DPRD : Anggaran Program RSDK di Surabaya Masih Minim

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menilai anggaran program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Pahlawan senilai Rp25 juta setiap rumah masih tergolong minim.

     

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Selasa, mengatakan bnyak warga yang harus menambah biaya pembangunan RSDK, meski sudah mendapatkan bantuan tersebut.

"Kami mendapat laporan bahwa warga yang sudah dapat bantuan tapi masih cari pinjaman," katanya.

Menurut dia, anggaran Rp25 juta tersebut dipotong PPN dan PPH, sehingga tinggal Rp23,6 juta. Selain itu, dana tersebut dikelola Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) yang dibentuk Dinas Sosial.

"Jadi UPKM itu melakukan pendataan dan realiasi," katanya.

Ia menyebutkan,dari dana pembangunan sebesar Rp23,6 juta, 70 persen dipergunakan untuk kebutuhan bahan bangunan, sedangkan 30 persen untuk ongkos tukang. Namun, ongkos tukang juga dikurangi dengan PPH. Sementara, itu waktu renovasi juga hanya sekitar 16 hari.

"Yang jadi persoalan bukan nilainya, tapi harus dibedakan kategorinya," katanya.

Agustin menyebutkan klasifikasi rumah yang direhabilitasi tersebut mulai dari yang ringan sedang hingga berat. Ia mencontohkan yang masuk kategori ringan seperti untuk perbaikan plafon, sedangkan yang masuk sedang kerusakan tembok atau lantai.

"Tahun ini untuk klasifikasi sudah masuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan)," ujarnya.

Agustin menyebutkan anggaran RSDK sebesar Rp25 juta memang masih rendah jika dibanding dengan daerah lain seperti Klungkung, Bali yang mencapai Rp30 juta. Namun menurutnya, pagu rumah yang diperbaiki lebih sedikit dibanding Kota Surabaya karena APBD-nya yang juga lebih rendah.

"Di Klungkung sekitar 200 unit pertahunnya, sedang Surabaya 1.000 unit. Tapi memang APBD Surabaya besar Rp8,7 triliun," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berupaya untuk menaikkan anggaran program RSDK di Surabaya pada 2018. "Kami berharap dengan penambahan anggaran RSDK itu bisa mengurangi beban warga," ujarnya.

Ia mengatakan program bedah rumah di Kota Surabaya terbagi dalam beberapa kawasan yakni minimal satu kelurahan terdapat 6-10 titik yang diperbaiki. Berdasarkan data pemerintah kota, sasaran yang paling banyak berada di kawasan utara dan barat.

Namun, Agustin mengaku, kendala yang masih dihadapi Program RSDK adalah masalah status tanah. Selama ini masih banyak hunian tak layak yang menempati lahan milik pihak ketiga di antaranya PT KAI dan Pengairan. Sesuai persyaratan, program bedah rumah bisa dijalankan pada hunian di antaranya  status tanahnya tidak dalam sengketa maupun milik pihak lain. (*)