Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Pjs. Wali Kota Padang Alwis melakukan kunjungan ke Sidoarjo untuk belajar pengamanan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang aman dan demokratis di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
"Kami di sini ingin belajar lebih jauh bagaimana menyelengarakan pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan yang kedua belajar bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang bersih," ujarnya saat berada di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat.
Pihaknya juga belajar bagaimana menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi.
"Kami mencoba menggali strategi penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo, karena penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo dianggap terbaik di tingkat nasional," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, bahwa dinamika pilkada di Sidoarjo berjalan sebagaimana mestinya, tidak jarang antara KPU dan Panwas berbeda pandangan dalam menjalankan aturan, karena keduanya menjalankan tupoksi yang berbeda, meski demikian Wabup Nur Ahmad mengatakan kalau pendekatan budaya dan musyawarah tetap dikedepankan.
"Penyelenggaraan pilkada serentak di Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan budaya dan musyawarah bila terjadi perselisihan pendapat, KPU mau jemput bola dengan mendatangi mengajak musyawarah dan pendekatan kepada siapa saja terlibat perselisihan dalam pemilukada, ini dilakukan untuk pencegahan dini," katanya.
Sedangkan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, kata dia, Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan Kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas.
"Kejaksan dan kepolisian melalui Tim Saber Pungli rutin melakukan sosialisasi persoalan hukum, bagaimana menyelengarakan pemerintahan yang bersih dari pungli maupun praktek korupsi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Padang AKBP Yulmart Try Himawan menanyakan strategi menangani kerawanan menjelang pilkada dan menjaga Kamtibmas.
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji yang mengatakan jika salah satu pendekatan yang penting adalah melakukan koordinasi dengan ulama, tokoh masyarakat, meminta masukan kepada para Kyai dan memposisikan hukum di belakang.
"Yang didahulukan mengedepankan musyawarah selanjutnya terakhir adalah penegakan hukum. Polresta Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan preventif ketimbang represif," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami di sini ingin belajar lebih jauh bagaimana menyelengarakan pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan yang kedua belajar bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang bersih," ujarnya saat berada di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat.
Pihaknya juga belajar bagaimana menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi.
"Kami mencoba menggali strategi penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo, karena penyelenggaraan pilkada di Sidoarjo dianggap terbaik di tingkat nasional," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, bahwa dinamika pilkada di Sidoarjo berjalan sebagaimana mestinya, tidak jarang antara KPU dan Panwas berbeda pandangan dalam menjalankan aturan, karena keduanya menjalankan tupoksi yang berbeda, meski demikian Wabup Nur Ahmad mengatakan kalau pendekatan budaya dan musyawarah tetap dikedepankan.
"Penyelenggaraan pilkada serentak di Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan budaya dan musyawarah bila terjadi perselisihan pendapat, KPU mau jemput bola dengan mendatangi mengajak musyawarah dan pendekatan kepada siapa saja terlibat perselisihan dalam pemilukada, ini dilakukan untuk pencegahan dini," katanya.
Sedangkan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, kata dia, Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan Kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas.
"Kejaksan dan kepolisian melalui Tim Saber Pungli rutin melakukan sosialisasi persoalan hukum, bagaimana menyelengarakan pemerintahan yang bersih dari pungli maupun praktek korupsi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Padang AKBP Yulmart Try Himawan menanyakan strategi menangani kerawanan menjelang pilkada dan menjaga Kamtibmas.
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji yang mengatakan jika salah satu pendekatan yang penting adalah melakukan koordinasi dengan ulama, tokoh masyarakat, meminta masukan kepada para Kyai dan memposisikan hukum di belakang.
"Yang didahulukan mengedepankan musyawarah selanjutnya terakhir adalah penegakan hukum. Polresta Sidoarjo lebih mengedepankan pendekatan preventif ketimbang represif," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018