Pemkab Probolinggo Terima Penghargaan Standar Tertinggi LKPD 2016

Probolinggo (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerima piagam penghargaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas hasil capaian standar tertinggi yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah kabupaten setempat selama empat kali berturut-turut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkesempatan menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari dalam kegiatan penganugerahan penghargaan pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim tahun anggaran 2016 yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu.

"Saya bersyukur atas penghargaan opini WTP tahun 2016 dan penganugerahaan penghargaan kali ini sebuah target yang saya tetapkan sejak empat tahun lalu yakni kami mulai dari 2013," kata Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari di Probolinggo.

Pada saat itu, lanjut dia, telah menyampaikan pada segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Probolinggo bahwa sebuah pertanggungjawaban pengelolaan uang negara itu wajib dilaksanakan secara profesional sesuai kaidah dan aturan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ia mengatakan meningkatnya parameter pemeriksaan yang terus berdinamika dengan "grade" yang terus meningkat diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya yang salah satu contohnya dengan rekrutmen tenaga akuntansi yang ditempatkan di seluruh SKPD dan Puskesmas.

"Tantangan ke depan apalagi dengan pelaporan keuangan berbasis akrual menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Probolinggo, tetapi saya yakin manakala seluruh proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sampai pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan, maka kami mampu mempertahankan opini WTP dan wajib terus meningkatkannya," katanya.

Ia menjelaskan opini WTP yang belum pernah diperoleh Pemkab Probolinggo akhirnya mulai 2013 bisa didapatkan hingga tahun 2016, sehingga mendapatkan WTP selama empat tahun berturut-turut dan harapannya pertanggungjawaban tahun 2017 dan seterusnya dapat diraih kembali WTP.

Tahun 2017, piagam penghargaan itu diberikan kepada 23 Kabupaten dan 7 Kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan 8 kabupaten/kota tidak mendapatkan penghargaan karena memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan RI Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras dan komitmen dari para kepala daerah dalam mengelola keuangannya secara akuntable hingga akhirnya mendapatkan capaian opini WTP yang mengantarkan dalam perolehan penghargaan dari Kementerian Keuangan.

"Hal itu bukan tujuan semata-mata untuk memperoleh opini terbaik saja, tetapi juga untuk menunjukkan kualitas laporan keuangan yang kita hasilkan dan seperti apa pengelolaan keuangan yang kita lakukan di pemerintah daerah," katanya.