){kind=link}
Situbondo (Antaranews Jatim) - Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu, mulai menyalurkan bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 16.599 keluarga penerima manfaat atau KPM tambahan tahun 2018.
"Untuk keluarga penerima manfaat PKH ini adalah penyaluran bansos nontunai perdana, dan mereka langsung menerima buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu sejenis ATM sehingga mereka bisa mencairkan uangnya di ATM bank yang sudah ditunjuk," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin usai acara Penyaluran Bansos Nontunai PKH di halaman Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
Ia menyebutkan pada hari pertama penyaluran bansos nontunai PKH kepada KPM tambahan dimulai dari penerima dari Kecamatan Kota Situbondo sebanyak 754 keluarga, dan selanjutnya hingga 12 April 2018 secara bertahap dilaksanakan penyaluran di 16 kecamatan lainnya.
Masing-masing KPM, katanya, untuk pendidikan dan kesehatan menerima bansos nontunai Rp1.890.000 per KPM per tahun dan khusus penerima KPM disabilitas dan lanjut usia (lansia) Rp2.000.000 per KPM per tahun.
Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI ini, lanjut Lutfi, diberikan atau penyalurannya dibagi menjadi empat tahap, dan pada tahap pertama hingga tahap tiga Rp500.000 per KPM dan tahap terakhir (keempat) Rp390.000.
"Kalau total keseluruhan keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Situbondo hingga Maret 2018 tercatat 39.333 KPM termasuk tambahan penerima baru 16.599 KPM tersebut," paparnya.
Sementara Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengimbau kepada Kepala Dinas Sosial dan pendamping PKH untuk terua "update" data, agar masyarakat yang layak tetapi belum terakomodir bisa menjadi peserta PKH.
"Oleh karena itu, pendamping PKH saat melakukan validasi data penerima bisa disingkronkan dengan Angka Kemisikinan Partisipatif (AKP) milik Pemkab, karena data masyarakat yang masuk di AKP belum tentu sudah terakomodir di PKH, saya minta pendamping PKH untuk memperjuangkan masyarakat kurang mampu yang belum menjadi peserta PKH," katanya.
Dari pantauan, penyaluran bansos nontunai PKH tahap pertama ini secara simbolis Bupati Situbondo, Kepala Dinas Sosial menyerahkan tabungan dan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada beberapa perwakilan keluarga penerima manfaat PKH. (*)
Video Oleh Novi Husdinariyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Untuk keluarga penerima manfaat PKH ini adalah penyaluran bansos nontunai perdana, dan mereka langsung menerima buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu sejenis ATM sehingga mereka bisa mencairkan uangnya di ATM bank yang sudah ditunjuk," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin usai acara Penyaluran Bansos Nontunai PKH di halaman Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
Ia menyebutkan pada hari pertama penyaluran bansos nontunai PKH kepada KPM tambahan dimulai dari penerima dari Kecamatan Kota Situbondo sebanyak 754 keluarga, dan selanjutnya hingga 12 April 2018 secara bertahap dilaksanakan penyaluran di 16 kecamatan lainnya.
Masing-masing KPM, katanya, untuk pendidikan dan kesehatan menerima bansos nontunai Rp1.890.000 per KPM per tahun dan khusus penerima KPM disabilitas dan lanjut usia (lansia) Rp2.000.000 per KPM per tahun.
Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI ini, lanjut Lutfi, diberikan atau penyalurannya dibagi menjadi empat tahap, dan pada tahap pertama hingga tahap tiga Rp500.000 per KPM dan tahap terakhir (keempat) Rp390.000.
"Kalau total keseluruhan keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Situbondo hingga Maret 2018 tercatat 39.333 KPM termasuk tambahan penerima baru 16.599 KPM tersebut," paparnya.
Sementara Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto mengimbau kepada Kepala Dinas Sosial dan pendamping PKH untuk terua "update" data, agar masyarakat yang layak tetapi belum terakomodir bisa menjadi peserta PKH.
"Oleh karena itu, pendamping PKH saat melakukan validasi data penerima bisa disingkronkan dengan Angka Kemisikinan Partisipatif (AKP) milik Pemkab, karena data masyarakat yang masuk di AKP belum tentu sudah terakomodir di PKH, saya minta pendamping PKH untuk memperjuangkan masyarakat kurang mampu yang belum menjadi peserta PKH," katanya.
Dari pantauan, penyaluran bansos nontunai PKH tahap pertama ini secara simbolis Bupati Situbondo, Kepala Dinas Sosial menyerahkan tabungan dan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada beberapa perwakilan keluarga penerima manfaat PKH. (*)
Video Oleh Novi Husdinariyanto
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018