Bondowoso (Antara Jatim) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mulai menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 dengan mengundang kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Sebenarnya Pilkada 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun 2014. Bedanya hanya pada proses sosialisasi tentang kepemiluan yang terkonsentrasi kepada masyarakat marginal," ujar Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Hairul Anam usai acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Aula Hotel Palm Bondowoso, Kamis.
Ia mengemukakan, ada lima poin sosialisasi yang dilakukan KPU, yaitu tentang logistik, kampanye, tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta dana kampanye.
Menurut dia, ada perbedaan dalam proses rekapitulasi suara dan tidak sama seperti sebelumnya, Jika tahun kemarin panitia pemungutan suara atau PPS diperbolehkan melakukan penghitungan, namun kali ini PPS dilarang menghitung hasil perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Jadi, tidak ada rekap di PPS dan di PPS hanya tempat singgah saja sampai tiba waktu penghitungan di tingkat kecamatan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hairul, nantinya KPU akan memperketat pengawasan di tingkat PPS guna memastikan keamanan hasil pemungutan suara dari TPS.
"Peraturan yang baru, panitia pemungutan suara (PPS) tidak dibolehkan melakukan penghitungan suara atau hanya cukup di tingkat kecamatan," tuturnya.
Data diperoleh, pada 12 Oktober 2017 KPU akan melakukan pembentukan PPK dan PPS, 30 Desember 2017 hingga 27 Juni 2018 pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), 25 hingga 29 November 2017 penyerahan syarat dukungan calon perseorangan.
Pada 8 hingga 10 Januari 2018 pendaftaran pasangan calon, 12 Februari 2018 penetapan pasangan calon, 13 Februari 2018 pemilihan undian nomor pasangan calon, 15 hingga 23 Juni 2018 kampanye.
Sedangkan pada 24 hingga 26 Juni 2018 masa tenang dan 27 Juni 2018 pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan terakhir yaitu rekapitulasi hasil suara pada 27 Juni hingga 6 Juli 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Sebenarnya Pilkada 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun 2014. Bedanya hanya pada proses sosialisasi tentang kepemiluan yang terkonsentrasi kepada masyarakat marginal," ujar Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Hairul Anam usai acara Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Aula Hotel Palm Bondowoso, Kamis.
Ia mengemukakan, ada lima poin sosialisasi yang dilakukan KPU, yaitu tentang logistik, kampanye, tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta dana kampanye.
Menurut dia, ada perbedaan dalam proses rekapitulasi suara dan tidak sama seperti sebelumnya, Jika tahun kemarin panitia pemungutan suara atau PPS diperbolehkan melakukan penghitungan, namun kali ini PPS dilarang menghitung hasil perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Jadi, tidak ada rekap di PPS dan di PPS hanya tempat singgah saja sampai tiba waktu penghitungan di tingkat kecamatan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hairul, nantinya KPU akan memperketat pengawasan di tingkat PPS guna memastikan keamanan hasil pemungutan suara dari TPS.
"Peraturan yang baru, panitia pemungutan suara (PPS) tidak dibolehkan melakukan penghitungan suara atau hanya cukup di tingkat kecamatan," tuturnya.
Data diperoleh, pada 12 Oktober 2017 KPU akan melakukan pembentukan PPK dan PPS, 30 Desember 2017 hingga 27 Juni 2018 pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT), 25 hingga 29 November 2017 penyerahan syarat dukungan calon perseorangan.
Pada 8 hingga 10 Januari 2018 pendaftaran pasangan calon, 12 Februari 2018 penetapan pasangan calon, 13 Februari 2018 pemilihan undian nomor pasangan calon, 15 hingga 23 Juni 2018 kampanye.
Sedangkan pada 24 hingga 26 Juni 2018 masa tenang dan 27 Juni 2018 pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan terakhir yaitu rekapitulasi hasil suara pada 27 Juni hingga 6 Juli 2018. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017