){kind=link}
Tuban (Antaranews Jatim) - Presiden Joko Widodo meminta kelompok tani lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang memperoleh surat keputusan (SK) sertifikat tanah perhutanan sosial tidak menterlantarkan, tetapi memanfaatkan tanah secara benar dengan menanami tanaman yang menghasilkan.
"Saya akan mengikuti perkembangan tanah perhutananan sosial. Benar tidak dimanfaatkan untuk kerja," kata dia di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jumat.
Sebelum itu, Presiden Joko Widodo menyaksikan panen raya tanaman jagung di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, yang mampu menghasilkan berkisar 4-5 ton jagung pipilan kering/hektare.
Ia juga meminta petani hutan tidak menjual tanaman jagungnya kepada tengkulak, tetapi bisa secara berkelompok menjual ke bulog. Apalagi, sekarang para petani hutan bisa memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja.
"Saya menjual jagung ke tengkulak, karena sebelumnya sudah utang uang," kata seorang petani hutan Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Sajiem, yang berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
Namun, menurut dia, tengkulak tidak menurunkan harga jagung yang baru akan dipanen sehingga perolehannya tidak terganggu tetap Rp3.000/kilogram pipilan kering.
Bahkan, ia sekarang juga memperoleh utang Rp8,5 juta dari KUR, yang akan dimanfaatkan untuk mengelola tanah kawasan hutan yang sudah memperoleh SK perhutanan sosial.
Presiden Joko Widodo, juga mengajak berdialog petani hutan asal Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Blitar, yang pernah berjalan kaki dari desanya di Blitar ke Jakarta, untuk bisa memperoleh pengelolaan tanah kawasan hutan. Ikut dalam dialog di atas panggung petani hutan Bojonegoro dan Kabupaten Malang.
Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial bagi 13 kelompok tani lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dari Bojonegoro, Blitar dan Kabupaten Malang.
Rinciannya dua SK bagi kelompok tani hutan di Bojonegoro dengan luas 1.494,2 hektare dengan jumlah 1.342 kepala keluarga (KK).
Tiga SK untuk kelompok tani hutan dari Blitar dengan luas 1.399,6 hektare sebanyak 1.284 KK dan delapan SK bagi petani hutan dari Kabupaten Malang dengan luas 6.092 hektare untuk 517 KK. Sedangkan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban, yang sudah masuk SK perhutanan sosial 77,25 hektare untuk 147 KK.
"Saya minta tanah perhutanan sosial terus dibagikan. Jangan ditunda-tunda," ujarnya, menegaskan.
Hadir dalam acara itu antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Bupati Tuban Fathul Huda. (*)
Video Oleh Slamet Agus Sudarmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Saya akan mengikuti perkembangan tanah perhutananan sosial. Benar tidak dimanfaatkan untuk kerja," kata dia di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jumat.
Sebelum itu, Presiden Joko Widodo menyaksikan panen raya tanaman jagung di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, yang mampu menghasilkan berkisar 4-5 ton jagung pipilan kering/hektare.
Ia juga meminta petani hutan tidak menjual tanaman jagungnya kepada tengkulak, tetapi bisa secara berkelompok menjual ke bulog. Apalagi, sekarang para petani hutan bisa memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja.
"Saya menjual jagung ke tengkulak, karena sebelumnya sudah utang uang," kata seorang petani hutan Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Sajiem, yang berdialog dengan Presiden Joko Widodo.
Namun, menurut dia, tengkulak tidak menurunkan harga jagung yang baru akan dipanen sehingga perolehannya tidak terganggu tetap Rp3.000/kilogram pipilan kering.
Bahkan, ia sekarang juga memperoleh utang Rp8,5 juta dari KUR, yang akan dimanfaatkan untuk mengelola tanah kawasan hutan yang sudah memperoleh SK perhutanan sosial.
Presiden Joko Widodo, juga mengajak berdialog petani hutan asal Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Blitar, yang pernah berjalan kaki dari desanya di Blitar ke Jakarta, untuk bisa memperoleh pengelolaan tanah kawasan hutan. Ikut dalam dialog di atas panggung petani hutan Bojonegoro dan Kabupaten Malang.
Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial bagi 13 kelompok tani lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dari Bojonegoro, Blitar dan Kabupaten Malang.
Rinciannya dua SK bagi kelompok tani hutan di Bojonegoro dengan luas 1.494,2 hektare dengan jumlah 1.342 kepala keluarga (KK).
Tiga SK untuk kelompok tani hutan dari Blitar dengan luas 1.399,6 hektare sebanyak 1.284 KK dan delapan SK bagi petani hutan dari Kabupaten Malang dengan luas 6.092 hektare untuk 517 KK. Sedangkan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban, yang sudah masuk SK perhutanan sosial 77,25 hektare untuk 147 KK.
"Saya minta tanah perhutanan sosial terus dibagikan. Jangan ditunda-tunda," ujarnya, menegaskan.
Hadir dalam acara itu antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Bupati Tuban Fathul Huda. (*)
Video Oleh Slamet Agus Sudarmojo
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018