Jakarta (Antara) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut soal devisa menanggapi wacana perguruan tinggi atau kampus asing dari luar negeri diizinkan masuk ke Indonesia.
"Sekarang begini deh, pernah tidak dihitung berapa besar devisa kita itu, mahasiswa kita yang mampu sekolah di luar negeri, itu sangat besar kok. Padahal kita bicara devisa, kita ingin selain ada yang keluar kita juga ingin yang masuk," kata Bambang usai membuka Forum Konsultasi Publik di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu.
Wacana perguruan tinggi dari luar negeri diizinkan masuk ke Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) sebagai upaya meningkatkan persaingan di antara perguruan-perguruan tinggi di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo mengatakan memahami hal tersebut namun meminta sebelum hal itu dilakukan agar Menristekdikti M Nasir terlebih dulu berbicara dengan para rektor di Tanah Air, baik rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta.
"Semuanya diajak bicara dulu. Kalau tanpa diberi kompetitor sudah berubah ya enggak usah. Tapi kalau kita tunggu enggak berubah-ubah, ya kita beri," kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018, di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/2).
Menurut Bambang, untuk mengurangi banyaknya devisa keluar karena mahasiswa kuliah di luar negeri, peningkatan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri adalah hal mutlak. Namun, tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Kalau bisa yang keluar itu bisa ditahan, salah satunya dengan pendidikan berkualitas. Kalau di dalam negeri kan butuh waktu. Solusinya untuk memperketat, kerja sama dnegan perguruan tinggi dari luar negeri," ujar Bambang.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sempat mengingatkan, tidak semua universitas perlu menjadi berkelas dunia atau 'world class', tapi semua universitas perlu menjadi relevan, perlu berkontribusi kepada masyarakat dan sekitarnya.
Ia memberi contoh sebuah universitas yang berdiri di daerah pesisir atau kepulauan bisa memberikan nilai lebih atas keberadaan pantai atau laut di daerahnya, melalui inovasi pembudidayaan ikan, pengolahan hasil hasil laut, pelestarian budaya bahari, dan lainnya.
Begitu juga dengan universitas yang berada di daerah pertanian, menurut Presiden, perlu inovasi pengelolaan lahan yang efektif dan efisien, teknologi peningkatan hasil peternakan dan industri, pengolahan penyediaan air dan energi yang efisien dan inovatif, dan masih banyak lagi.
Bagi perguruan tinggi yang besar yang sudah masuk dalam arena kompetisi global, Presiden Jokowi meminta agar mampu bersaing memenangkan kompetisi global, mengembangkan program studi atau departemen atau fakultas baru yang inovatif yang memanfaatkan peluang lanskap ekonomi global. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Sekarang begini deh, pernah tidak dihitung berapa besar devisa kita itu, mahasiswa kita yang mampu sekolah di luar negeri, itu sangat besar kok. Padahal kita bicara devisa, kita ingin selain ada yang keluar kita juga ingin yang masuk," kata Bambang usai membuka Forum Konsultasi Publik di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu.
Wacana perguruan tinggi dari luar negeri diizinkan masuk ke Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) sebagai upaya meningkatkan persaingan di antara perguruan-perguruan tinggi di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo mengatakan memahami hal tersebut namun meminta sebelum hal itu dilakukan agar Menristekdikti M Nasir terlebih dulu berbicara dengan para rektor di Tanah Air, baik rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta.
"Semuanya diajak bicara dulu. Kalau tanpa diberi kompetitor sudah berubah ya enggak usah. Tapi kalau kita tunggu enggak berubah-ubah, ya kita beri," kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018, di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/2).
Menurut Bambang, untuk mengurangi banyaknya devisa keluar karena mahasiswa kuliah di luar negeri, peningkatan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri adalah hal mutlak. Namun, tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Kalau bisa yang keluar itu bisa ditahan, salah satunya dengan pendidikan berkualitas. Kalau di dalam negeri kan butuh waktu. Solusinya untuk memperketat, kerja sama dnegan perguruan tinggi dari luar negeri," ujar Bambang.
Presiden Jokowi sebelumnya juga sempat mengingatkan, tidak semua universitas perlu menjadi berkelas dunia atau 'world class', tapi semua universitas perlu menjadi relevan, perlu berkontribusi kepada masyarakat dan sekitarnya.
Ia memberi contoh sebuah universitas yang berdiri di daerah pesisir atau kepulauan bisa memberikan nilai lebih atas keberadaan pantai atau laut di daerahnya, melalui inovasi pembudidayaan ikan, pengolahan hasil hasil laut, pelestarian budaya bahari, dan lainnya.
Begitu juga dengan universitas yang berada di daerah pertanian, menurut Presiden, perlu inovasi pengelolaan lahan yang efektif dan efisien, teknologi peningkatan hasil peternakan dan industri, pengolahan penyediaan air dan energi yang efisien dan inovatif, dan masih banyak lagi.
Bagi perguruan tinggi yang besar yang sudah masuk dalam arena kompetisi global, Presiden Jokowi meminta agar mampu bersaing memenangkan kompetisi global, mengembangkan program studi atau departemen atau fakultas baru yang inovatif yang memanfaatkan peluang lanskap ekonomi global. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018