Jakarta, (Antara) - Pemerintah Indonesia mengharapakan Myanmar dapat mengutamakan sisi kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan bagi Muslim Rohingya di Rakhine State.
"Jangan sampai jatuh korban lebih banyak dari kalangan sipil terutama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui di halaman istana kepresidenan, Jakarta pada Selasa.
Retno telah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, U Thaung Tun pada Selasa pagi untuk berkoordinasi tentang situasi yang terjadi di Rakhine State.
Selain itu, Menlu juga menyampaikan agar seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindak kekerasan yang berpotensi memperburuk situasi keamanan.
Indonesia menyatakan perlindungan keamanan merupakan ranah kemanusiaan yang harus diberikan secara inklusif kepada semua masyarakat yang ada di Rakhine State.
"Saya tekankan tadi saat berbicara dengan National Security Advisor bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan kerja sama dan bantuannya kepada pemerintah Myanmar dalam mengatasi situasi atau untuk membangun Rakhine State yang inklusif," ujar Retno.
Konflik kekerasan kembali terjadi setelah terjadinya serbuan kepada kepolisian di Myanmar. Insiden tersebut memicu serbuan balasan yang juga terjadi kepada warga sipil di Rakhine State.
Ribuan Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk menghindari kekerasan terburuk dalam lima tahun belakangan di Myanmar yang telah menewaskan 104 orang.
Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar dan dianggap sebagai pengungsi gelap dari Bangladesh, meski telah mendiami daerah tempat tinggalnya selama berabad-abad, dengan masyarakat yang terpinggirkan dan terkadang mengalami kekerasan.
Sementara itu, pemerintah Bangladesh menolak menerima pengungsi konflik Rakhine State di perbatasannya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Jangan sampai jatuh korban lebih banyak dari kalangan sipil terutama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui di halaman istana kepresidenan, Jakarta pada Selasa.
Retno telah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, U Thaung Tun pada Selasa pagi untuk berkoordinasi tentang situasi yang terjadi di Rakhine State.
Selain itu, Menlu juga menyampaikan agar seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindak kekerasan yang berpotensi memperburuk situasi keamanan.
Indonesia menyatakan perlindungan keamanan merupakan ranah kemanusiaan yang harus diberikan secara inklusif kepada semua masyarakat yang ada di Rakhine State.
"Saya tekankan tadi saat berbicara dengan National Security Advisor bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan kerja sama dan bantuannya kepada pemerintah Myanmar dalam mengatasi situasi atau untuk membangun Rakhine State yang inklusif," ujar Retno.
Konflik kekerasan kembali terjadi setelah terjadinya serbuan kepada kepolisian di Myanmar. Insiden tersebut memicu serbuan balasan yang juga terjadi kepada warga sipil di Rakhine State.
Ribuan Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk menghindari kekerasan terburuk dalam lima tahun belakangan di Myanmar yang telah menewaskan 104 orang.
Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar dan dianggap sebagai pengungsi gelap dari Bangladesh, meski telah mendiami daerah tempat tinggalnya selama berabad-abad, dengan masyarakat yang terpinggirkan dan terkadang mengalami kekerasan.
Sementara itu, pemerintah Bangladesh menolak menerima pengungsi konflik Rakhine State di perbatasannya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017