){kind=link}
Malang (Antara Jatim) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI wilayah Malang menargetkan distribusi kartu tani bagi sekitar 667 ribu petani yang ada di wilayah itu tuntas pada akhir 2019.
CEO PT BNI Tbk Kantor Wilayah Malang Yessy Kurnia, Rabu mengatakan pada akhir 2017, kartu tani yang terdistribusi mencapai 40 persen lebih dari 667 ribu yang bakal diserahkan kepada petani. "Pada 2018, paling tidak lebih dari 50 persen yang sudah diserahkan dan 2019 tuntas seluruhnya," katanya kepada wartawan di Malang, Jawa Timur.
PT BNI Tbk Kantor Wilayah Malang membawahi sejumlah daerah/kota yang ada di Jawa Timur, seperti Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Ngawi, Ponorogo, Blitar, Madiun, Kediri, Jember, serta Banyuwangi.
Jumlah petani yang menjadi sasaran kartu tani sebanyak 667 ribu di wilayah kerja PT BNI Tbk Malang itu hampir separo dari jumlah petani di Jatim yang bakal menerima kartu tersebut, yakni sebanyak 1,2 juta orang.
Yessy mengakui distribusi kartu tani selama 2017 kurang optimal karena berbagai kendala, di antaranya kurangnya sosialisasi dari instansi berwenang, jarak tempuh petani yang mudah dijangkau, serta kerja sama antara Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) dengan instansi terkait.
Ia mengemukakan sebenarnya BNI hanya sebagai pelaksana program, sedangkan kewenangan sosialisasi terkait program ada di Kementereian Pertanian dan kalau di daerah di Dinas Pertanian. "Memang ada beberapa kendala dalam distribusi kartu tani ini, sehingga kurang optimal penyerahannya," ucapnya.
Kendala itu di antaranya adalah perlu verifikasi dan validasi data petani secara rinci dan akurat, termasuk RDKK-nya harus divalidasi karena banyak daerah yang RDKK-nya tidak di-update, hanya copy paste tahun sebelumnya, jarak wilayah dari keterjangkauan transportasi, serta kartu tani yang sudah jadi harus diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan.
Untuk mempercepat dan mengoptimalkan distribusi kartu tani tersebut, kata Yessy, pihaknya akan menambah petugas di lapangan, termasuk sosialisasi tentang teknis penggunaan kartu tani tersebut di kios-kios yang ditunjuk. Sebab, kartu tani ini merupakan hal baru bagi petani maupun pemilik kios yang mendistribusikan pupuk bersubsidi.
"Kami upayakan pada akhir 2018 distribusi dan penyerahan kartu tani ini sudah tuntas seluruhnya agar pada 2019 tinggal jalan dan hanya menambah kartu baru bagi petani yang belum terdata saja," katanya.
Menyinggung subsidi yang diberikan kepada petani, Yessy mengatakan tergantung luas lahan dan komoditas yang ditanam petani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
CEO PT BNI Tbk Kantor Wilayah Malang Yessy Kurnia, Rabu mengatakan pada akhir 2017, kartu tani yang terdistribusi mencapai 40 persen lebih dari 667 ribu yang bakal diserahkan kepada petani. "Pada 2018, paling tidak lebih dari 50 persen yang sudah diserahkan dan 2019 tuntas seluruhnya," katanya kepada wartawan di Malang, Jawa Timur.
PT BNI Tbk Kantor Wilayah Malang membawahi sejumlah daerah/kota yang ada di Jawa Timur, seperti Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Ngawi, Ponorogo, Blitar, Madiun, Kediri, Jember, serta Banyuwangi.
Jumlah petani yang menjadi sasaran kartu tani sebanyak 667 ribu di wilayah kerja PT BNI Tbk Malang itu hampir separo dari jumlah petani di Jatim yang bakal menerima kartu tersebut, yakni sebanyak 1,2 juta orang.
Yessy mengakui distribusi kartu tani selama 2017 kurang optimal karena berbagai kendala, di antaranya kurangnya sosialisasi dari instansi berwenang, jarak tempuh petani yang mudah dijangkau, serta kerja sama antara Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) dengan instansi terkait.
Ia mengemukakan sebenarnya BNI hanya sebagai pelaksana program, sedangkan kewenangan sosialisasi terkait program ada di Kementereian Pertanian dan kalau di daerah di Dinas Pertanian. "Memang ada beberapa kendala dalam distribusi kartu tani ini, sehingga kurang optimal penyerahannya," ucapnya.
Kendala itu di antaranya adalah perlu verifikasi dan validasi data petani secara rinci dan akurat, termasuk RDKK-nya harus divalidasi karena banyak daerah yang RDKK-nya tidak di-update, hanya copy paste tahun sebelumnya, jarak wilayah dari keterjangkauan transportasi, serta kartu tani yang sudah jadi harus diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan.
Untuk mempercepat dan mengoptimalkan distribusi kartu tani tersebut, kata Yessy, pihaknya akan menambah petugas di lapangan, termasuk sosialisasi tentang teknis penggunaan kartu tani tersebut di kios-kios yang ditunjuk. Sebab, kartu tani ini merupakan hal baru bagi petani maupun pemilik kios yang mendistribusikan pupuk bersubsidi.
"Kami upayakan pada akhir 2018 distribusi dan penyerahan kartu tani ini sudah tuntas seluruhnya agar pada 2019 tinggal jalan dan hanya menambah kartu baru bagi petani yang belum terdata saja," katanya.
Menyinggung subsidi yang diberikan kepada petani, Yessy mengatakan tergantung luas lahan dan komoditas yang ditanam petani. (*)
Video Oleh Endang Sukarelawati
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017