang kecil.
"Pemkab Situbondo harus belajar dari direktur sebelumnya yang diberhentikan karena dinilai gagal menjalankan BPR Syariah," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Situbondo Syaifullah mengemukakan, saat ini ada lima calon direktur BPR Syariah mengikuti seleksi.
"Lima calon yang sudah dinyatakan lulus administrasi tersebut mengikuti tes tulis," katanya.
Syaifullah menjelaskan, pelamar direktur BPRS sebenarnya ada 10 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi hanya lima orang memenuhi syarat menjadi calon direktur bank milik Pemkab Situbondo itu.
"Kelima calon Direktur BPR Syariah akan mengikuti seleksi beberapa kali tahapan, mulai tes tulis dan psikotes dan selanjutnya kelima calon direktur akan mengikuti tes wawancara pada Minggu (11/11)," paparnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018