Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui penggratisan biaya melintas di Jembatan Suramadu semakin berdampak pada transportasi penyeberangan kapal feri Ujung-Kamal.
"Setiap perubahan maka pasti ada yang tersingkirkan. Sama dengan gaya hidup kita sehari-hari, kalau sudah ada sesuatu baru maka yang lama akan ditinggalkan," ujarnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.
Pembebasan tarif Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (27/10) menuai pro kontra, bahkan membuat pengusaha kapal penyeberangan di rute yang menghubugkan Pulau Jawa dan Pulau Madura bersuara.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, pro kontra yang terjadi sangat wajar, tapi jika tak ada pembaharuan maka keadaan hanya stagnan.
Padahal, kata dia, diubahnya status tol Suramadu menjadi non-tol disebut akan mampu mengurangi disparitas antara daerah di Jawa dan Madura, termasuk upaya meningkatkan investasi yang berimbas pada perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan kapal Ferry dan mengajaknya membahas solusi terbaik.
"Pihak terkait akan duduk bersama mencari solusi bagaimana jika penumpang kapal terus menurun, apakah pindah ke lokasi lain ataukah seperti apa. Tapi yang jelas, Pemprov tidak ada subsidi untuk penyeberangan Ujung-Kamal," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di sela peresmian penggratisan Suramadu beberapa waktu lalu mengaku tetap mengupayakan Pelabuhan Kamal tetap ramai dikunjungi.
Ra Latif, sapaan akrabnya, berkomitmen tetap menaruh perhatian terhadap nasib Pelabuhan Kamal, Bangkalan, yang sejak Jembatan Suramadu dioperasikan pada 10 Juni 2009 terbilang sepi.
"Soal Pelabuhan Kamal ini nanti kami akan duduk bersama pemangku kebijakan lainnya untuk membahas pengembangan ke depannya, salah satunya destinasi wisata," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Setiap perubahan maka pasti ada yang tersingkirkan. Sama dengan gaya hidup kita sehari-hari, kalau sudah ada sesuatu baru maka yang lama akan ditinggalkan," ujarnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.
Pembebasan tarif Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (27/10) menuai pro kontra, bahkan membuat pengusaha kapal penyeberangan di rute yang menghubugkan Pulau Jawa dan Pulau Madura bersuara.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, pro kontra yang terjadi sangat wajar, tapi jika tak ada pembaharuan maka keadaan hanya stagnan.
Padahal, kata dia, diubahnya status tol Suramadu menjadi non-tol disebut akan mampu mengurangi disparitas antara daerah di Jawa dan Madura, termasuk upaya meningkatkan investasi yang berimbas pada perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan kapal Ferry dan mengajaknya membahas solusi terbaik.
"Pihak terkait akan duduk bersama mencari solusi bagaimana jika penumpang kapal terus menurun, apakah pindah ke lokasi lain ataukah seperti apa. Tapi yang jelas, Pemprov tidak ada subsidi untuk penyeberangan Ujung-Kamal," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di sela peresmian penggratisan Suramadu beberapa waktu lalu mengaku tetap mengupayakan Pelabuhan Kamal tetap ramai dikunjungi.
Ra Latif, sapaan akrabnya, berkomitmen tetap menaruh perhatian terhadap nasib Pelabuhan Kamal, Bangkalan, yang sejak Jembatan Suramadu dioperasikan pada 10 Juni 2009 terbilang sepi.
"Soal Pelabuhan Kamal ini nanti kami akan duduk bersama pemangku kebijakan lainnya untuk membahas pengembangan ke depannya, salah satunya destinasi wisata," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018