Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang segera melakukan lelang ulang terhadap proyek-proyek yang mengalami gagal lelang serta mendorong percepatan proses seleksi barang dan jasa guna mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017.
Sekretaris Kota Malang Wasto di Malang, Jawa Timur, Senin mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
"Kami juga minta kecepatan pengajuan surat pertanggungjawaban untuk proyek yang sudah dikerjakan," ucap Wasto.
Pemkot Malang menargetkan penurunan Silpa 2017, maksimal sekitar Rp200 miliar dibandingkan Silpa 2016 yang mencapai Rp304,9 miliar.
"Penganggaran sudah kami lakukan secara tepat, fokus, dan efisien, bahkan dilakukan melalui tahapan dan proses. Tahapan dimulai dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat paling bawah (kelurahan)," ujarnya.
Menurut Wasto, ada sejumlah penyebab tingginya Silpa di Kota Malang, antara lain karena adanya efisiensi anggaran. Dan, anggaran paling besar yang tidak terserap adalah anggaran Islamic Center sebesar Rp40 miliar dan sejumlah proyek lainnya yang gagal lelang.
"Silpa tahun ini kami targetkan kurang dari Rp200 miliar. Kami akan maksimalkan program-program yang belum terealisasi, minimal proses lelangnya sudah dilakukan," ujarnya.
Tingginya Silpa Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp300 miliar pada 2016 tersebut, menjadi sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD setempat melalui pandangan fraksi. DPRD mendorong Pemkot Malang anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD itu terserap secara maksimal, namun tetap tepat sasaran dan efesien.
Selain DPRD, sorotan tingginya Silpa APBD Pemkot Malang itu juga dilontarkan Malang Corruption Wath (MCW). "Tingginya Silpa 2016 itu menunjukkan jika anggaran tidak terserap optimal, artinya penganggaran yang dilakukan tersebut tidak fokus dan efesien," kata Badan Pekerja MCW Buyung Jaya Sutrisna.
Menurut Jaya, logikanya kalau Silpa setiap tahun bertambah (semakin besar), artinya kinerja dan serapan anggaran yang telah dirancang dalam APBD tidak optimal. Bisa dikatakan kalau Pemkot Malang tidak bekerja sesuai program yang telah ditetapkan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Sekretaris Kota Malang Wasto di Malang, Jawa Timur, Senin mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
"Kami juga minta kecepatan pengajuan surat pertanggungjawaban untuk proyek yang sudah dikerjakan," ucap Wasto.
Pemkot Malang menargetkan penurunan Silpa 2017, maksimal sekitar Rp200 miliar dibandingkan Silpa 2016 yang mencapai Rp304,9 miliar.
"Penganggaran sudah kami lakukan secara tepat, fokus, dan efisien, bahkan dilakukan melalui tahapan dan proses. Tahapan dimulai dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat paling bawah (kelurahan)," ujarnya.
Menurut Wasto, ada sejumlah penyebab tingginya Silpa di Kota Malang, antara lain karena adanya efisiensi anggaran. Dan, anggaran paling besar yang tidak terserap adalah anggaran Islamic Center sebesar Rp40 miliar dan sejumlah proyek lainnya yang gagal lelang.
"Silpa tahun ini kami targetkan kurang dari Rp200 miliar. Kami akan maksimalkan program-program yang belum terealisasi, minimal proses lelangnya sudah dilakukan," ujarnya.
Tingginya Silpa Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp300 miliar pada 2016 tersebut, menjadi sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD setempat melalui pandangan fraksi. DPRD mendorong Pemkot Malang anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD itu terserap secara maksimal, namun tetap tepat sasaran dan efesien.
Selain DPRD, sorotan tingginya Silpa APBD Pemkot Malang itu juga dilontarkan Malang Corruption Wath (MCW). "Tingginya Silpa 2016 itu menunjukkan jika anggaran tidak terserap optimal, artinya penganggaran yang dilakukan tersebut tidak fokus dan efesien," kata Badan Pekerja MCW Buyung Jaya Sutrisna.
Menurut Jaya, logikanya kalau Silpa setiap tahun bertambah (semakin besar), artinya kinerja dan serapan anggaran yang telah dirancang dalam APBD tidak optimal. Bisa dikatakan kalau Pemkot Malang tidak bekerja sesuai program yang telah ditetapkan," ujarnya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017