Madiun (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan untuk memantau fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dalam rangka mengantisipasi laju inflasi di daerah setempat.
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Rabu, mengatakan, pembentukan Pokja Pangan tersebut melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Petim Bulog setempat agar kinerjanya optimal.
"Inflasi menjadi masalah hampir di setiap daerah. Ini harus segera diantisipasi. Lebih baik mencegah dari pada mengobati yang sudah terlanjur menimbulkan masalah," ujar Sugeng Rismiyanto.
Menurut dia, Pokja Pangan merupakan bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pokja akan bertugas menekan laju kenaikan harga komoditas utama di masyarakat, salah satunya beras.
Ia mengatakan ingin organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat optimal dalam kinerja Pokja Pangan tersebut. Bahkan, jika perlu juga melakukan terobosan kreatif di luar tugas pokok dan fungsi pokja yang berkaitan dengan penekanan inflasi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pemetaan kembali beberapa tanah bengkok di Kota Madiun. Harapannya, tanah bengkok tersebut dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian khususnya padi.
"Tanah bengkok jangan disewa-sewakan saja. Tetapi harus mulai berpikir bagaimana itu bisa dioptimalkan dalam menunjang produksi pangan," kata Sugeng.
Ia menambahkan, saat ini sejumlah bahan pokok terpantau memberikan kontribusi terjadinya inflasi di Kota Madiun, di antaranya harga beras yang masih tinggi.
"Fluktuasi harga beras tersebut berdampak luas. Kebutuhan rumah tangga meningkat karena beras mahal. Belum lagi harga jual makanan di warung makan yang juga akan terdampak. Dampaknya bisa kemana-mana. Makanya, Pokja Pangan ini penting," tambahnya.
Sementara, data BPS Kota Madiun mencatat, pada Februari 2018 Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,73.
Dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,31 persen dengan IHK 127,76 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,08 dengan IHK 128,11. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Rabu, mengatakan, pembentukan Pokja Pangan tersebut melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Petim Bulog setempat agar kinerjanya optimal.
"Inflasi menjadi masalah hampir di setiap daerah. Ini harus segera diantisipasi. Lebih baik mencegah dari pada mengobati yang sudah terlanjur menimbulkan masalah," ujar Sugeng Rismiyanto.
Menurut dia, Pokja Pangan merupakan bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pokja akan bertugas menekan laju kenaikan harga komoditas utama di masyarakat, salah satunya beras.
Ia mengatakan ingin organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat optimal dalam kinerja Pokja Pangan tersebut. Bahkan, jika perlu juga melakukan terobosan kreatif di luar tugas pokok dan fungsi pokja yang berkaitan dengan penekanan inflasi.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pemetaan kembali beberapa tanah bengkok di Kota Madiun. Harapannya, tanah bengkok tersebut dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian khususnya padi.
"Tanah bengkok jangan disewa-sewakan saja. Tetapi harus mulai berpikir bagaimana itu bisa dioptimalkan dalam menunjang produksi pangan," kata Sugeng.
Ia menambahkan, saat ini sejumlah bahan pokok terpantau memberikan kontribusi terjadinya inflasi di Kota Madiun, di antaranya harga beras yang masih tinggi.
"Fluktuasi harga beras tersebut berdampak luas. Kebutuhan rumah tangga meningkat karena beras mahal. Belum lagi harga jual makanan di warung makan yang juga akan terdampak. Dampaknya bisa kemana-mana. Makanya, Pokja Pangan ini penting," tambahnya.
Sementara, data BPS Kota Madiun mencatat, pada Februari 2018 Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,73.
Dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,31 persen dengan IHK 127,76 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,08 dengan IHK 128,11. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018