Situbondo (Antaranews Jatim) - Belasan warga mendatangi kantor DPRD Situbondo, Jawa Timur, mengadukan kenaikan tarif retribusi lahan rumah dan toko secara sepihak oleh pemkab setempat.
"Kedatangan kami ke DPRD untuk mengadukan keberatan kenaikan retribusi atau sewa tanah untuk toko dan ruko yang sepihak serta kami dipaksa menandatangani kenaikan retribusi oleh petugas dari dinas terkait," ujar Ketua Perkumpulan Warga Tionghoa Situbondo, Linda usai dengar pendapat (hearing) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Situbondo, Jumat (2/11).
Ia menjelaskan, lahan milik Pemkab Situbondo di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, selama ini disewa atau para penghuni membayar retribusi Rp48.000 per meter (sewa tanah) per tahun, namun sejak tahun 2012 hingga sekarang retribusi dinaikkan sepihak sebesar Rp200.000 per meter per tahun.
Kenaikan retribusi Rp200.000 per meter per tahun, katanya, sangat memberatkan belasan warga sebabt selama beberapa tahun terakhir omzet dari perniagaan di Jalan Irian Jaya terus berkurang alias sepi pembeli khususnya bagi penyewa lahan tanah milik Pemkab Situbondo yang hanya membuka toko kelontong dan kain.
"Kalau bagi penyewa yang sudah banyak duit tidak masalah, akan tetapi bagaimana dengan toko yang hanya menjual kain dan omzetnya yang tidak seberapa. Bahkan kami kerap menggelar kegiatan di Jalan Irian Jaya untuk meningkatkan geliat pasar," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan bahwa karena belum adanya solusi atas keberatan kenaikan restribusi tersebut, para penyewa (penghuni) mengadukan ke DPRD.
"Sebelumnya mereka juga telah berkirim surat kepada Bupati Situbondo, namun karena belum juga ada solusi mereka mengadukan kepada kami," katanya.
Menurut dia, para penyewa lahan tanah milik pemerintah daerah yang saat ini sudah dibangun toko berharap kenaikan retribusi tidak terlalu membebankan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Nanti kami akan mencari solusi terbaik atas pengaduan belasan warga Tionghoa tersebut," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kedatangan kami ke DPRD untuk mengadukan keberatan kenaikan retribusi atau sewa tanah untuk toko dan ruko yang sepihak serta kami dipaksa menandatangani kenaikan retribusi oleh petugas dari dinas terkait," ujar Ketua Perkumpulan Warga Tionghoa Situbondo, Linda usai dengar pendapat (hearing) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Situbondo, Jumat (2/11).
Ia menjelaskan, lahan milik Pemkab Situbondo di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, selama ini disewa atau para penghuni membayar retribusi Rp48.000 per meter (sewa tanah) per tahun, namun sejak tahun 2012 hingga sekarang retribusi dinaikkan sepihak sebesar Rp200.000 per meter per tahun.
Kenaikan retribusi Rp200.000 per meter per tahun, katanya, sangat memberatkan belasan warga sebabt selama beberapa tahun terakhir omzet dari perniagaan di Jalan Irian Jaya terus berkurang alias sepi pembeli khususnya bagi penyewa lahan tanah milik Pemkab Situbondo yang hanya membuka toko kelontong dan kain.
"Kalau bagi penyewa yang sudah banyak duit tidak masalah, akan tetapi bagaimana dengan toko yang hanya menjual kain dan omzetnya yang tidak seberapa. Bahkan kami kerap menggelar kegiatan di Jalan Irian Jaya untuk meningkatkan geliat pasar," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Priyanto mengatakan bahwa karena belum adanya solusi atas keberatan kenaikan restribusi tersebut, para penyewa (penghuni) mengadukan ke DPRD.
"Sebelumnya mereka juga telah berkirim surat kepada Bupati Situbondo, namun karena belum juga ada solusi mereka mengadukan kepada kami," katanya.
Menurut dia, para penyewa lahan tanah milik pemerintah daerah yang saat ini sudah dibangun toko berharap kenaikan retribusi tidak terlalu membebankan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Nanti kami akan mencari solusi terbaik atas pengaduan belasan warga Tionghoa tersebut," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018