Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Pejabat Kejaksaan Agung RI mengaku ingin melibatkan personel jaksa di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kami dari kejaksaan juga ingin ada peran serta para jaksa di sana. Misalnya ada pelayanan hukum untuk kejaksaan di dalam mal tersebut," kata Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Fri Hartono di Banyuwangi, Jumat.
Di Mal Pelayanan Publik setiap saat jaksa hadir di sana untuk memberikan layanan hukum gratis untuk masyarakat, ujarnya.
Terdapat 60 jaksa muda dari seluruh Indonesia melakukan kunjungan ke Banyuwangi yang dipimpin Oleh Kepala Pusdiklat Badan Diklat Kejaksaan Agung Fri Hartono. Para jaksa tersebut melihat lebih dekat berbagai pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.
Rombongan jaksa itu adalah peserta benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I dan II.
Selama dua hari, mereka mengeksplorasi sejumlah lokasi layanan publik di Banyuwangi, mulai dari Mal Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik, Fri Hartono mengaku terkesan dengan sistem pelayanannya. Saat itulah Fri menawarkan diri bilamana layanan pihak kejaksaan bisa bergabung.
Dengan adanya layanan hukum tersebut, lanjut Fri, masyarakat yang sedang mengurus berbagai dokumen, bisa memanfaatkan waktunya untuk berkonsultasi masalah hukum.
"Jadi sambil nunggu dokumen diproses, mungkin ada yang ingin konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum terkait kekerasan pada anak, dan berbagai masalah hukum lainnya," ujarnya.
Mal Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan mal layanan publik pertama di Indonesia yang digagas pemerintahan kabupaten. Mal ini mengintegrasikan 163 layanan dari berbagai instansi, mulai layanan yang diberikan pemda, kepolisian, BPN, kantor pajak, BPJS, PLN, hingga layanan dari Kementerian Agama.
Fri mengaku terkesan dengan Banyuwangi selama kunjungan kerjanya. Fri juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang menggunakan teknologi sebagai kendaraan.
"Mal Pelayanan Publik-nya saya apresiasi. Saya yakin peserta benchmarking ini mendapatkan banyak wawasan setelah mempelajari inovasi Banyuwangi, baik terkait TI-nya maupun pelayanan publiknya, untuk dibawa dan diterapkan di daerahnya masing-masing," kata dia.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas inisiatif kejaksaan yang ingin berkolaborasi di Mal Pelayanan Publik.
Edukasi hukum sangat penting, dan tentu kejaksaan adalah pihak yang berkompeten menyampaikannya ke publik. Ini juga sejalan dengan keinginan kita semua mewujudkan masyarakat yang melek informasi hukum, ujarnya.
Terkait pelayanan publik, Anas mengatakan, Banyuwangi terus berupaya memperbaiki diri.
"Sekarang dunia berubah dengan cepat, kami pun harus menyesuaikan untuk bisa mengimbagii perubahan di masyarakat. Inovasi adalah ruh bagi pembangunan di Banyuwangi, termasuk kejaksaan intens menyupervisi agar inovasi yang dilakukan tetap memenuhi aspek administrasi sesuai aturan yang ada," kata Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami dari kejaksaan juga ingin ada peran serta para jaksa di sana. Misalnya ada pelayanan hukum untuk kejaksaan di dalam mal tersebut," kata Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Fri Hartono di Banyuwangi, Jumat.
Di Mal Pelayanan Publik setiap saat jaksa hadir di sana untuk memberikan layanan hukum gratis untuk masyarakat, ujarnya.
Terdapat 60 jaksa muda dari seluruh Indonesia melakukan kunjungan ke Banyuwangi yang dipimpin Oleh Kepala Pusdiklat Badan Diklat Kejaksaan Agung Fri Hartono. Para jaksa tersebut melihat lebih dekat berbagai pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.
Rombongan jaksa itu adalah peserta benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I dan II.
Selama dua hari, mereka mengeksplorasi sejumlah lokasi layanan publik di Banyuwangi, mulai dari Mal Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik, Fri Hartono mengaku terkesan dengan sistem pelayanannya. Saat itulah Fri menawarkan diri bilamana layanan pihak kejaksaan bisa bergabung.
Dengan adanya layanan hukum tersebut, lanjut Fri, masyarakat yang sedang mengurus berbagai dokumen, bisa memanfaatkan waktunya untuk berkonsultasi masalah hukum.
"Jadi sambil nunggu dokumen diproses, mungkin ada yang ingin konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum terkait kekerasan pada anak, dan berbagai masalah hukum lainnya," ujarnya.
Mal Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan mal layanan publik pertama di Indonesia yang digagas pemerintahan kabupaten. Mal ini mengintegrasikan 163 layanan dari berbagai instansi, mulai layanan yang diberikan pemda, kepolisian, BPN, kantor pajak, BPJS, PLN, hingga layanan dari Kementerian Agama.
Fri mengaku terkesan dengan Banyuwangi selama kunjungan kerjanya. Fri juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang menggunakan teknologi sebagai kendaraan.
"Mal Pelayanan Publik-nya saya apresiasi. Saya yakin peserta benchmarking ini mendapatkan banyak wawasan setelah mempelajari inovasi Banyuwangi, baik terkait TI-nya maupun pelayanan publiknya, untuk dibawa dan diterapkan di daerahnya masing-masing," kata dia.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas inisiatif kejaksaan yang ingin berkolaborasi di Mal Pelayanan Publik.
Edukasi hukum sangat penting, dan tentu kejaksaan adalah pihak yang berkompeten menyampaikannya ke publik. Ini juga sejalan dengan keinginan kita semua mewujudkan masyarakat yang melek informasi hukum, ujarnya.
Terkait pelayanan publik, Anas mengatakan, Banyuwangi terus berupaya memperbaiki diri.
"Sekarang dunia berubah dengan cepat, kami pun harus menyesuaikan untuk bisa mengimbagii perubahan di masyarakat. Inovasi adalah ruh bagi pembangunan di Banyuwangi, termasuk kejaksaan intens menyupervisi agar inovasi yang dilakukan tetap memenuhi aspek administrasi sesuai aturan yang ada," kata Anas.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018