Jakarta (Antaranews jatim) - Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib memulai tugas untuk memimpin rangkaian pertemuan di Jenewa, Swiss terkait penghentian perlombaan dan pelucutan senjata nuklir.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan hingga pertengahan Agustus 2018 itu dilakukan dalam kerangka Konferensi Pelucutan Senjata atau yang dikenal dengan "Conference on Disarmament" (CD).
"Amanat ini merupakan bentuk kepercayaan, sekaligus pengakuan komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia, serta berkontribusi dalam mencapai dunia yang bebas senjata nuklir," kata Duta Besar Hasan Kleib.
Dia menjelaskan bahwa salah satu prioritas yang akan dikedepankan oleh Indonesia dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah mengakselerasi upaya mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
Pemerintah Indonesia akan mengedepankan peran selaku penghubung di dalam menyelaraskan perbedaan posisi dan pendekatan diantara negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara tanpa senjata nuklir.
"Bukan merupakan upaya yang mudah mengingat sejumlah negara masih mengandalkan senjata nuklir dalam doktrin militer nasionalnya. Beberapa diantaranya bahkan terus melakukan modernisasi kekuatan persenjataan nuklirnya," ujar Hasan.
"Situasi juga semakin kompleks dengan perkembangan dinamika keamanan di berbagai kawasan di dunia, khususnya di Semenanjung Korea dan Timur Tengah," lanjutnya.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara dengan memanfaatkan ruang dialog antarnegara pada berbagai forum internasional, khususnya pada Konferensi Pelucutan Senjata di Jenewa.
Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan momentum bagi negara-negara untuk menyepakati sebuah kesepakatan internasional terkait penghapusan senjata nuklir.
Wakil Tetap RI untuk PBB mengemban tugas untuk memimpin konferensi itu setelah dipilih melalui sensus oleh seluruh negara anggota Conference on Disarmament dalam Pertemuan Pleno pada 27 Maret 2018 yang lalu.
"Conference on Disarmament" di Jenewa merupakan satu-satunya forum multilateral yang memiliki mandat untuk menegosiasikan berbagai kesepakatan internasional di bidang pelucutan senjata.
Beranggotakan 65 negara, termasuk seluruh negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara dengan kekuatan militer paling signifikan di dunia, Conference on Disarmanent telah menghasilkan berbagai perjanjian internasional terkait pengaturan dan pelucutan senjata, Antara lain Konvensi Senjata Biologi, Konvensi Senjata Kimia dan Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan hingga pertengahan Agustus 2018 itu dilakukan dalam kerangka Konferensi Pelucutan Senjata atau yang dikenal dengan "Conference on Disarmament" (CD).
"Amanat ini merupakan bentuk kepercayaan, sekaligus pengakuan komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia, serta berkontribusi dalam mencapai dunia yang bebas senjata nuklir," kata Duta Besar Hasan Kleib.
Dia menjelaskan bahwa salah satu prioritas yang akan dikedepankan oleh Indonesia dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah mengakselerasi upaya mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
Pemerintah Indonesia akan mengedepankan peran selaku penghubung di dalam menyelaraskan perbedaan posisi dan pendekatan diantara negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara tanpa senjata nuklir.
"Bukan merupakan upaya yang mudah mengingat sejumlah negara masih mengandalkan senjata nuklir dalam doktrin militer nasionalnya. Beberapa diantaranya bahkan terus melakukan modernisasi kekuatan persenjataan nuklirnya," ujar Hasan.
"Situasi juga semakin kompleks dengan perkembangan dinamika keamanan di berbagai kawasan di dunia, khususnya di Semenanjung Korea dan Timur Tengah," lanjutnya.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk membangun kepercayaan diantara negara-negara dengan memanfaatkan ruang dialog antarnegara pada berbagai forum internasional, khususnya pada Konferensi Pelucutan Senjata di Jenewa.
Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan momentum bagi negara-negara untuk menyepakati sebuah kesepakatan internasional terkait penghapusan senjata nuklir.
Wakil Tetap RI untuk PBB mengemban tugas untuk memimpin konferensi itu setelah dipilih melalui sensus oleh seluruh negara anggota Conference on Disarmament dalam Pertemuan Pleno pada 27 Maret 2018 yang lalu.
"Conference on Disarmament" di Jenewa merupakan satu-satunya forum multilateral yang memiliki mandat untuk menegosiasikan berbagai kesepakatan internasional di bidang pelucutan senjata.
Beranggotakan 65 negara, termasuk seluruh negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara dengan kekuatan militer paling signifikan di dunia, Conference on Disarmanent telah menghasilkan berbagai perjanjian internasional terkait pengaturan dan pelucutan senjata, Antara lain Konvensi Senjata Biologi, Konvensi Senjata Kimia dan Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018