Jakarta, (Antara) - Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan penyelesaian masalah di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua harus terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan karena penyebabnya beragam.
"Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sepakati bahwa karena masalah di Asmat penyebabnya banyak bukan tunggal maka penyelesaiannya harus terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan," kata Idrus Marham.
Mensos mengemukakan itu, usai menghadiri "talk show" Penguatan Komitmen Lintas Sektor dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kantor Sekreatriat Kabinet Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh karena kasus penyebaran wabah campak dan gizi buruk tidak hanya di Asmat, tetapi ada daerah-daerah lain yang punya potensi sama dengan Asmat di Papua dan Papua Barat.
Ia menyebutkan penyelesaiannya juga harus terpadu yaitu lintas sektoral. Sejumlah kementerian menyelesaikan masalah infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lain lain.
Idrus juga menyebutkan penyelesaian harus berkesinambungan sehingga tidak bisa dengan sekali tindakan akan menyelesaikan masalah.
"Misal, peyebaran penyakit, kelaparan, tidak bisa diberi pengobatan sekali atau diberikan sembako, ini tidak bisa dianggap selesai karena harus berkesinambungan atau terus menerus," tuturnya.
Menurur dia, dengan banyaknya pejabat daerah yang berkunjung ke Jakarta maka perlu pendampingan dalam pengelolaan pemerintahan dan bidang sektoral lain seperti pertanian.
Menurut dia, pendampingan juga diperlukan karena dana otonomi khusus yang disalurkan untuk daerah itu cukuo besar.
"Ada dana otsus Rp8 triliun dengan rincian Papua Rp5 triliun dan Papua Barat Rp2,8 triliun, tentu pendampaingan diperlukan," ujarnya.
Mengenai usulan relokasi warga Asmat sehingga mereka mudah dijangkau layanan kesehatan, Mensos mengatakan hal itu sempat ditanyakan Presiden Jokowi kepada para pembantunya, termasuk Mensos.
"Setelah kita lakulan kajian di lapangan, khusus di Asmat itu yang lingkungannya sebagian besar rawa-rawa tentu tidak mungkin dilakukan relokasi, yang mungkin membangun komunitas yang terpusat di tempat tempat tertentu karena memang pola perumahan di sana kan menyebar," ucapnya, menjelaskan.
Menurut dia, yang memungkinkankan adalah program membangun komunitas adat terpencil yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kemensos.
"Ini akan memberi kemudahan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya," imbuhnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sepakati bahwa karena masalah di Asmat penyebabnya banyak bukan tunggal maka penyelesaiannya harus terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan," kata Idrus Marham.
Mensos mengemukakan itu, usai menghadiri "talk show" Penguatan Komitmen Lintas Sektor dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kantor Sekreatriat Kabinet Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh karena kasus penyebaran wabah campak dan gizi buruk tidak hanya di Asmat, tetapi ada daerah-daerah lain yang punya potensi sama dengan Asmat di Papua dan Papua Barat.
Ia menyebutkan penyelesaiannya juga harus terpadu yaitu lintas sektoral. Sejumlah kementerian menyelesaikan masalah infrastruktur, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lain lain.
Idrus juga menyebutkan penyelesaian harus berkesinambungan sehingga tidak bisa dengan sekali tindakan akan menyelesaikan masalah.
"Misal, peyebaran penyakit, kelaparan, tidak bisa diberi pengobatan sekali atau diberikan sembako, ini tidak bisa dianggap selesai karena harus berkesinambungan atau terus menerus," tuturnya.
Menurur dia, dengan banyaknya pejabat daerah yang berkunjung ke Jakarta maka perlu pendampingan dalam pengelolaan pemerintahan dan bidang sektoral lain seperti pertanian.
Menurut dia, pendampingan juga diperlukan karena dana otonomi khusus yang disalurkan untuk daerah itu cukuo besar.
"Ada dana otsus Rp8 triliun dengan rincian Papua Rp5 triliun dan Papua Barat Rp2,8 triliun, tentu pendampaingan diperlukan," ujarnya.
Mengenai usulan relokasi warga Asmat sehingga mereka mudah dijangkau layanan kesehatan, Mensos mengatakan hal itu sempat ditanyakan Presiden Jokowi kepada para pembantunya, termasuk Mensos.
"Setelah kita lakulan kajian di lapangan, khusus di Asmat itu yang lingkungannya sebagian besar rawa-rawa tentu tidak mungkin dilakukan relokasi, yang mungkin membangun komunitas yang terpusat di tempat tempat tertentu karena memang pola perumahan di sana kan menyebar," ucapnya, menjelaskan.
Menurut dia, yang memungkinkankan adalah program membangun komunitas adat terpencil yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kemensos.
"Ini akan memberi kemudahan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya," imbuhnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018