Kediri (Antaranews Jatim) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemerintah masih mengkaji untuk rencana pembangunan Bandara Kediri dan dimungkinkan pada 2019 akan bisa dibangun.
"Saat ini masih tingkatkan untuk desainnya, penyelesaian tanahnya, sehingga jika itu selesai 2019 bisa dibangun," katanya saat menghadiri peresmian Jembatan Wijaya Kusuma di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.
Ia mengatakan, kebutuhan tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Bandara Kediri juga relatif. Diperkirakan luas lahan bandara tersebut sekitar 300-400 hektare. Saat ini tanah yang sudah dibebaskan sekitar 78 persen.
Menhub juga menambahkan, untuk pengelolaan direncanakan juga akan dikelola oleh korporasi yang berwenang, namun apakah PT Angkasa Pura I (Persero) atau PT Angkasa Pura II (Persero), hingga kini belum diputuskan.
"Untuk pengelola kan korporasi yang memiliki wewenang, apakah AP 1 atau II," kata dia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga hadir di acara tersebut mengaku awalnya tidak membayangkan di Kediri akan mempunyai bandara. Namun, dengan adanya bandara tentunya bisa membawa dampak yang positif.
Ia menyebut, saat ini semua perizinan untuk rencana pembangunan bandara telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Namun dirinya mengakui ada beberapa masalah salah satunya adalah pembebasan tanah.
Dirinya juga sangat berharap, masyarakat akan mendukung rencana ini sebab ke depan juga demi masyakat dan tidak berharap, ada pihak-pihak yang sengaja mempersulit pembangunan bandara, terlebih lagi pembangunan itu sudah masuk program nasional.
Selain akan dibangun bandara, pemerintah pusat juga berencana membangun jalan tol yang menghubungkan Kertosono-Tulungagung. Saat ini sudah ada jalan tol yang menghubungkan Jombang hingga Sidoarjo, sehingga jarak tempuh relatif lebih singkat, dengan adanya jalan tol Kertosono-Tulungagung juga bisa lebih mempersingkat perjalanan.
"Tol Kertosono-Tulungagung ini diharapkan daerah berkembang menjadi industri baru, ekonomi baru sehingga ekonomi tidak terkonsetransi di Sidoarjo, Surabaya tapi di Keresidenan Kediri bisa berkembang dan itu Presiden tegaskan untuk selesaikan persoalan," katanya.
Pramono juga mengungkapkan, dirinya dengan Menteri PUPR serta Menteri Perhubungan juga sering mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah untuk meninjau pembangunan infrastruktur. Kini, infrastruktur yang baik bukan hanya di Jawa, melainkan luar Jawa juga luar biasa.
Dicontohkan, warga di Sulawesi Selatan dulu tidak membayangkan bisa menikmati fasilitas angkutan kereta api, kini sudah ada. Begitu juga dengan jalan tol Sumatera Kalimatan dan Trans Papua sepanjang 3.800 kilometer juga sudah dibangun di era Presiden Joko Widodo.
Bahkan, dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat. Misalnya di Indonesia Timur, kini harga jual barang relatif turun antara 15-20 persen. Hal ini salah satunya ditopang dari keberhasilan pembangunan di daerah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saat ini masih tingkatkan untuk desainnya, penyelesaian tanahnya, sehingga jika itu selesai 2019 bisa dibangun," katanya saat menghadiri peresmian Jembatan Wijaya Kusuma di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.
Ia mengatakan, kebutuhan tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Bandara Kediri juga relatif. Diperkirakan luas lahan bandara tersebut sekitar 300-400 hektare. Saat ini tanah yang sudah dibebaskan sekitar 78 persen.
Menhub juga menambahkan, untuk pengelolaan direncanakan juga akan dikelola oleh korporasi yang berwenang, namun apakah PT Angkasa Pura I (Persero) atau PT Angkasa Pura II (Persero), hingga kini belum diputuskan.
"Untuk pengelola kan korporasi yang memiliki wewenang, apakah AP 1 atau II," kata dia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga hadir di acara tersebut mengaku awalnya tidak membayangkan di Kediri akan mempunyai bandara. Namun, dengan adanya bandara tentunya bisa membawa dampak yang positif.
Ia menyebut, saat ini semua perizinan untuk rencana pembangunan bandara telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Namun dirinya mengakui ada beberapa masalah salah satunya adalah pembebasan tanah.
Dirinya juga sangat berharap, masyarakat akan mendukung rencana ini sebab ke depan juga demi masyakat dan tidak berharap, ada pihak-pihak yang sengaja mempersulit pembangunan bandara, terlebih lagi pembangunan itu sudah masuk program nasional.
Selain akan dibangun bandara, pemerintah pusat juga berencana membangun jalan tol yang menghubungkan Kertosono-Tulungagung. Saat ini sudah ada jalan tol yang menghubungkan Jombang hingga Sidoarjo, sehingga jarak tempuh relatif lebih singkat, dengan adanya jalan tol Kertosono-Tulungagung juga bisa lebih mempersingkat perjalanan.
"Tol Kertosono-Tulungagung ini diharapkan daerah berkembang menjadi industri baru, ekonomi baru sehingga ekonomi tidak terkonsetransi di Sidoarjo, Surabaya tapi di Keresidenan Kediri bisa berkembang dan itu Presiden tegaskan untuk selesaikan persoalan," katanya.
Pramono juga mengungkapkan, dirinya dengan Menteri PUPR serta Menteri Perhubungan juga sering mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah untuk meninjau pembangunan infrastruktur. Kini, infrastruktur yang baik bukan hanya di Jawa, melainkan luar Jawa juga luar biasa.
Dicontohkan, warga di Sulawesi Selatan dulu tidak membayangkan bisa menikmati fasilitas angkutan kereta api, kini sudah ada. Begitu juga dengan jalan tol Sumatera Kalimatan dan Trans Papua sepanjang 3.800 kilometer juga sudah dibangun di era Presiden Joko Widodo.
Bahkan, dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat. Misalnya di Indonesia Timur, kini harga jual barang relatif turun antara 15-20 persen. Hal ini salah satunya ditopang dari keberhasilan pembangunan di daerah. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018