Madiun (Antaranews Jatim) - Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Administrasi Karir Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun Joedhi Riandono menyatakan rekrutmen CPNS yang akan digelar pemerintah tahun 2018, diprioritaskan untuk tenaga didik dan kesehatan.
"Memang instruksi dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Makanya, jatah untuk dua bidang tersebut akan lebih banyak," ujar Joedhi kepada wartawan, Jumat.
Menurut dia, kuota formasi untuk Pemkot Madiun memang sudah turun, yakni dijatah 174 formasi. jatah tersebut disetujui lebih kecil dari jumlah formasi yang diusulkan Pemkot Madiun.
Adapun, Kota Madiun hanya mengusulkan sebanyak 198 formasi saat rekrutmen CPNS tahun 2018 ini. Jumlah usulan itu sesuai dengan data pegawai yang pensiun di 2017.
"Daerah hanya boleh mengusulkan formasi sesuai data pensiun tahun pengusulan. Makanya Kota Madiun hanya mengusulkan sebanyak 198 formasi dan disetujui 174 formasi," katanya.
Meski jatah telah turun, namun untuk rinciannya masih dalam pembahasaan. Untuk itu, pihaknya intensif melakukan konsultasi dengan BKN Provinsi Jatim dan pusat terkait hal tersebut.
"Jadi meski jatah sudah turun, namun belum "fix". Ada juga beberapa daerah yang jatah formasi keliru. Namun, yang pasti jatah akan lebih banyak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan," tegasnya.
Pihaknya mengakui, jatah formasi yang disetujui tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pegawai. Sebab, rata-rata 200 PNS pensiun setiap tahunnya di Kota Madiun. Sedangkan, rekrutmen CPNS terakhir kali dilakukan pada tahun 2010.
Joedhi menambahkan, pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 semuanya ditentukan pusat, yakni di panitia seleksi nasional (Panselnas) yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Mulai dari formasi, jadwal seleksi, soal seleksi, hingga pengumuman, semuanya dari pusat.
Bahkan, panitia rekrutmen juga langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meskipun lokasi seleksi dilakukan daerah. Selain pusat, seleksi CPNS kali ini sudah berbasis dalam jaringan (daring) atau "online" yang servernya juga berpusat di BKN.
"Semua proses rekrutmen ada di pusat. Daerah hanya bantu melaksanakan. Jadi hanya melalui satu pintu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Memang instruksi dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Makanya, jatah untuk dua bidang tersebut akan lebih banyak," ujar Joedhi kepada wartawan, Jumat.
Menurut dia, kuota formasi untuk Pemkot Madiun memang sudah turun, yakni dijatah 174 formasi. jatah tersebut disetujui lebih kecil dari jumlah formasi yang diusulkan Pemkot Madiun.
Adapun, Kota Madiun hanya mengusulkan sebanyak 198 formasi saat rekrutmen CPNS tahun 2018 ini. Jumlah usulan itu sesuai dengan data pegawai yang pensiun di 2017.
"Daerah hanya boleh mengusulkan formasi sesuai data pensiun tahun pengusulan. Makanya Kota Madiun hanya mengusulkan sebanyak 198 formasi dan disetujui 174 formasi," katanya.
Meski jatah telah turun, namun untuk rinciannya masih dalam pembahasaan. Untuk itu, pihaknya intensif melakukan konsultasi dengan BKN Provinsi Jatim dan pusat terkait hal tersebut.
"Jadi meski jatah sudah turun, namun belum "fix". Ada juga beberapa daerah yang jatah formasi keliru. Namun, yang pasti jatah akan lebih banyak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan," tegasnya.
Pihaknya mengakui, jatah formasi yang disetujui tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pegawai. Sebab, rata-rata 200 PNS pensiun setiap tahunnya di Kota Madiun. Sedangkan, rekrutmen CPNS terakhir kali dilakukan pada tahun 2010.
Joedhi menambahkan, pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 semuanya ditentukan pusat, yakni di panitia seleksi nasional (Panselnas) yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Mulai dari formasi, jadwal seleksi, soal seleksi, hingga pengumuman, semuanya dari pusat.
Bahkan, panitia rekrutmen juga langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meskipun lokasi seleksi dilakukan daerah. Selain pusat, seleksi CPNS kali ini sudah berbasis dalam jaringan (daring) atau "online" yang servernya juga berpusat di BKN.
"Semua proses rekrutmen ada di pusat. Daerah hanya bantu melaksanakan. Jadi hanya melalui satu pintu," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018