Da Nang, (Antara) - Indonesia mendorong adanya persamaan perlakuan (equal treatment) antara mitra dagang dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-25 di Vietnam.
"Agar ada 'equal treatment' (dalam perdagangan) sehingga berbagai hal perlakuan diskriminatif dalam persaingan usaha mari sama-sama bicara dengan negara mitra," kata Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita di Da Nang, Vietnam, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Enggartiasto menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) ke-25 berlangsung di Da Nang, Vietnam pada 10-11 November. Presiden Joko Widodo rencananya menghadiri KTT tersebut.
"Hari ini saja, saya dijadwalkan ada 8 pertemuan bilateral dan satu per satu akan kita bicarakan hal-hal seperti itu," tambah Enggar.
Enggar pun mengakui bahwa perundingan dengan mitra dagang tidak akan berlansung mudah.
"Kelihatannya (perundingan) tidak terlalu mudah karena sikap dari Amerika yang mengambil sikap berubah tapi kita ikuti betul," ungkap Enggar.
Ia mencontohkan, misalnya, di sektor kelapa sawit, Indonesia mendapatkan banyak "black campaign".
"Kita berjuang di satu sisi dengan melalui diplomasi dan sudah beberapa lama sudah saya kasih 'warning' kalau Anda melakukan 'antidumping' saya juga bisa melakukan 'antidumping' dengan negara lain, bila Anda melakukan diskriminasi produk, kita juga bisa melakukan itu. Tapi apakah ini yang diharapkan dalam kesepakatan kita bersama? Kan tidak mau, mari kita jangan diskriminatif, perlakukan yang sama," ungkap Enggar.
Meski begitu, Enggar menilai bahwa perdagangan Indonesia-Vietnam meningkat tajam dan harus dimanfaatkan untuk lebih mengenalkan produk Indonesia ke Vietnam.
"Beberapa komuditas meningkat ekspornya 100 persen terutama makanan jadi, dan itu mengembirakan dan menjadi sisi positif perdangangan bebas ekonomi ASEAN, tapi yang harus kita hati-hati adalah usaha kecil dan menengah yang harus tetap dibina sehingga mereka bisa menghadapinya dengan baik," tambah Enggar.
Pemerintah pun berjanji akan menyederhanakan regulasi agar daya kompetisi Indonesia dapat membaik.
Tema APEC 2017 adalah "Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama" akan fokus membahas beberapa masalah, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim dana pertanian.
APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi "Bogor Goals" mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020, ada hambatan yang muncul dalam proses globalisasi dan integrasi ekonomi.
Ada 21 entitas ekonomi yang menjadi anggota APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.
Anggota-anggota APEC mewakili 39 persen populasi dunia, menyumbang 57 persen dari PDB dan 49 persen perdagangan global.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Agar ada 'equal treatment' (dalam perdagangan) sehingga berbagai hal perlakuan diskriminatif dalam persaingan usaha mari sama-sama bicara dengan negara mitra," kata Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita di Da Nang, Vietnam, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Enggartiasto menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) ke-25 berlangsung di Da Nang, Vietnam pada 10-11 November. Presiden Joko Widodo rencananya menghadiri KTT tersebut.
"Hari ini saja, saya dijadwalkan ada 8 pertemuan bilateral dan satu per satu akan kita bicarakan hal-hal seperti itu," tambah Enggar.
Enggar pun mengakui bahwa perundingan dengan mitra dagang tidak akan berlansung mudah.
"Kelihatannya (perundingan) tidak terlalu mudah karena sikap dari Amerika yang mengambil sikap berubah tapi kita ikuti betul," ungkap Enggar.
Ia mencontohkan, misalnya, di sektor kelapa sawit, Indonesia mendapatkan banyak "black campaign".
"Kita berjuang di satu sisi dengan melalui diplomasi dan sudah beberapa lama sudah saya kasih 'warning' kalau Anda melakukan 'antidumping' saya juga bisa melakukan 'antidumping' dengan negara lain, bila Anda melakukan diskriminasi produk, kita juga bisa melakukan itu. Tapi apakah ini yang diharapkan dalam kesepakatan kita bersama? Kan tidak mau, mari kita jangan diskriminatif, perlakukan yang sama," ungkap Enggar.
Meski begitu, Enggar menilai bahwa perdagangan Indonesia-Vietnam meningkat tajam dan harus dimanfaatkan untuk lebih mengenalkan produk Indonesia ke Vietnam.
"Beberapa komuditas meningkat ekspornya 100 persen terutama makanan jadi, dan itu mengembirakan dan menjadi sisi positif perdangangan bebas ekonomi ASEAN, tapi yang harus kita hati-hati adalah usaha kecil dan menengah yang harus tetap dibina sehingga mereka bisa menghadapinya dengan baik," tambah Enggar.
Pemerintah pun berjanji akan menyederhanakan regulasi agar daya kompetisi Indonesia dapat membaik.
Tema APEC 2017 adalah "Menciptakan Dinamika Baru, Membina Masa Depan Bersama" akan fokus membahas beberapa masalah, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, perubahan iklim dana pertanian.
APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi "Bogor Goals" mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020, ada hambatan yang muncul dalam proses globalisasi dan integrasi ekonomi.
Ada 21 entitas ekonomi yang menjadi anggota APEC yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.
Anggota-anggota APEC mewakili 39 persen populasi dunia, menyumbang 57 persen dari PDB dan 49 persen perdagangan global.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017