Situbondo (Antaranews Jatim) - Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zainiye, mengemukakan anggaran di bidang pariwisata pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp10,9 miliar tergolong kecil dibandingkan dengan prioritas pembangunan.
"Untuk anggaran pariwisata yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfom Anggaran (KUA PPAS) 2019 memang masih kecil dan ada perbedaan angka yang cukup jauh dibandingkan dengan anggaran infrastruktur lain yang melekat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya," kata dia kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Ia menyebutkan, dari total belanja langsung yang tertuang di KUA PPAS 2019 sebesar Rp1,2 triliun, untuk anggaran bidang pariwisata hanya 0,92 persen dan sedangkan anggaran bidang infrastruktur di OPD lainnya bahkan ada yang mencapai 23 persen.
Kendati demikian, katanya, tidak masalah anggaran untuk infarstruktur di OPD lain lebih besar, akan tetapi harus ada yang dialokasi untuk menunjang kepentingan pariwisata atau 25 persen untuk penguatan destinasi wisata.
"Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah daerah apakah ada anggaran di OPD lain yang digunakan untuk penguatan wisata atau belum ada gambaran secara detail," ujarnya.
Menurut Zainiye, pada prinsipnya semua OPD harus terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat pemerintah daerah setempat sedang mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019.
"Persoalan wisata bukan hanya kewajiban Dinas Pariwisata, namun juga menjadi tanggung jawab semua Organisasi Perangkat Daerah lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sebelum pembahasan KUA PPAS oleh masing-masing komisi, DPRD akan memanggil eksekutif guna memastikan keterlibatan OPD lain dalam penguatan pariwisata, seperti "master plan" pariwisata seperti apa dan target jumlah kunjungan di setiap destinasi wisata.
Ia menjelaskan, tema pembangunan di rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Tahun 2019 yakni pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan.
"Mengacu pada tema itu, berarti ada tiga poin prioritas penganggaran kawasan strategis, pariwisata dan kemandirian pangan," kata politikus PPP itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Untuk anggaran pariwisata yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfom Anggaran (KUA PPAS) 2019 memang masih kecil dan ada perbedaan angka yang cukup jauh dibandingkan dengan anggaran infrastruktur lain yang melekat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya," kata dia kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Ia menyebutkan, dari total belanja langsung yang tertuang di KUA PPAS 2019 sebesar Rp1,2 triliun, untuk anggaran bidang pariwisata hanya 0,92 persen dan sedangkan anggaran bidang infrastruktur di OPD lainnya bahkan ada yang mencapai 23 persen.
Kendati demikian, katanya, tidak masalah anggaran untuk infarstruktur di OPD lain lebih besar, akan tetapi harus ada yang dialokasi untuk menunjang kepentingan pariwisata atau 25 persen untuk penguatan destinasi wisata.
"Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah daerah apakah ada anggaran di OPD lain yang digunakan untuk penguatan wisata atau belum ada gambaran secara detail," ujarnya.
Menurut Zainiye, pada prinsipnya semua OPD harus terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat pemerintah daerah setempat sedang mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019.
"Persoalan wisata bukan hanya kewajiban Dinas Pariwisata, namun juga menjadi tanggung jawab semua Organisasi Perangkat Daerah lainnya," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sebelum pembahasan KUA PPAS oleh masing-masing komisi, DPRD akan memanggil eksekutif guna memastikan keterlibatan OPD lain dalam penguatan pariwisata, seperti "master plan" pariwisata seperti apa dan target jumlah kunjungan di setiap destinasi wisata.
Ia menjelaskan, tema pembangunan di rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Tahun 2019 yakni pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan.
"Mengacu pada tema itu, berarti ada tiga poin prioritas penganggaran kawasan strategis, pariwisata dan kemandirian pangan," kata politikus PPP itu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018