Jember (Antaranews Jatim) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Migrant Care mendorong penyusunan rencana aksi daerah "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"INFID melakukan pendampingan sekitar 10 daerah untuk penyusunan rencana aksi daerah untuk SDGs, di antaranya Kota Banda Aceh, Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Jember, dan Kota Kupang," kata Senior Program Officer on SDGs INFID Hamong Santoso di Jember, Rabu.
INFID bersama Migrant Care menggelar kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas para pihak dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah (RAD) SDGs yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil, perwakilan organisasi perangkat daerah, dan media dalam kegiatan workshop yang digelar di Hotel Dafam Kabupaten Jember, 6-7 Maret 2018.
"Di daerah, adopsi SDGs akan lebih cepat kalau kepala daerah memberikan dukungan politik, sehingga ada dukungan politik dari bupati/walikota dan seperti yang disampaikan oleh Bappekab Jember, bahwa beberapa tujuan SDGs selaras dengan RPJMD Jember dan selaras dengan visi Bupati Jember Faida," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, perlu adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat untuk mendukung pencapaian SGDs dan Jember dinilai merupakan daerah yang memiliki kelompok masyarakat sipil yang mumpuni dalam hal memberikan kritik, berdialog, dan memberikan solusi kepada pemerintah.
Menurutnya Kabupaten Jember memiliki modal yang diharapkan dapat membantu pencapaian SDGs yakni komitmen kepala daerah dan kapasitas organisasi masyarakat sipil yang mumpuni, bahkan sebenarnya SDGs tersebut memiliki kemungkinan semua pihak terlibat.
"Teman-teman media juga memiliki peranan untuk mengontrol apakah program SDGs sudah terlaksana dengan baik atau tidak, kemudian organisasi masyarakat sipil yang bekerja di masyarakat, universitas, dan pihak swasta yang semuanya bisa terlibat dalam pencapaian SDGs di Jember," katanya.
Sementara Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) menjadi dasar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dan mensinergikan segala upaya mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
"Berbagai kegiatan untuk pencapaian SDGs sudah kami lakukan pada 2017, sehingga untuk menindaklanjuti itu maka perlu konsolidasi para pihak sebagai tahap berikutnya, agar kerja-kerja kolaboratif stakeholder lebih tepat sasaran," tuturnya.
Dengan pelibatan semua pihak yakni perwakilan organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, dan media diharapkan tersusun rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs di Kabupaten Jember.
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappekab Jember Andri Purnomo mengatakan Kabupaten Jember sudah siap untuk melaksanakan SDGs karena dari 241 sasaran SDGs sesuai dengan 42 pokok dalam RPJMD Jember dan 96 indikator SDGs juga selaras dengan RPJMD.
"Kami telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan forum grup diskusi dalam rangka mendorong dan membangun komitmen percepatan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan para pihak untuk pencapaian SDGs," tuturnya.
Menurutnya penetapan surat keputusan Bupati Jember tentang tim koordinasi daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan SDGs, sehingga dalam SK tersebut mengatur tentang tugas dan pokok fungsi tim koordinasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi SDGs.
"Kami juga berharap mendapat masukan dari organisasi masyarakat sipil dan media dalam workshop yang digelar INFID-Migrant Care, sehingga pencapaian SDGs di Jember dapat terlaksana secara maksimal," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"INFID melakukan pendampingan sekitar 10 daerah untuk penyusunan rencana aksi daerah untuk SDGs, di antaranya Kota Banda Aceh, Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Jember, dan Kota Kupang," kata Senior Program Officer on SDGs INFID Hamong Santoso di Jember, Rabu.
INFID bersama Migrant Care menggelar kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas para pihak dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah (RAD) SDGs yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil, perwakilan organisasi perangkat daerah, dan media dalam kegiatan workshop yang digelar di Hotel Dafam Kabupaten Jember, 6-7 Maret 2018.
"Di daerah, adopsi SDGs akan lebih cepat kalau kepala daerah memberikan dukungan politik, sehingga ada dukungan politik dari bupati/walikota dan seperti yang disampaikan oleh Bappekab Jember, bahwa beberapa tujuan SDGs selaras dengan RPJMD Jember dan selaras dengan visi Bupati Jember Faida," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, perlu adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat untuk mendukung pencapaian SGDs dan Jember dinilai merupakan daerah yang memiliki kelompok masyarakat sipil yang mumpuni dalam hal memberikan kritik, berdialog, dan memberikan solusi kepada pemerintah.
Menurutnya Kabupaten Jember memiliki modal yang diharapkan dapat membantu pencapaian SDGs yakni komitmen kepala daerah dan kapasitas organisasi masyarakat sipil yang mumpuni, bahkan sebenarnya SDGs tersebut memiliki kemungkinan semua pihak terlibat.
"Teman-teman media juga memiliki peranan untuk mengontrol apakah program SDGs sudah terlaksana dengan baik atau tidak, kemudian organisasi masyarakat sipil yang bekerja di masyarakat, universitas, dan pihak swasta yang semuanya bisa terlibat dalam pencapaian SDGs di Jember," katanya.
Sementara Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) menjadi dasar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dan mensinergikan segala upaya mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
"Berbagai kegiatan untuk pencapaian SDGs sudah kami lakukan pada 2017, sehingga untuk menindaklanjuti itu maka perlu konsolidasi para pihak sebagai tahap berikutnya, agar kerja-kerja kolaboratif stakeholder lebih tepat sasaran," tuturnya.
Dengan pelibatan semua pihak yakni perwakilan organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, dan media diharapkan tersusun rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs di Kabupaten Jember.
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappekab Jember Andri Purnomo mengatakan Kabupaten Jember sudah siap untuk melaksanakan SDGs karena dari 241 sasaran SDGs sesuai dengan 42 pokok dalam RPJMD Jember dan 96 indikator SDGs juga selaras dengan RPJMD.
"Kami telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan forum grup diskusi dalam rangka mendorong dan membangun komitmen percepatan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan para pihak untuk pencapaian SDGs," tuturnya.
Menurutnya penetapan surat keputusan Bupati Jember tentang tim koordinasi daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan SDGs, sehingga dalam SK tersebut mengatur tentang tugas dan pokok fungsi tim koordinasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi SDGs.
"Kami juga berharap mendapat masukan dari organisasi masyarakat sipil dan media dalam workshop yang digelar INFID-Migrant Care, sehingga pencapaian SDGs di Jember dapat terlaksana secara maksimal," ujarnya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018