Trenggalek (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terus melanjutkan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) warga kurang mampu di daerah tersebut yang telah berlangsung sejak 2016.
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Kusprigianto, Rabu mengatakan, berbagai program pro-rakyat yang mereka lakukan saat ini menjadi bagian dari skema pengentasan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak.
"Saat ini sinergi terus kami lakukan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan rumah layak huni dan fasilitas MCK bagi masyarakat kurang mampu," kata Kusprigianto di Trenggalek.
Kuspri, demikian Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek ini biasa disapa, memastikan pelaksanaan program bedan rumah dan pembangunan MCK diberikan secara terencana dan berdasarkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
Ada empat sumber anggaran yang digunakan untuk pengembangan serta peningkatan program bedah rumah dan MCK bagi warga kurang mampu tersebut, yakni dari APBN, APBD dan DAK maupun yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Trenggalek.
Sumber anggaran terakhir merupakan bentuk penyaluran zakat mal warga yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik rumah tidak layak huni maupun MCK, sinergi dengan sejenis yang dibiayai APBN, APBD maupun DAK sejak 2016.
"Untuk kegiatan bedah rumah atau pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni) kami bersinergi dengan semuanya," katanya.
Plt. Kepala Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek Agung Sujatmiko memaparkan, selama kurun 2016 program pembangunan RTLH yang sudah dilaksanakan mencapai 669 unit.
Sedangkan pada 2017, bedah rumah mencapai 890 unit atau mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun ini Kabupaten Trenggalek juga merencanakan program serupa sebanyak 1.102 unit yang tersebar di berbagai tempat," papar Sujatmiko.
Ia menambahkan, Pemkab Trenggalek melalui Dinas PKPLH juga telah membangun sejumlah fasilitas lainnya berupa MCK komunal, IPAL komunal selama kurun 2016 sebanyak 16 unit sedangkan pada 2017 bertambah menjadi 42 unit atau tiga kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya.
"Pada 2018 ini akan dibangun tangki septik komunal dan tangki septik individu sebanyak 1.350 unit di lokasi yang tersebar merata. Semuanya ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan," katanya.
Tidak hanya itu, hasil sinergi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dan Baznas Kabupaten Trenggalek juga berkontribusi besar dalam memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu.
Bahkan Unit Pengelola Zakat di Kabupaten yang baru setahun berdiri itu telah membedah/membangun rumah tidak layak huni sejumlah 66 unit rumah di Tahun 2017.
Nantinya target di Tahun 2018 juga akan dinaikan sejumlah 75 unit.
Selain pembangungan sarana prasarana digelontorkan pula program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
"Selain program bedah rumah tersebut, Pemerintah juga melakukan program penanggulangan kemiskinan," kata Plt Kepala Dinsos Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati.
Kata dia, ada tiga cara solusi yang ditempuh pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan program penanggulangan kemiskinan ini.
Antara lain yang pertama pengurangan beban pengeluaran beberapa kartu penjaminan sosial seperti KIS, PIP, PKH, dan Rastra.
Kedua yang juga dilakukan daerah adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin seperti e-warong, KUBE PKH, jalin matra, dan Kepel.
"Yang ke tiga integrasi program lintas OPD untuk penanganan gizi buruk maupun stunting, penanganan ODGJ, dan lainya. Semuanya tentunya juga untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Trenggalek," ujar Ratna. (T.KR-DHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Kusprigianto, Rabu mengatakan, berbagai program pro-rakyat yang mereka lakukan saat ini menjadi bagian dari skema pengentasan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak.
"Saat ini sinergi terus kami lakukan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan rumah layak huni dan fasilitas MCK bagi masyarakat kurang mampu," kata Kusprigianto di Trenggalek.
Kuspri, demikian Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek ini biasa disapa, memastikan pelaksanaan program bedan rumah dan pembangunan MCK diberikan secara terencana dan berdasarkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
Ada empat sumber anggaran yang digunakan untuk pengembangan serta peningkatan program bedah rumah dan MCK bagi warga kurang mampu tersebut, yakni dari APBN, APBD dan DAK maupun yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Trenggalek.
Sumber anggaran terakhir merupakan bentuk penyaluran zakat mal warga yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik rumah tidak layak huni maupun MCK, sinergi dengan sejenis yang dibiayai APBN, APBD maupun DAK sejak 2016.
"Untuk kegiatan bedah rumah atau pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni) kami bersinergi dengan semuanya," katanya.
Plt. Kepala Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek Agung Sujatmiko memaparkan, selama kurun 2016 program pembangunan RTLH yang sudah dilaksanakan mencapai 669 unit.
Sedangkan pada 2017, bedah rumah mencapai 890 unit atau mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun ini Kabupaten Trenggalek juga merencanakan program serupa sebanyak 1.102 unit yang tersebar di berbagai tempat," papar Sujatmiko.
Ia menambahkan, Pemkab Trenggalek melalui Dinas PKPLH juga telah membangun sejumlah fasilitas lainnya berupa MCK komunal, IPAL komunal selama kurun 2016 sebanyak 16 unit sedangkan pada 2017 bertambah menjadi 42 unit atau tiga kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya.
"Pada 2018 ini akan dibangun tangki septik komunal dan tangki septik individu sebanyak 1.350 unit di lokasi yang tersebar merata. Semuanya ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan," katanya.
Tidak hanya itu, hasil sinergi Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dan Baznas Kabupaten Trenggalek juga berkontribusi besar dalam memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu.
Bahkan Unit Pengelola Zakat di Kabupaten yang baru setahun berdiri itu telah membedah/membangun rumah tidak layak huni sejumlah 66 unit rumah di Tahun 2017.
Nantinya target di Tahun 2018 juga akan dinaikan sejumlah 75 unit.
Selain pembangungan sarana prasarana digelontorkan pula program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
"Selain program bedah rumah tersebut, Pemerintah juga melakukan program penanggulangan kemiskinan," kata Plt Kepala Dinsos Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati.
Kata dia, ada tiga cara solusi yang ditempuh pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan program penanggulangan kemiskinan ini.
Antara lain yang pertama pengurangan beban pengeluaran beberapa kartu penjaminan sosial seperti KIS, PIP, PKH, dan Rastra.
Kedua yang juga dilakukan daerah adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin seperti e-warong, KUBE PKH, jalin matra, dan Kepel.
"Yang ke tiga integrasi program lintas OPD untuk penanganan gizi buruk maupun stunting, penanganan ODGJ, dan lainya. Semuanya tentunya juga untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Trenggalek," ujar Ratna. (T.KR-DHS)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018