Nganjuk (Antaranews Jatim) - Debat pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur memanas ketika membahas kontroversi serbuan tenaga kerja asing yang menjadi polemik secara nasional belakangan ini.
Ketiga paslon saling adu argumentasi dan gagasan terkait kebijakan tenaga kerja asing saat debat publik putaran ketiga yang digelar KPU Kabupaten Nganjuk, Rabu(9/5) malam.
Paslon urut tiga Desy Natalia Widya berpendapat tenaga kerja asing tidak dapat ditolak, terlebih lagi di Kabupaten Nganjuk yang banyak terdapat perusahaan besar sepanjang wilayah Provinsi Jatim dan Jateng.
Harus ada nota kesepahaman perusahan dengan pemkab tentang porsi jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 20:80 persen.
"Namun seama ini di Kabupaten Nganjuk, masyarakat sekitar lokasi perusahaan tidak pernah diberi peluang untuk bisa masuk ikut bekerja," ucapnya.
Sementara itu paslon nomor urut satu, Novi Rahman Hidayat justru tidak setuju keberadaan tenaga kerja asing mengingat masih banyak warga setempat yang tidak mendapatkan pekerjaan.
"Bila saya diberi amanah sebagai kepala daerah maka harus membuat kebijkana yang pro rakyat, melindungi dan mengutamakan masyarakat lokal untuk mendapatkan peluang pekerjaan agar kondisi kehidupan mereka membaik," ucapnya.
Bahkan Novi Rahman berjanji membuat peraturan bupati tentang kewajiban perusahaan memaksimalkan pendayagunaan masyarakat Kabupaten Nganjuk sehingga orang Nganjuk bisa juga jadi direktur atau posisi stratagis dan bukan hanya pekerja kasar terus.
Untuk mendukung hal itu, lanjut dia, kemampuan atau "Skill" warga, pemerintah daerah akan menyiapkan balai diklat, sehingga SDM yang diberikan pada pabrik nanti menjadi SDM berkualitas untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk serta investor bersangkutan.
Sedangkan paslon nomor urut dua, Siti Nurhayati mengatakan persoalan tenaga kerja asing harus ada kebijakan khusus, misalnya ada pembatasan minimal 80 persen yang tenaga lokal dan 20 persen yang ahli, yang nantinya setiap tahun ada alih teknologi.
"Kami akan mewajibkan perusahaan mengadakan pelatihan supaya tenaga kerja lokal menjadi profesional dan punya kualitas. Tidak mudah memang untuk pelatihan teknologi informasi, tapi itu semua harus, sehingga nanti akan berjalan, alih teknologi (dari tenaga kerja asing ke tenaga lokal)," ujarnya.
Selain menyoroti tenaga kerja asing, dalam debat tersebut seluruh pasangan calon juga sepakat untuk memanfaatkan potensi daerah guna menambah pendapatan anggaran daerah.
Potensi di wilayah kabupaten akan digali dan dioptimalkan dengan baik, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sedangkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik (KIP), untuk pasangan urut satu, menyiapkan sistem kota dengan program "Smart city", sebab saat ini teknologi informasi tidak dapat dielakkan.
"Pemerintah harus menggunakan sistem berbasis elektronik. Secara global dengan 'E-planning, E-budgeting, dan E-government plus' apa yang dikerjakan birokrasi. Pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan akan bisa dilihat masyarakat secara transparan," kata calon Wakil Bupati nomor urut satu, Marhaen Djumadi.
Calon Wakil Bupati nomor urut dua, Bimantoro Wiyono mengatakan sistem yang berlaku saat ini harus dibenahi, sehingga sistem teknologi informasi ke depannya akan benar diterapkan. Ke depan, juga akan diberlakukan transparansi dan masyarakat berhak menilai sistem ini apa sudah berjalan baik atau belum.
"Jika sistem belum berjalan baik, kami akan berikan ruang terhadap masyarakat melalui pengaduan, sehingga ke depannya LPJ (laporan pertanggungjawaban) Bupati akan dipublikasikan tetap dengan peraturan yang ada," kata dia.
Untuk pasangan nomor urut tiga, calon Wakil Bupati Ainul Yakin mengatakan dalam konteks pelayanan publik sejak awal harus merumuskan tentang kebijakan publik apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan. Misalnya pengawasan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat kebijakan itu diperdakan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat, simpul-simpul perempuan, petani, kesenian, dan lain-lain lahirkan gebrakan untuk pembangunan daerah," ujar Ainul.
Ketiga pasangan calon juga sepakat akan tetap menjaga NKRI, menjunjung tinggi bahu membahu demi kemajuan bangsa.
Kegiatan debat publik itu berjalan lancar. Seluruh tim sukses pendukung pasangan calon tertib, sehingga debat juga baik. Kegiatan itu adalah yang ketiga kalinya, dengan materi di debat ketiga ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Kedua, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebangsaan serta program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Agus Rahman Hakim berharap, masyarakat bisa semakin memahmi berbagai pola pemikiran dari seluruh pasangan calon yang ikut Pilkada Nganjuk.
