Trenggalek (Antaranews Jatim) - Pemerintah daerah bersama jajaran kepolisian dan tim gabungan penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis menggelar rapat koordinasi penanganan dampak longsor yang memutus jalur utama Kampak-Munjungan.
"Ya, semua pihak yang ada di sini terus berkoordinasi mengupayakan akses alternatif hingga penanganan longsor selesai dikerjakan," kata Kabag Protokol dan Rumah Tangga Pemkab Trenggalek Triadi Atmono di Trenggalek.
Rakor digelar di aula Kecamatan Kampak itu dihadiri Kapolres Trenggalek Didit Bambang Wibowo, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, serta perwakilan dari Basarnas, BPBD, Dinas Perhubungan, Forkopimcam dan beberapa kepala desa dari tiga wilayah yang terdampak, yaitu Kecamatan Kampak, Munjungan dan Dongko.
"Rapat koordinasi lintassektoral yang digelar kali ini adalah untuk berdiskusi bersama mencari solusi, terutama terkait akses jalan alternatif menuju Kecamatan Munjungan," kata Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo S.
Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam rapat itu antara lain masalah banyaknya warga yang memaksakan diri untuk menyeberangi area longsor.
Warga seolah tak peduli meskipun kondisi tanah masih labil dan sangat membahayakan jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan.
Untuk itu disepakati bahwa untuk sementara waktu area di sekitar longsor harus ditutup total untuk warga yang ingin melintas.
"Dalam penanganan bencana ini kita juga harus memperhatikan faktor keamanan yaitu nyawa bagi pekerja dan bagi masyarakat yang ingin melintasi lokasi tersebut," ujar Kapolres Didit.
Permasalahan lain adalah persediaan maupun suplai barang serta kebutuhan bagi masyarakat Munjungan.
Menurut Kapolres Didit, pihaknya tidak segan untuk menindak tegas jika ada oknum yang memanfaatkan kondisi, baik itu menimbun bahan pokok sehingga harga menjadi mahal di wilayah Munjungan.
Sementara itu, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Trenggalek Sugeng Widodo mengatakan, sejak terjadi longsor pemda telah bergerak cepat bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga agar harga sembako di wilayah Munjungan tetap stabil.
Sementara terkait penanganan pembersihan material longsor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Mohammad Sholeh mengatakan sesuai hasil koordinasi dengan tim geologi dari UGM Yogyakarta, tidak memungkinkan untuk mengeruk tanah longsoran hingga ke bawah.
Hal tersebut menurutnya karena dimungkinkan dapat menimbulkan longsoran susulan yang lebih besar.
"Rencananya akan disisir untuk mendapat badan jalan dengan lebar kira-kira 12 meter dan tebing juga akan disisir atau di teras iring, selanjutnya akan dibuatkan lapis pondasi bawah dan menunggu sampai kering dan tanah menjadi keras," kata Sholeh.
Selain itu juga didiskukan terkait jalan alternatif yang menuju ke wilayah Munjungan yang mengalami kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Trenggalek menyampaikan dalam rapat bahwa untuk sementara waktu dikondisikan agar kendaraan barang untuk muatan berat dilarang melintas.
"Supaya didirikan portal agar kendaraan besar tidak bisa lewat. Kerjasama antara perangkat Desa, Babinsa, BKTM, Dishub dan Lantas untuk memetakan titik-titik rawan, kami akan menempatkan anggota di pos di titik yang diperlukan," kata Didit. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Ya, semua pihak yang ada di sini terus berkoordinasi mengupayakan akses alternatif hingga penanganan longsor selesai dikerjakan," kata Kabag Protokol dan Rumah Tangga Pemkab Trenggalek Triadi Atmono di Trenggalek.
Rakor digelar di aula Kecamatan Kampak itu dihadiri Kapolres Trenggalek Didit Bambang Wibowo, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, serta perwakilan dari Basarnas, BPBD, Dinas Perhubungan, Forkopimcam dan beberapa kepala desa dari tiga wilayah yang terdampak, yaitu Kecamatan Kampak, Munjungan dan Dongko.
"Rapat koordinasi lintassektoral yang digelar kali ini adalah untuk berdiskusi bersama mencari solusi, terutama terkait akses jalan alternatif menuju Kecamatan Munjungan," kata Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo S.
Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam rapat itu antara lain masalah banyaknya warga yang memaksakan diri untuk menyeberangi area longsor.
Warga seolah tak peduli meskipun kondisi tanah masih labil dan sangat membahayakan jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan.
Untuk itu disepakati bahwa untuk sementara waktu area di sekitar longsor harus ditutup total untuk warga yang ingin melintas.
"Dalam penanganan bencana ini kita juga harus memperhatikan faktor keamanan yaitu nyawa bagi pekerja dan bagi masyarakat yang ingin melintasi lokasi tersebut," ujar Kapolres Didit.
Permasalahan lain adalah persediaan maupun suplai barang serta kebutuhan bagi masyarakat Munjungan.
Menurut Kapolres Didit, pihaknya tidak segan untuk menindak tegas jika ada oknum yang memanfaatkan kondisi, baik itu menimbun bahan pokok sehingga harga menjadi mahal di wilayah Munjungan.
Sementara itu, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Trenggalek Sugeng Widodo mengatakan, sejak terjadi longsor pemda telah bergerak cepat bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga agar harga sembako di wilayah Munjungan tetap stabil.
Sementara terkait penanganan pembersihan material longsor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Mohammad Sholeh mengatakan sesuai hasil koordinasi dengan tim geologi dari UGM Yogyakarta, tidak memungkinkan untuk mengeruk tanah longsoran hingga ke bawah.
Hal tersebut menurutnya karena dimungkinkan dapat menimbulkan longsoran susulan yang lebih besar.
"Rencananya akan disisir untuk mendapat badan jalan dengan lebar kira-kira 12 meter dan tebing juga akan disisir atau di teras iring, selanjutnya akan dibuatkan lapis pondasi bawah dan menunggu sampai kering dan tanah menjadi keras," kata Sholeh.
Selain itu juga didiskukan terkait jalan alternatif yang menuju ke wilayah Munjungan yang mengalami kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Trenggalek menyampaikan dalam rapat bahwa untuk sementara waktu dikondisikan agar kendaraan barang untuk muatan berat dilarang melintas.
"Supaya didirikan portal agar kendaraan besar tidak bisa lewat. Kerjasama antara perangkat Desa, Babinsa, BKTM, Dishub dan Lantas untuk memetakan titik-titik rawan, kami akan menempatkan anggota di pos di titik yang diperlukan," kata Didit. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018