Bangkalan (Antaranews Jatim) - Pejabat (Pj) Bapati Bangkalan, Jawa Timur I Gusti Ngurah Setiabudi Ranuh meminta para pejabat di lingkungan pemkab setempat, untuk memfokuskan program pembangunan di wilayah itu pada bidang pendidikan dan menekan angka kemiskinan.

"Ini penting, karena angka kemiskinan di Bangkalan ini masih sangat tinggi dan pendidikan belum memadai, baik sarananya maupun prasarananya," ujar Setiabudi di Bangkalan, Rabu.

Pendidikan dan kemiskinan, menurut dia, merupakan dua hal yang sangat berkaitan, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah pada program pembangunan di Kabupaten Bangkalan.

Sebab, salah satu indikator daerah masuk dalam kategori sebagai daerah tertinggal, apabila angka kemiskinan tinggi dan pendidikan tidak merata, termasuk angka putus sekolah dan angka buta huruf masih tinggi.

"Oleh karenanya, mari kedepan perioritas pembangunan di Bangkalan ini, fokus pada dua hal tersebut," katanya, menjelaskan.

Selain itu, kurang optimalnya pelayan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan nilai investasi yang bersekala besar di Kabupaten Bangkalan juga masih sangat rendah, meski Bangkalan merupakan pintu gerbang di Pulau Madura, dan dekat dengan Surabaya.

Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah infrastruktur daerah yang masih belum memadai, seperti halnya jalan dan jembatan, sumber daya air, perhubungan dan keciptakaryaan.

Ditambah lagi, sambung dia, dengan masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam masalah pendanaan pembangunan di daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional (KER) Jawa Timur (Jatim) dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan, selama kurun 2013-2015, Madura merupakan daerah termiskin di Jatim dengan rata-rata sebesar 21,86 persen.

Angka itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 11,19 persen. Kemiskinan di Madura terjadi di semua kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, persentase tingkat kemiskinan absolut di Jatim pada 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 13,08 persen dan 12,28 persen.

Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah Madura tercatat paling tinggi, yakni mencapai 28 persen di 2012 dan 26 di 2015.

Pendapatan per kapita masyarakat Madura juga paling rendah di Jatim yakni di kisaran Rp9 juta hingga Rp15 juta per tahun, jauh di bawah angka Jatim yang mencapai Rp30 juta per tahun.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan, data BPS Jatim menunjukkan, angka partisipasi sekolah (APS) di Madura untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebanding dengan ratarata Jatim, yakni mencapai 90 persen. Sementara APS untuk tingkat menengah relatif rendah, yaitu 69,8 persen di Pamekasan, 58,7 persen di Bangkalan, dan 55,3 persen di Sampang.

APS tingkat menengah atas tersebut lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 70,4 persen.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui tingkat kemiskinan di Pulau Garam tersebut tertinggi di Jatim, diikuti Kabupaten Probolinggo. Kemiskinan tersebut mengakibatkan jenjang pendidikan penduduknya relatif rendah. Sehingga wajar ketika banyak angkatan kerja di daerah Madura yang hanya tamatan SD.

"Data-data ini, tentu harus menjadi pemicu bagi kita semua, agar Madura bisa lebih maju dalam banyak hal. Makanya, salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah lebih fokus pada persoalan kemiskinan dan pendidikan itu," ujar Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Setiabudi Ranuh, menjelaskan. (*)

Pewarta: Abd Aziz

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018