"Ini puncak menggali, mengetahui program yang ditawarkan masing-masing pasangan calon ke depan, tentunya akan masyarakat mendapatkan masukan yang berharga dari pemikiran mereka. Selain dari berbagai informasi dan saluran yang sah, kegiatan ini tidak mengandung berita hoaks. Kami hadirkan pilkada yang bermartabat, berintegritas," kata Agus. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Ketiga paslon saling adu argumentasi dan gagasan terkait kebijakan tenaga kerja asing saat debat publik putaran ketiga yang digelar KPU Kabupaten Nganjuk, Rabu(9/5) malam.
Paslon urut tiga Desy Natalia Widya berpendapat tenaga kerja asing tidak dapat ditolak, terlebih lagi di Kabupaten Nganjuk yang banyak terdapat perusahaan besar sepanjang wilayah Provinsi Jatim dan Jateng.
Harus ada nota kesepahaman perusahan dengan pemkab tentang porsi jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 20:80 persen.
"Namun seama ini di Kabupaten Nganjuk, masyarakat sekitar lokasi perusahaan tidak pernah diberi peluang untuk bisa masuk ikut bekerja," ucapnya.
Sementara itu paslon nomor urut satu, Novi Rahman Hidayat justru tidak setuju keberadaan tenaga kerja asing mengingat masih banyak warga setempat yang tidak mendapatkan pekerjaan.
"Bila saya diberi amanah sebagai kepala daerah maka harus membuat kebijkana yang pro rakyat, melindungi dan mengutamakan masyarakat lokal untuk mendapatkan peluang pekerjaan agar kondisi kehidupan mereka membaik," ucapnya.
Bahkan Novi Rahman berjanji membuat peraturan bupati tentang kewajiban perusahaan memaksimalkan pendayagunaan masyarakat Kabupaten Nganjuk sehingga orang Nganjuk bisa juga jadi direktur atau posisi stratagis dan bukan hanya pekerja kasar terus.
Untuk mendukung hal itu, lanjut dia, kemampuan atau "Skill" warga, pemerintah daerah akan menyiapkan balai diklat, sehingga SDM yang diberikan pada pabrik nanti menjadi SDM berkualitas untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk serta investor bersangkutan.
Sedangkan paslon nomor urut dua, Siti Nurhayati mengatakan persoalan tenaga kerja asing harus ada kebijakan khusus, misalnya ada pembatasan minimal 80 persen yang tenaga lokal dan 20 persen yang ahli, yang nantinya setiap tahun ada alih teknologi.
"Kami akan mewajibkan perusahaan mengadakan pelatihan supaya tenaga kerja lokal menjadi profesional dan punya kualitas. Tidak mudah memang untuk pelatihan teknologi informasi, tapi itu semua harus, sehingga nanti akan berjalan, alih teknologi (dari tenaga kerja asing ke tenaga lokal)," ujarnya.
Selain menyoroti tenaga kerja asing, dalam debat tersebut seluruh pasangan calon juga sepakat untuk memanfaatkan potensi daerah guna menambah pendapatan anggaran daerah.
Potensi di wilayah kabupaten akan digali dan dioptimalkan dengan baik, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sedangkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik (KIP), untuk pasangan urut satu, menyiapkan sistem kota dengan program "Smart city", sebab saat ini teknologi informasi tidak dapat dielakkan.
"Pemerintah harus menggunakan sistem berbasis elektronik. Secara global dengan 'E-planning, E-budgeting, dan E-government plus' apa yang dikerjakan birokrasi. Pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan akan bisa dilihat masyarakat secara transparan," kata calon Wakil Bupati nomor urut satu, Marhaen Djumadi.
Calon Wakil Bupati nomor urut dua, Bimantoro Wiyono mengatakan sistem yang berlaku saat ini harus dibenahi, sehingga sistem teknologi informasi ke depannya akan benar diterapkan. Ke depan, juga akan diberlakukan transparansi dan masyarakat berhak menilai sistem ini apa sudah berjalan baik atau belum.
"Jika sistem belum berjalan baik, kami akan berikan ruang terhadap masyarakat melalui pengaduan, sehingga ke depannya LPJ (laporan pertanggungjawaban) Bupati akan dipublikasikan tetap dengan peraturan yang ada," kata dia.
Untuk pasangan nomor urut tiga, calon Wakil Bupati Ainul Yakin mengatakan dalam konteks pelayanan publik sejak awal harus merumuskan tentang kebijakan publik apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan. Misalnya pengawasan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat kebijakan itu diperdakan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat, simpul-simpul perempuan, petani, kesenian, dan lain-lain lahirkan gebrakan untuk pembangunan daerah," ujar Ainul.
Ketiga pasangan calon juga sepakat akan tetap menjaga NKRI, menjunjung tinggi bahu membahu demi kemajuan bangsa.
Kegiatan debat publik itu berjalan lancar. Seluruh tim sukses pendukung pasangan calon tertib, sehingga debat juga baik. Kegiatan itu adalah yang ketiga kalinya, dengan materi di debat ketiga ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Kedua, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebangsaan serta program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Agus Rahman Hakim berharap, masyarakat bisa semakin memahmi berbagai pola pemikiran dari seluruh pasangan calon yang ikut Pilkada Nganjuk.
"Ini puncak menggali, mengetahui program yang ditawarkan masing-masing pasangan calon ke depan, tentunya akan masyarakat mendapatkan masukan yang berharga dari pemikiran mereka. Selain dari berbagai informasi dan saluran yang sah, kegiatan ini tidak mengandung berita hoaks. Kami hadirkan pilkada yang bermartabat, berintegritas," kata Agus. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018