Surabaya (Antaranews Jatim) - Pemerhati dan pegiat satwa Singky Soewadji mengusulkan agar Wali Kota Surabaya menaikkan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sejak delapan tahun belum mengalami kenaikan, melainkan tetap Rp15 ribu.
"Selama harga tiketnya masih tetap, maka manajemen saat ini tidak akan mampu melakukan inovasi apapun. Meski Pemkot Surabaya menyuntik dana penyertaan modal, sementara banyak kandang satwa dan infrastruktur lain yang butuh perbaikan," kata Pemerhati Satwa Singky Soewadji di Surabaya, Senin.
Menurut dia, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tidak akan mampu melakukan perbaikan selama tidak diberikan otoritas untuk pengelolaan Harga Masuk Tiket (HTM) oleh Wali Kota Surabaya.
Singky berpendapat kebijakan Wali Kota Surabaya yang bersikukuh untuk tidak akan menaikan harga tiket dengan alasan membantu dan meringankan masyarakat Surabaya dinilai kurang pas karena faktanya mayoritas pengunjung justru berasal dari luar daerah.
Terkait suntikan dana APBD dengan nomeklatur penyertaan modal, Singky mengatakan bahwa dana yang digelontorkan Pemkot Surabaya tersebut hanya berguna di masa transisi pengambilalihan selanjutnya tidak diperlukan lagi.
Hal ini, lanjut dia, dikarenakan manajemen KBS sudah mampu dengan pengelolaan harga tiket masuk, apalagi secara manajemen keuangan, pembukuannya juga harus terpisah antara omset dan penyertaan modal.
"Artinya, manajemen KBS tidak bisa serta merta menggunakan dana suntikan itu untuk perbaikan infrastruktur apalagi untuk kebutuhan satwa," katanya.
Terkait kondisi manajemen PDTS KBS saat ini, Singky mengatakan jika secara manajemen sudah ada perbaikan karena sudah bisa bekerja bersama-sama. Namun terkait masa depan KBS, Singky masih pesimitis KBS bisa berkembang lebih baik.
"Secara manejemen, tidak ada masalah. Tetapi jika dikaitkan dengan kebijakan wali kota soal HTM, maka PDTS KBS ini sama saja dengan bunuh diri, karena besar pasak dari pada tiang, antara pemasukan dengan pengeluaran tidak berimbang, artinya terus merugi setiap tahunnya," katanya.
Meski demikian, Singky tetap akan memperhatikan perkembangan KBS karena dirinya juga punya kepentingan soal masa depan satwa di dalamnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menolak adanya rencana menaikkan tarif masuk KBS dari Rp15 ribu menjadi Rp25 ribu. Menurut Risma, tujuan KBS bukan untuk keuntungan, melainkan menjadi tempat rekreasi yang murah bagi warga Kota Pahlawan.
Sejak awal pengambilalihan KBS pada pertengahan 2013, ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional kebun binatang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tri Rismaharini menjelaskan ada beberapa pihak yang bekerja sama dengan KBS, antara lain untuk penyediaan makanan satwa. "Ada reklame, ada CSR, itu bisa dimanfaatkan juga untuk membantu KBS. Sumber-sumber pendapatan di luar tiket ini yang harus dioptimalkan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Selama harga tiketnya masih tetap, maka manajemen saat ini tidak akan mampu melakukan inovasi apapun. Meski Pemkot Surabaya menyuntik dana penyertaan modal, sementara banyak kandang satwa dan infrastruktur lain yang butuh perbaikan," kata Pemerhati Satwa Singky Soewadji di Surabaya, Senin.
Menurut dia, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tidak akan mampu melakukan perbaikan selama tidak diberikan otoritas untuk pengelolaan Harga Masuk Tiket (HTM) oleh Wali Kota Surabaya.
Singky berpendapat kebijakan Wali Kota Surabaya yang bersikukuh untuk tidak akan menaikan harga tiket dengan alasan membantu dan meringankan masyarakat Surabaya dinilai kurang pas karena faktanya mayoritas pengunjung justru berasal dari luar daerah.
Terkait suntikan dana APBD dengan nomeklatur penyertaan modal, Singky mengatakan bahwa dana yang digelontorkan Pemkot Surabaya tersebut hanya berguna di masa transisi pengambilalihan selanjutnya tidak diperlukan lagi.
Hal ini, lanjut dia, dikarenakan manajemen KBS sudah mampu dengan pengelolaan harga tiket masuk, apalagi secara manajemen keuangan, pembukuannya juga harus terpisah antara omset dan penyertaan modal.
"Artinya, manajemen KBS tidak bisa serta merta menggunakan dana suntikan itu untuk perbaikan infrastruktur apalagi untuk kebutuhan satwa," katanya.
Terkait kondisi manajemen PDTS KBS saat ini, Singky mengatakan jika secara manajemen sudah ada perbaikan karena sudah bisa bekerja bersama-sama. Namun terkait masa depan KBS, Singky masih pesimitis KBS bisa berkembang lebih baik.
"Secara manejemen, tidak ada masalah. Tetapi jika dikaitkan dengan kebijakan wali kota soal HTM, maka PDTS KBS ini sama saja dengan bunuh diri, karena besar pasak dari pada tiang, antara pemasukan dengan pengeluaran tidak berimbang, artinya terus merugi setiap tahunnya," katanya.
Meski demikian, Singky tetap akan memperhatikan perkembangan KBS karena dirinya juga punya kepentingan soal masa depan satwa di dalamnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menolak adanya rencana menaikkan tarif masuk KBS dari Rp15 ribu menjadi Rp25 ribu. Menurut Risma, tujuan KBS bukan untuk keuntungan, melainkan menjadi tempat rekreasi yang murah bagi warga Kota Pahlawan.
Sejak awal pengambilalihan KBS pada pertengahan 2013, ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional kebun binatang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tri Rismaharini menjelaskan ada beberapa pihak yang bekerja sama dengan KBS, antara lain untuk penyediaan makanan satwa. "Ada reklame, ada CSR, itu bisa dimanfaatkan juga untuk membantu KBS. Sumber-sumber pendapatan di luar tiket ini yang harus dioptimalkan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018