DPRD : Serapan anggaran Lima SKPD Pemkot Surabaya Rendah

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai lima Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Surabaya  memiliki serapan anggaran rendah atau tidak sampai 70 persen mengingat tahun anggaran APBD 2017 tinggal satu setengah bulan sebelum tutup buku.

     

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron, di Surabaya, Selasa, mengatakan waktu penyerapan belanja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sampai dua bulan. 

"Kinerja pemkot diukur dari seberapa besar anggaran itu terserap. Hingga akhir tahun namun serapannya masih rendah lalu bagiamana pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun," katanya.

Adapun kelima SKPD itu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Dishub dinilai SKPD yang serapannya paling rendah ketimbang SKPD lain karena dari alokasi anggaran sebesar Rp108 miliar baru terserap 40,68 persen.

Ada juga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yakni dari alokasi anggaran Rp1,3 trilliun, namun baru terserap 41,4 persen. Begitu juga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) dari anggaran total Rp903,5 miliar, namun baru terserap 41,6 persen.

Selain itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dari total anggaran Rp 400 miliar, hanya terserap 63 persen. Terakhir Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran Rp12,8 miliar, yang sudah terserap 66,7 persen.

Buchori mengatakan dalam rapat evaluasi yang sempat digelar antara DPRD dan Pemkot, kebanyakan dari Pemkot menjawab serapan anggaran baru bisa naik di akhir tahun lantaran kepentingan pembayaran lelang. 

Menurut dia, hal tersebut tidak bisa terus dijadikan alasan. "Seringnya lelang jadi alasan. Lelang baru tengah tangun sehingga pengarapan proyek baru dikebut akhir tahun. Itu menjadi masalah," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi C meminta agar lelang proyek Pemkot Surabaya bisa dilakukan begitu APBD ditetapkan. Sebagaimana Surabaya selalu menggedok APBD di bulan November, maka pihaknya menyarankan agar sistem lelang sudah berjalan sejak Desember.

"Jadi awal tahun maksimal Maret itu proyek-proyek sudah jalan dan serapan anggaran bisa konstan, tidak melejit di akhir tahun," katanya. (*)