DPRD Surabaya Evaluasi Anggaran Seleksi CPNS Surabaya 2017

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengevaluasi anggaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebesar Rp3 miliar di APBD 2017 menyusul belum adanya seleksi CPNS.

     

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina, di Surabaya, Rabu, mengatakan selama sebulan belakangan sudah ramai pengumunan penerimaan PNS di sejumlah Kementerian dan juga pemerintah daerah. 

"Namun sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Surabaya mendapat jatah kuota untuk formasi CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya," katanya. 

Untuk itu, lanjut dia, karena saat ini sedang ada pembahasan perubahan anggaran keuangan APBD Surabaya 2017, pihaknya mendorong Badan Kepegawain dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya segera melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait kepastian Surabaya akan mendapatkan jatah formasi CPNS atau tidak.

Namun, menurutnya, dengan waktu yang mepet hanya tinggal tiga bulan ke depan hingga akhir tahun, kemungkinannya kecil jika akan menggelar seleksi penerimaan CPNS. Kalaupun mungkin, pelaksanaannya dimungkinkan untuk formasi di tahun depan. 

"Kalau memang tidak mungkin atau tidak ada jatah formasi, maka Komisi A mengusulkan agar anggatan itu didrop. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan yang lain," ujar Herlina. 

Ia memberikan contoh untuk pengembangan perencaan Pemkot Surabaya yang akan membuat assessment center, dan juga untuk pelatihan pegawai ataupun untuk peningkatan kualitas SDM pegawai di lingkungan Pemkot. 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya menilai rekruitmen CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya masih belum ada titik terang, meski sejumlah daerah mulai mempersiapkan perekrutan CPNS sebagai pengganti PNS yang sudah masuk purna tugas.

"Kami menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsourcing (alih daya) dibandingkan rekrutmen CPNS," katanya.

Menurut dia, hal ini dibuktinya dengan adanya alokasi anggaran untuk tenaga alih daya yang merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya. 

"Giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ditetapkan anggaran untuk CPNS," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi belum bisa dikonformasi. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif. (*)