Situbondo (Antaranews Jatim) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa, Bibit Samad Riyanto meminta pemerintah desa harus membuat perencanaan penggunaan dana desa yang sasaran utamanya masalah kemiskinan.
"Dalam menganalisa perencanaan penggunaan dana desa (DD), pemerintah desa harus mengetahui permasalahannya dan sekaligus potensi di desanya," katanya saat ditemui sebelum menjadi pembicara Seminar Nasional di Aula Kampus Universitas Abdurahman Saleh Situbondo, Jawa Timur, Kamis (8/2).
Menurut dia, kantong kemiskinan harus jadi sasaran utama penggunaan dana desa, karena bantuan dana desa untuk membangunan dan menyejahterahkan masyarakat.
Mantan Pimpinan KPK itu menyampaikan, Satgas Dana Desa juga ikut melakukan asistensi ke daerah-daerah yang penggunaan dana desanya terkena OTT atau Operasi Tangkap Tangan KPK.
Samad menambahkan, sejak dirinya dilantik oleh Presiden menjadi Satgas Dana Desa sudah ada puluhan laporan yang masuk, dan Satgas biasanya langsung terjun ke daerah yang penggunaan dana desanya mencuat.
"Untuk Situbondo masih belum mendalami penggunaan dana desanya. Di Indonesia ada dua kabupaten paling parah penggunanan dana desanya, sehingga tak bisa mencairkan dana desa termin kedua, yaitu Kabupaten Ambon dan Kabupaten Merauke," paparnya.
Kendati demikian, Samad mengaku banyak menemukan penggunaan dana desa cukup bagus, dan ada berbagai kegiatan inovasi di desa untuk mengembangkan potensi di desanya.
Dalam pantauan, Samad Bibit Riyanto berkunjung ke Kabupaten Situbondo menjadi narasumber dan sekaligus melantik Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Dalam menganalisa perencanaan penggunaan dana desa (DD), pemerintah desa harus mengetahui permasalahannya dan sekaligus potensi di desanya," katanya saat ditemui sebelum menjadi pembicara Seminar Nasional di Aula Kampus Universitas Abdurahman Saleh Situbondo, Jawa Timur, Kamis (8/2).
Menurut dia, kantong kemiskinan harus jadi sasaran utama penggunaan dana desa, karena bantuan dana desa untuk membangunan dan menyejahterahkan masyarakat.
Mantan Pimpinan KPK itu menyampaikan, Satgas Dana Desa juga ikut melakukan asistensi ke daerah-daerah yang penggunaan dana desanya terkena OTT atau Operasi Tangkap Tangan KPK.
Samad menambahkan, sejak dirinya dilantik oleh Presiden menjadi Satgas Dana Desa sudah ada puluhan laporan yang masuk, dan Satgas biasanya langsung terjun ke daerah yang penggunaan dana desanya mencuat.
"Untuk Situbondo masih belum mendalami penggunaan dana desanya. Di Indonesia ada dua kabupaten paling parah penggunanan dana desanya, sehingga tak bisa mencairkan dana desa termin kedua, yaitu Kabupaten Ambon dan Kabupaten Merauke," paparnya.
Kendati demikian, Samad mengaku banyak menemukan penggunaan dana desa cukup bagus, dan ada berbagai kegiatan inovasi di desa untuk mengembangkan potensi di desanya.
Dalam pantauan, Samad Bibit Riyanto berkunjung ke Kabupaten Situbondo menjadi narasumber dan sekaligus melantik Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018