Kondisi Gedung Memprihatinkan, DPRD Nilai Revitalisasi RPH Sifatnya Mendesak

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya menilai permintaan revitalisasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) cukup masuk akal dan memang bersifat mendesak.

     

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat, di Surabaya, Kamis, mengatakan perlunya revitalisasi mendesak setelah Komisi B menggelar inspeksi ke lokasi RPH Jalan Pegirikan Surabaya pada Rabu (20/9).

"Pengajuan perbaikan bangunan itu cukup masuk akal, bisa dilihat di lapangan, kondisi bangunanya sangat parah, bahkan mengenaskan," kata Edi.

Menurut dia, pihaknya prihatin dengan kondisi RPH yang beroperasi sejak 1927 tersebut perlu adanya pembenahan yang bersifat mendesak pada beberapa bangunan.     

Edi menjelaskan bahwa kondisi RPH saat ini memang perlu uluran tangan dari Pemerintah Kota Surabaya lantaran membahayakan para pekerjannya. "Jangan ngomong masalah kebersihan, bangunan ini sudah membahayakan karena atapnya lobang-lobang," ujarnya.

Ia menekankan bahwa pada kasus RPH ini penyertaan modal yang dimaksud adalah perbaikan bangunan yang memang sudah memprihatinkan kondisinya, bukan penyertaan modal untuk usahanya.

"Direkturnya bilang pada saya, bahwa RPH tidak usah dikasih duit, tapi renovasi bangunan saja sudah cukup. Jadi pengertian penyertaan modal yang selama ini berkembang dan menjadi polemik itu kurang tepat menurut kami," katanya.

Saat dikonfirmasi terkait kinerja Direktur baru PD RPH ini, Komisi B mengaku terkesan dengan program-program RPH baik yang sudah dikerjakan maupun program pengembangan.

"Kalau masalah kinerja, kami bisa lihat dari programnya, menurut kami program - programnya sudah luar biasa bagus. Program yang sudah berjalan adalah rumah daging yang bisa menopang kerugian RPH sendiri akibat aturan biaya jasa pemotongan yang rendah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD RPH Surabaya Teguh Prihandoko saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya hanya menunjukkan kondisi real di lapangan tentang kondisi bangunan RPH.

"Saya hanya menyampaikan kondisinya saja, karena menurut kami itu membahayakan," ujarnya.

Saat dikonfirmasi terkait permintaan suntikan dana Rp30 miliar yang dirasa cukup besar untuk sebuah penyertaan modal, Teguh menegaskan bahwa angka tersebut hanya untuk renovasi bangunan, namun detail besarannya, Teguh mengaku kurang menguasai.  

"Intinya, kami tidak perlu dikasih uang, cukup renovasi bangunan saja," ujarnya.

Terkait pemberitaan bahwa Wali Kota Surabaya ingin melihat kinerjanya dulu sebelum melangkah ke penyertaan modal, Pria yang mempunyai rekam jejak berhasil mengelola beberapa perusahaan ini hanya singkat menjawab.

"Saya patuh apapun keputusan wali kota dan Pemerintah Kota Surabaya, yang akan saya lakukan adalah kerja, kerja dan kerja," katanya. (*)