Surabaya (Antaranews Jatim) - Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya siap melawan upaya pihak-pihak yang akan menghidupkan kembali Dolly sebagai tempat prostitusi yang sebelumnya telah resmi ditutup Pemerintah Kota Surabaya beberapa tahun lalu.
"Kami terus mengawal serta bergandengan dengan ormas Islam lainnya untuk tetap mengawal isu ini. Seluruh ormas Islam akan turun, terutama ormas di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)," kata Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya M Faridz Afif di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menolak gugatan "class action" atau gugatan hukum perwakilan kelompok yang mengatasnamakan warga Jarak–Dolly kepada Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai Rp270 Miliar atas dasar telah merenggut mata perekonomian warga eks lokalisasi Dolly.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menolak upaya-upaya dibukanya rumah musik yang akan melahirkan kembali bibit-bibit prostitusi di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Kami dukung upaya warga menolak rencana rumah musik karena tidak ingin ada bibit-bibit lagi prostitusi di Jarak dan Dolly," katanya.
Aksi penolakan ini juga sempat digelar ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Dolly (Forkaji) dan GP Ansor Surabaya di depan Pengadilan Negeri (PN) Jalan Arjuno, Kamis siang.
Mereka membentangkan spanduk di antaranya bertuliskan "Penutupan Lokalisasi Dolly Harga Mati", "Dolly Sekarang Sudah Baik Jangan Diganggu Lagi", dan lainnya.
Korlap Aksi Forkaji, Kurnia Cahyanto mengatakan selama ini warga Dolly tidak pernah merasakan adanya intimidasi dan diskriminasi dari pihak manapun, kalaupun ada, itu hanya dirasakan oleh kelompok yang mempunyai kepentingan.
Bahkan, lanjut dia, saat ini sudah ada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi sandal dan sepatu dengan mempekerjakan warga sekitar Dolly. Bahkan UKM tersebut sempat kebanjiran order sandal dari beberapa hotel yang ada di Surabaya.
"Kami sendiri kurang tenaga kerja. Kalau mereka ngomong tidak ada peningkatan ekonomi, itu bohong," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami terus mengawal serta bergandengan dengan ormas Islam lainnya untuk tetap mengawal isu ini. Seluruh ormas Islam akan turun, terutama ormas di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)," kata Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya M Faridz Afif di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menolak gugatan "class action" atau gugatan hukum perwakilan kelompok yang mengatasnamakan warga Jarak–Dolly kepada Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai Rp270 Miliar atas dasar telah merenggut mata perekonomian warga eks lokalisasi Dolly.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menolak upaya-upaya dibukanya rumah musik yang akan melahirkan kembali bibit-bibit prostitusi di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Kami dukung upaya warga menolak rencana rumah musik karena tidak ingin ada bibit-bibit lagi prostitusi di Jarak dan Dolly," katanya.
Aksi penolakan ini juga sempat digelar ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Dolly (Forkaji) dan GP Ansor Surabaya di depan Pengadilan Negeri (PN) Jalan Arjuno, Kamis siang.
Mereka membentangkan spanduk di antaranya bertuliskan "Penutupan Lokalisasi Dolly Harga Mati", "Dolly Sekarang Sudah Baik Jangan Diganggu Lagi", dan lainnya.
Korlap Aksi Forkaji, Kurnia Cahyanto mengatakan selama ini warga Dolly tidak pernah merasakan adanya intimidasi dan diskriminasi dari pihak manapun, kalaupun ada, itu hanya dirasakan oleh kelompok yang mempunyai kepentingan.
Bahkan, lanjut dia, saat ini sudah ada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi sandal dan sepatu dengan mempekerjakan warga sekitar Dolly. Bahkan UKM tersebut sempat kebanjiran order sandal dari beberapa hotel yang ada di Surabaya.
"Kami sendiri kurang tenaga kerja. Kalau mereka ngomong tidak ada peningkatan ekonomi, itu bohong," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018