Madiun (Antaranews Jatim) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun menggadeng ribuan pengawas patisipatif guna membantu melakukan pengawasan terhadap para caleg dan tim pemenangan peserta pilpres selama masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung.
Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko di Madiun, Selasa, mengatakan bahwa para pengawas partisipatif tersebut berasal dari mahasiswa dan anggota organisasi kepemudaan untuk mengawasi gerak-gerik para caleg.
"Bawaslu Kota Madiun telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh perguruan tinggi dan lima organisasi kepemudaan di Madiun untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi para caleg di Kota Madiun," katanya.
Menurut dia, ada sebanyak 21.000 orang dari 12 lembaga itu yang menjadi pengawas partisipatif. Mereka akan mengawasi atau memantau kegiatan kampanye para caleg yang jumlahnya di Kota Madiun mencapai 325 orang, 28 calon anggota DPD, dan dua tim pemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden.
Ia menyebutkan nama perguruan tinggi tersebut, yakni Unipma, Unmer, Poltek, Widya Mandala, dan STAI Madiun.
Untuk organisasi kepemudaan, ada Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Katolik, Pramuka, dan Pemuda Kristen.
Ia menjelaskan bahwa para pengawas partisipatif tesebut akan diundang untuk medapatkan pemahaman teknis mengenai pengawasan dan pelaporan pelanggaran kampanye.
"Jika ada caleg atau tim pemenangan capres yang melakukan pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu," kata Kokok.
Ia menambahkan bahwa pengawasan kegiatan kampanye para caleg, calon anggota DPD, dan tim pemenangan calon presiden/wakil presiden tersebut guna mengantisipasi pelanggaran kampanye yang rawan tejadi, di antaranya kampanye hitam, penyebaran berita bohong (hoaks), politisasi SARA, dan praktik politik uang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko di Madiun, Selasa, mengatakan bahwa para pengawas partisipatif tersebut berasal dari mahasiswa dan anggota organisasi kepemudaan untuk mengawasi gerak-gerik para caleg.
"Bawaslu Kota Madiun telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh perguruan tinggi dan lima organisasi kepemudaan di Madiun untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi para caleg di Kota Madiun," katanya.
Menurut dia, ada sebanyak 21.000 orang dari 12 lembaga itu yang menjadi pengawas partisipatif. Mereka akan mengawasi atau memantau kegiatan kampanye para caleg yang jumlahnya di Kota Madiun mencapai 325 orang, 28 calon anggota DPD, dan dua tim pemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden.
Ia menyebutkan nama perguruan tinggi tersebut, yakni Unipma, Unmer, Poltek, Widya Mandala, dan STAI Madiun.
Untuk organisasi kepemudaan, ada Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Katolik, Pramuka, dan Pemuda Kristen.
Ia menjelaskan bahwa para pengawas partisipatif tesebut akan diundang untuk medapatkan pemahaman teknis mengenai pengawasan dan pelaporan pelanggaran kampanye.
"Jika ada caleg atau tim pemenangan capres yang melakukan pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu," kata Kokok.
Ia menambahkan bahwa pengawasan kegiatan kampanye para caleg, calon anggota DPD, dan tim pemenangan calon presiden/wakil presiden tersebut guna mengantisipasi pelanggaran kampanye yang rawan tejadi, di antaranya kampanye hitam, penyebaran berita bohong (hoaks), politisasi SARA, dan praktik politik uang. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018