){kind=link}
Jember (Antaranews Jatim) - Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember unjuk rasa untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan aksi tersebut digelar di halaman Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu.
"Kami melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat seperti kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM)," kata koordinator aksi Saputra di halaman Kantor DPRD Jember.
Ia menilai kebijakan pemerintah lebih mengedepankan politik ekonomi kapitalis, sehingga berbagai subsidi seperti subsidi tarif dasar listrik dan BBM perlahan-lahan dicabut yang berdampak pada kenaikan kedua komoditi yang diatur pemerintah itu.
"Pencabutan subsidi tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan meningkat, sehingga hal tersebut sangat membebani masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dan garam juga sangat merugikan para petani karena kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada sektor pertanian.
"Ketika impor dilakukan, maka harga gabah dan beras petani akan anjlok karena harga beras impor lebih murah dibandingkan beras petani. Kebijakan impor tidak berpihak pada para petani, padahal negara Indonesia dikenal dengan negara agraris," katanya.
Saputra menegaskan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta kebijakan impor yang dinilai merugikan para petani, sehingga berharap ada gerakan massif dari masyarakat untuk menolak kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik.
"Kami juga berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak semakin terpuruk karena dampak kenaikan tersebut sangat membebani masyarakat," ujarnya.
Setelah berorasi dan menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD Jember, puluhan aktivitis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember itu membubarkan diri dengan tertib.(*)
Video Oleh Zumrotun Solicha
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat seperti kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM)," kata koordinator aksi Saputra di halaman Kantor DPRD Jember.
Ia menilai kebijakan pemerintah lebih mengedepankan politik ekonomi kapitalis, sehingga berbagai subsidi seperti subsidi tarif dasar listrik dan BBM perlahan-lahan dicabut yang berdampak pada kenaikan kedua komoditi yang diatur pemerintah itu.
"Pencabutan subsidi tarif dasar listrik dan kenaikan harga BBM menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan meningkat, sehingga hal tersebut sangat membebani masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dan garam juga sangat merugikan para petani karena kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada sektor pertanian.
"Ketika impor dilakukan, maka harga gabah dan beras petani akan anjlok karena harga beras impor lebih murah dibandingkan beras petani. Kebijakan impor tidak berpihak pada para petani, padahal negara Indonesia dikenal dengan negara agraris," katanya.
Saputra menegaskan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta kebijakan impor yang dinilai merugikan para petani, sehingga berharap ada gerakan massif dari masyarakat untuk menolak kebijakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik.
"Kami juga berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak semakin terpuruk karena dampak kenaikan tersebut sangat membebani masyarakat," ujarnya.
Setelah berorasi dan menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di DPRD Jember, puluhan aktivitis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember itu membubarkan diri dengan tertib.(*)
Video Oleh Zumrotun Solicha
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018